Sejarah Perkembangan Hutan Rakyat - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Wednesday, September 20, 2017

Sejarah Perkembangan Hutan Rakyat

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon
Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
(Makalah Ini disampaikan Pada STADIUM GENERAL Pekan Hutan Rakyat Nasional I di Balai Penelitian Kehutanan Ciamis,5 September 2006)


Pada saat pemerintah mengumumkan Peraturan Agraria tahun 1870, luas kawasan hutan di pulau Jawa tinggal 23% dari luas daratan. Persebaran kawasan hutan yang masih ada juga tidak merata karena pola penyebaran penduduk tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi, melainkan juga ada yang didorong oleh motif keamanan. Di lain fihak, di manapun tempat tinggalnya, di dekat hutan, jauh dari hutan atau di kota, rakyat tetap memerlukan kayu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Persebaran kawasan hutan yang tidak merata itu menyebabkan sumber kayu bagi masyarakat juga tidak merata. Oleh karena itu reaksi masyarakat terhadap keadaan itu menjadi beragam, sesuai dengan kondisi lingkungannya. 
Pada waktu pengelolaan hutan belum intensif, seperti telah disampaikan di atas, rakyat yang bertempat tinggal di sekitar hutan masih dapat memperoleh kayu dari sisa-sisa tebangan dengan kualitas yang cukup memadai. Tetapi di lain fihak juga ada kayu curian dan jumlahnya cukup besar. Bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari hutan, sebagian besar hanya dapat membeli kayu curian karena membeli kayu secara legal dari kehutanan prosedurnya tidak mudah diikuti sesuai dengan kemampuan rakyat (Simon 1991). Di samping itu masyarakat yang jauh dari hutan juga berupaya membangun kebun kayu atau pekarangan di atas lahan milik. Pada tahun 1952 pemerintah memberi insentif untuk pembangunan kebun kayu tersebut dengan menggulirkan program karangkitri. Tetapi karena belum didukung oleh dana dan organisasi yang memadai, program karangkitri belum sempat dilaksanakan dengan baik. Namun sebagian rakyat telah mengantisipasi program ini dengan menanam pohon-pohonan atau buah-buahan di lahan miliknya sendiri. 
      Mulai awal dekade 1960-an pemerintah membuat program baru yang dinamakan program penghijauan. Karena pengalaman masih kurang, pada mulanya program penghijauan juga kurang berhasil karena biaya yang disediakan masih rendah, perencanaan dan kinerja organisasi belum baik. Perkembangan program penghijauan menunjukkan hasil yang mulai menggembirakan sejak pemerintah Indonesia menerima bantuan dana dan bantuan teknis dari lembaga donor internasional yang dikoordinir oleh FAO dan NUFFIP. Dengan bantuan tersebut ada peningkatan hasil penghijauan yang cukup nyata. Namun yang lebih jelas kemudian adalah peranan masyarakat sendiri setelah melihat beberapa contoh program penghijauan yang berhasil, dan didorong oleh program pembangunan di bidang lain yang dilakukan pemerintah, mulai dari proyek-proyek Inpres tahun 1967 dan disambung dengan program-program pembangunan yang dikemas dalam Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Di antara contoh yang berhasil tersebut adalah yang terjadi di kawasan pegunungan Kapur Selatan, yang membentang dari kabupaten Kebumen di Jawa Tengah sampai kabupaten Blitar di Jawa Timur. 
      Pada awalnya tujuan program penghijauan adalah untuk merehabilitir daerah-daerah kritis, baik ditinjau dari aspek teknis maupun sosial ekonomi. Daerah yang secara teknis diangap kritis adalah daerah yang lama kosong (tidak berhutan) sehingga kesuburan tanah menurun dan oleh karena itu lingkungannya tidak menguntungkan bagi kehidupan flora, fauna dan untuk bagi kepentingan penduduk yang bertempat tinggal di sekitarnya. Daerah teknis kritis ini dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya banjir di lingkungan daerah aliran sungai (DAS) yang bersangkutan. Oleh karena itu di samping menanam pohon-pohonan, program penghijauan di daerah teknis kritis juga ada kegiatan membuat teras bangku di tempat-tempat yang topografinya terjal. Kegiatan ini sangat penting artinya untuk pengendalian banjir, tetapi memerlukan biaya yang sangat mahal. Ketersediaan batu untuk membuat teras kadang-kadang juga merupakan kendala tersendiri. 
      Adanya daerah yang secara teknis kritis tentunya menimbulkan konsekuensi kritis di bidang sosial ekonomi karena produktifitas daerah itu merosot. Oleh karena kesuburan tanahnya sudah menurun, maka kadang-kadang program penghijauan yang sosio-ekonomis kritis hanya bertujuan untuk secepat mungkin menanam vegetasi berkayu, dengan memasukkan jenis-jenis legum untuk mempercepat peningkatan kesuburan. Daerah kritis yang tanahnya masih cukup subur ditekankan untuk ditanami dengan buah-buahan. Produksi kayu pertukangan dan kayu bakar termasuk hal yang diperhitungkan pula. Ketersediaan biji atau bibit dalam jumlah yang cukup, yang mempengaruhi resiko keberhasilan, juga ikut menentukan program ini. 
      Atas dasar pertimbangan itu maka jenis-jenis yang dipilih dalam program penghijauan adalah sonokeling (Dalbergia latifolia), mahoni (Swietenia spp.), akasia pormis (Acacia auriculiformis), gliriside (Glicideae maculata), kaliandra (Caliandra callotersus), jambu mete (Anacardium occidentale), dan mangga (Mangifera spp.). Tiga jenis yang pertama merupakan penghasil kayu pertukangan, kaliandra untuk menghasilkan kayu bakar, sedang jambu mete dan mangga merupakan penghasil buah. Di tempat-tempat tertentu yang benar-benar teknis kritis ada pula yang ditanami turi (Sesbania sesban), lamtoro (Leucena leucophala), atau orok-orok (Crotalaria sp.) dengan biji yang disebar melalui udara. Karena lapangannya tidak dipersiapkan lebih dulu, cara penghijauan yang disebutkan terakhir itu tingkat keberhasilannya sangat rendah. 
      Setelah pengalaman pemerintah dalam melaksanakan program penghijauan semakin banyak, kinerja organisasi semakin baik dan sumber pembiayaan semakin teratur, kualitas program penghijauan juga ditingkatkan. Pada waktu itu, yaitu sekitar awal dekade 1980-an, kesiapan rakyat pun dalam mengikuti program penghijauan sudah jauh lebih baik dibanding dengan situasi 15 atau 20 tahun sebelumnya. Bahkan seandainya diberi kesempatan, rakyat sudah mampu menyusun program yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya sendiri. Pada tahun 1982 pemerintah mengeluarkan program UPSA (Unit Pengelolaan Sumber daya Alam) dalam bentuk uji-coba di beberapa lokasi. Dari uji-coba diharapankan hasil program penghijauan dapat memberikan hasil yang maksimal kalau dihitung dengan nilai uang dan karena itu dapat berfungsi sebagai percontohan yang akan ditiru rakyat. 
      Pada awal pelaksanaan program penghijauan, perekonomian Indonesia dalam keadaan sangat terpuruk. Pendapatan per kapita nasional di bawah US$100. Bahkan dengan politik Berdikari yang menutup diri dari bantuan Barat sampai tahun 1966, daerah-daerah yang tergolong sosial ekonomi kritis dilanda busung lapar (HO, honger-oedim) karena kelangkaan bahan pangan. Daerah yang cukup parah dilanda HO itu termasuk kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan. Daerah-daerah tersebut seluruhnya terletak di Pegunungan Kapur Selatan. Sekarang daerah itu sudah tertutup oleh hutan rakyat dengan jati (Tectona grandis) sebagai jenis yang dominan. Jati merupakan pilihan rakyat yang di dalam program penghijauan tidak dicantumkan karena terpengaruh peraturan kolonial yang menempatkan jenis bernilai tinggi tersebut sebagai monopoli pemerintah. 
      Keberhasilan pembangunan hutan jati rakyat di daerah Kapur Selatan itu, seperti telah dikatakan, diawali dari dorongan pemerintah mulai dari program karangkitri sampai dengan program penghijauan. Namun demikian peranan rakyat itu sendiri cukup besar. Pengamatan dan penelitian dari kabupaten Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan menunjukkan bahwa kebebasan rakyat untuk menentukan kegiatannya sendiri dengan rangsangan fasilitas yang disediakan pemerintah lebih menunjukkan hasil yang nyata dibanding dengan program yang dirancang dari atas (top-down planning). Pemilihan jenis seperti yang diterangkan tadi merupakan bukti yang nyata tentang hal ini. Jenis-jenis yang ditentukan oleh pemerintah di daerah Kapur Selatan yang sekarang masih tersisa kiranya tinggal mahoni, sonokeling dan akasia pormis, itupun jumlah ketiganya masih kalah dengan jati yang menjadi pilihan rakyat. 
      Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan hutan di Kapur Selatan dipengaruhi atau ditentukan oleh 5 faktor, yaitu: luas pemilikan lahan, pendidikan, pasar tenaga kerja, ketersediaan modal, dan pemasaran. Lima faktor tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling berkait, tetapi untuk mudahnya masing-masing akan dibicarakan berikut ini.

a. Luas pemilikan lahan

Pada waktu program penghijauan baru dilaksanakan, sebagian besar rakyat di daerah kritis masih sibuk dengan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bagi petani yang lahannya sempit, yaitu kurang dari satu hektar, setiap jengkal lahannya selalu diusahakan untuk menanam tanaman penghasil pangan atau sayur-sayuran yang setiap saat dapat dipanen untuk dijual. Oleh karena itu bagi petani kecil menanam pohon bukan pilihan mendesak karena pohon baru dapat menghasilkan setelah beberapa taun, bahkan puluhan tahun. Karena alasan itu maka pada awalnya yang mengikuti program penghijauan sampai berhasil hanya petani yang memiliki lahan pertanian cukup luas karena tidak seluruhnya dapat tergarap dengan intensif. Karena alasan itu maka keberhasilan program penghijauan pada tingkat itu hanya sedikit, yaitu hanya melibatkan petani kaya saja. 
      Mulai pertengahan dekade 1970-an, peserta penghijauan awal yang berhasil sudah ada yang memanen kayu perkakas. Mereka ini kemudian menjadi contoh nyata bagi petani lain bahwa menanam pohon ternyata dapat memberi hasil uang yang cukup menarik. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari hutan, dengan memiliki hasil kayu perkakas sendiri juga dirasakan dapat memecahkan berbagai masalah yang selama ini dihadapi. 

b. Pendidikan

Penjelasan-penjelasan tentang manfaat program penghijauan yang dilakukan petugas pemerintah pada umumnya lebih cepat ditangkap oleh mereka yang berpendidikan. Dampak keberhasilan program penghijauan terhadap lingkungan serta manfaat ekonomi yang diberikan pada mulanya merupakan sesuatu yang abstrak bagi rakyat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Dampak penanaman pohon-pohonan akan dirasakan sampai daerah yang cukup luas, sedang aspek ekonomi mungkin masih sulit diyakini oleh kebanyakan petani karena belum ada bukti yang konkrit. Ditambah dengan beberapa kegagalan program pemerintah yang lain sering menghantui petani kecil yang selalu memperhitungkan faktor resiko dengan cermat karena mereka berhadapan dengan kebutuhan yang perhitungannya harian. Gagal bekerja hari ini berarti tidak makan esok harinya.  

c. Pasar tenaga kerja

Pekerjaan pertanian, khususnya bercocok-tanam padi sawah, tergolong bersifat intensif sehingga memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Sejak tahun 1967 pemerintah memacu peningkatan pendidikan dengan membangun banyak sekali SD Inpres sampai ke desa-desa sehingga di pulau Jawa hampir tidak ada lagi anak-anak yang tidak masuk SD. Anak-anak petani kaya, yaitu yang memiliki sawah di atas satu hektar, cenderung untuk melannjutkan sekolah setelah tamat SD. Bagi daerah pedesaan melanjutkan sekolah setelah tamat SD berarti harus pindah ke kota. Oleh karena itu sebagian dari mereka lalu tinggal di kota atau dilaju dengan naik sepeda pancal atau sepeda motor. Dengan demikian petani kaya mengalami kekurangan tenaga kerja keluarga karena anak-anak mereka tidak dapat ikut membantu bekerja di sawah. Karena alasan ini maka sebagian lahan petani kaya itu lalu ditanami dengan pohon-pohonan yang kurang memerlukan tenaga kerja. 
Di samping itu, karena keberhasilan pembangunan di kota-kota besar sejak tahun 1967, banyak tenaga muda dari desa yang lebih suka mengadu nasib di kota dari pada bertahan bekerja di pertanian yang dianggap prospeknya kurang menggembirakan. Dengan adanya urbanisasi tenaga muda itu lalu jumlah tenaga kerja di desa berkurang sehingga upah tenaga kerja meningkat. Hal ini juga mendorong petani untuk menanam pohon di lahannya karena kurang memerlukan banyak tenaga kerja, sedang nilai hasil uang dari tanaman pangan dan holtikultur tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. 


d. Ketersediaan modal

Karena menanam pohon baru menghasilkan uang setelah jangka waktu lebih dari 10 tahun, maka petani harus mempunyai cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Cadangan tersebut mulai diperoleh setelah ada anggota keluarganya ada yang bekerja di kota, misalnya sebagai buruh, penjual makanan, dan sebagainya. Dengan demikian urbanisasi memang mendorong berkembangnya penanaman pohon-pohonan di daerah asal migran. 
      Pada akhir dekade 1960-an ada fenomena yang menarik untuk dicermati, di desa-desa yang berhasil melaksanakan program penghijauan tahap awal. Khusus untuk pohon sonokeling, setelah berumur sekitar 5 tahun batang pokoknya dipotong pada ketinggian antara 3,5 sampai 5 m. Dengan dipotong pada ketinggian tersebut, pada ujung batang sonokeling lalu keluar tunas yang cukup lebat. Tunas-tunas ini setelah berumur satu tahun dapat dipanen sebagai kayu bakar untuk dijual. Dengan cara itu maka petani memperoleh hasil awal yang sangat dibutuhkan, sementara hasil kayu perkakas baru dapat diperoleh setelah pohon berumur di atas 15 tahun. 
      Kecuali itu, dengan dipotong maka ternyata warna kayu sonokeling lebih cepat menjadi coklat dan batang setinggi 3,5 sampai 5 m itu memang kelak akan dijual sebagai kayu perkakas. Kayu sonokeling yang berwarna coklat harganya lebih mahal dibanding dengan yang masih berwarna putih. Dengan demikian petani memperoleh manfaat ganda dari teknologinya itu. Sayangnya, jenis selain sonokeling tidak dapat diperlakukan seperti itu untuk memperoleh hasil kayu bakar dan kayu perkakas. Pemandangan seperti itu hanya terlihat di daerah-daerah yang mengikuti penanaman pohon-pohonan pada tahap awal, yaitu di kecamatan Pathuk pada awal dekade 1970-an dan di kecamatan Panggang masih terjadi pada awal dekade 1990-an karena gerakan penhijauan di Panggang memang baru mulai pada akhir dekade 1980-an. Contoh-contoh semacam ini di daerah lain juga dijumpai, sehingga nampaknya teknologi tersebut biasa dilakukan oleh petani. 


e. Pemasaran

Keberhasilan program penghijauan sangat ditentukan oleh terbentuknya pasar kayu perkakas, kayu bakar dan arang. Petani mengusahakan tiga komoditas tersebut dari pohon yang ditanam di tegal dan pekarangannya. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan masyarakat akan tiga hal tersebut memang nyata, tetapi terbentuknya sistem pemasaran menjadi kunci yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Khususnya untuk kayu bakar dan arang, merupakan benda yang memerlukan sarana transportasi yang lancar agar dapat membayar biaya angkutan, karena kedua komoditas itu bersifat volumineous dan harganya relatif murah sehingga keduanya hanya dapat dijual kalau biaya angkutan yang murah. 
      Mulai tahun 1969 pemerintah membuat program perbaikan jalan di daerah-daerah melalui proyek Inpres, yang kemudian dilanjutkan dengan biaya pengerasan jalan sejak Pelita I. Secara kebetulan sejak akhir dekade 1960-an kendaraan buatan Jepang mulai masuk ke Indonesia. Kendaraan Jepang umumnya lebih murah dibanding dengan kendaraan Eropa yang sebelumnya mendominasi Indonesia. Dengan kendaraan Jepang dan perbaikan jaringan angkutan itu, maka pedagang kayu bakar dan arang dapat masuk ke desa-desa untuk membeli pohon hasil penghijauan periode pertama. Dengan sendirinya pasaran kayu perkakas juga menjadi lebih luas sehingga pembangunan jalan dan masuknya kendaraan Jepang sangat positif pengaruhnya dalam memacu program penghijauan sejak dekade 1970-an. 
      Proses penanaman pohon di lahan milik seperti di kabupaten Gunung Kidul itu juga terjadi di kabupaten Tana Toraja. Jenis kayu yang dikembangkan di Tana Toraja juga bukan yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu pinus (Pinus mercusii) dan akasia pormis, melainkan jenis pilihan rakyat sendiri yaitu uru (Elmerillia spp.) dan cemara (Casuarina junghuniana) yang oleh orang setempat disebut buangin. Lima faktor yang mempengaruhinya juga sama, hanya berbeda waktunya saja. Sejak awal dekade 1970-an banyak orang Toraja yang bermigrasi ke Sabah, di samping tempat-tempat lain di dalam negeri. Migrasi tersebut juga menimbulkan efek serupa terhadap penanaman uru dan buangin di Tana Toraja, termasuk pasar tenaga kerja. Di desa-dea Tana Toraja perkembangan pasar tenaga kerja dapat ditunjukkan dengan pendapatan seseorang yang memelihara babi milik orang lain (nggaduh). Penggaduh akan menerima upah dari jumlah anak yang dilahirkan oleh induk babi yang dipelihara dari orang lain tersebut. Menurut tahunnya, jumlah anak babi yang menjadi bagian penggaduh adalah sebagai berikut: tahun 1950 (1:10), 1960 (1:8), 1970 (1:5), 1975 (1:3), 1980 (1:2), dan tahun 1985 (1:1) (Simon 1985). Jadi pada tahun 1950 penggaduh akan menerima seekor anak babi kalau induk babi telah beranak 10 ekor, sedang tahun 1985 pembagian tersebut sudah satu-satu, yang berarti kalau babi beranak dua, satu ekor untuk pemilik dan satu ekor untuk penggaduh. 
      Lukisan semacam ini di daerah persawahan di Jawa dapat digambarkan dengan besarnya bawon untuk penderep. Penderep adalah orang yang bekerja sebagai buruh pada petani yang sawahnya sedang dipanen, sedang bawon adalah upah penderep yang diambilkan dari hasil padi yang dapat dikumpulkan. Pada dekade 1950-an bawon yang diterima penderep adalah seperdelapan (1:8), pada dekade 1960-an telah berubah menjadi 1:6, sepuluh tahun kemudian bertambah lagi menjadi 1:4, sampai akhirnya terjadi perubahan sistem karena berubahnya teknik pemanenan padi dengan hilangnya padi lokal yang diganti oleh bibit unggul. 



Post Top Ad

Your Ad Spot