MODAL SOSIAL: SALAH SATU ASET PENTING DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Monday, June 6, 2016

MODAL SOSIAL: SALAH SATU ASET PENTING DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

Oleh:
Eva Fauziyah

ABSTRAK

Selama ini keterbatasan modal dianggap oleh sebagian besar petani sebagai permasalahan utama dalam
pengembangan hutan rakyat.  Padahal modal uang (financial capital) bukanlah satu-satunya sebab yang menjadikan gagal atau berhasilnya pembangunan dan pengembangan hutan rakyat.  Modal sosial merupakan salah satu modal yang pasti dimiliki oleh setiap masyarakat, yang bila disatukan dengan modal lainnya akan mampu mensukseskan pembangunan dan pengembangan hutan rakyat.  Modal sosial mempunyai tiga pilar utama yakni kepercayaan (trust), jaringan kerja sosial (social networking) dan norma (norms/value). Ketiga pilar modal sosial itu bila digali akan mampu berperan positif dalam pembangunan termasuk pembangunan dan pengembangan hutan rakyat.  Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan modal sosial yang dimiliki masyarakat.  

I.  PENDAHULUAN
Sudah menjadi bahasan umum dalam berbagai tulisan, bahwa hutan alam memang sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk pemenuhan kebutuhan kayu sehingga hutan rakyat menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan kayu tersebut.  Hal ini bisa dilihat dari data kontribusi hutan rakyat terhadap pemenuhan kebutuhan kayu sebesar 25,30%, hutan alam 13,48%, dan hutan tanaman 36,88% (Anonim, 2004 dalam Syahadat dan Subarudi, 2007).
Namun diakui bahwa banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan hutan rakyat diantaranya faktor permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia. Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang dinilai paling besar oleh petani dalam pengembangan hutan rakyatnya, padahal faktor modal (uang) bukanlah satu-satunya alasan bagi petani untuk menjadikan keberhasilan dan kegagalan dalam mengembangkan hutan rakyatnya. Ada modal lain yang lebih penting namun memang belum banyak diketahui dan tidak mudah dipahami oleh semua pihak yaitu modal sosial.
Kartodihardjo, et. al. (2000) menyebutkan bahwa kinerja sebuah pembangunan dipengaruhi oleh empat faktor kunci yaitu sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya manusia (human capital), sumberdaya buatan manusia (man made capital), serta pranata institusi formal maupun informal masyarakat/modal sosial (social capital).   Modal sosial yang akhir-akhir ini semakin mengemuka, sangat berbeda dengan modal ekonomi atau finansial.  Modal sosial termasuk konsep yang tidak mudah diidentifikasi apalagi diukur secara kuantitatif dan absolut.  Namun yang pasti modal sosial dapat dirasakan dan dimanfaatkan dimana penggunaan modal sosial dalam jangka panjang tidak akan menyebabkannya menjadi habis karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (Putnam, 1993 dalam Productivity Commission, 2003).
Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran teoritis mengenai pentingnya modal sosial dalam pengembangan hutan rakyat.

II.  DEFINISI MODAL SOSIAL
Ahli-ahli ekonomi, sosiologi dan politik membedakan modal sosial secara berbeda-beda.  Secara umum konsep modal sosial dikembangkan oleh dua aliran utama, yaitu sosiolog-anthropologi serta politik dan ekonomi kelembagaan.  Konsep modal sosial telah dipopulerkan oleh Putnam pada tahun 1993 walaupun sebelumnya terlebih dahulu telah dikembangkan oleh Coleman pada tahun 1988.  Putnam (1993) dalam Productivity Commission (2003) mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran kehidupan sosial yang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama.  Sedangkan menurut Morgan (2000) dalam Rustiadi, et al. (2004), sumberdaya modal sosial pada dasarnya merupakan suatu stok sumberdaya yang bersifat non spesifik tetapi produktif yang terkamulasi sebagai keterkaitan seasal (cognate) diantara anggota masyarakat atau keterkaitan tidak seasal (noncognate) di antara anggota masyarakat dan individu di luar masyarakat. 
Secara sederhana Fukuyama (2007) mendefinisikan modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.  Preity dan Ward (2001) dalam Rustiadi, et al. (2004) menyebutkan bahwa modal sosial terdiri dari empat aspek utama yakni: hubungan saling percaya (relations of trust), adanya pertukaran (reciprocity and exchange), aturan umum (common rules), norma-norma (norms), sanksi-sanksi (sanctions), dan keterkaitan (connectedness), jaringan (networks) dan kelompok-kelompok (groups).  Sedangkan komponen-komponen kunci dari modal sosial yang diidentifikasi oleh Putnam (1993); Fukuyama (1995); Knack dan Keefer (1997) dalam Productivity Commision (2003) adalah jaringan pertemuan/dialog masyarakat (networks of civic engagement), norma-norma yang saling berinteraksi (norms of generalized reciprocity), dan social trust
Namun Pranadji (2006), menilai bahwa modal sosial yang hanya mengetengahkan bahasan terhadap tiga dimensi (trust, networking dan cooperative) tanpa memperhatikan tata nilai di belakangnya, diperkirakan akan menghasilkan penjelasan yang rancu dan kontradiktif.  Seharusnya ada pengembangan hubungan mutual trust, mutual benefit dan mutual respect sebagai lingkaran luar dari modal sosial tersebut.
Modal sosial sendiri mempunyai tiga pilar utama, yaitu:
a.  Kepercayaan (trust)
Kepercayaan atau trust bagi sebagian analis sosial disebut sebagai bagian tak terpisahkan dari modal sosial dalam pembangunan yang menjadi “ruh” dari modal sosial.  Kepercayaan adalah sesuatu yang terbangun dari hubungan-hubungan sosial dimana terdapat peraturan yang dapat dirundingkan dalam arti terdapat ruang terbuka dari peraturan-peraturan tersebut untuk mencapai harapan-harapan yang ingin di capainya (Seligman, 2000; Dharmawan, 2002 dalam Alfiasari, 2006).
Rasa percaya adalah dasar dari prilaku moral dimana modal sosial dibangun.  Membangun rasa percaya adalah bagian dari proses kasih sayang yang dibangun sejak awal dalam suatu keluarga.  Sepanjang adaya rasa percaya dalam perilaku dan hubungan kekeluargaan, maka akan terbangun prinsip-prinsip resiprositas dan pertukaran (Fukuyama, 1995 dalam Productivity Commision, 2003).
Rasa percaya merupakan alat untuk membangun hubungan yang dapat menekan biaya transaksi, yaitu biaya yang muncul dalam proses pertukaran dan biaya untuk melakukan kontak, kontrak dan kontrol.  Rasa saling percaya dapat menekan biaya pemantauan (monitoring) terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berprilaku seperti yang diinginkan.  Percaya berarti siap menerima resiko dan ketidakpastian. 
Rasa saling percaya dapat dibangun namun dapat pula hancur.  Rasa saling percaya yang berkelanjutan terbangun dari adanya interaksi personal yang berulang-ulang (personalized trust), pengetahuan terhadap populasi maupun insentif-insentif yang diperoleh (generalized trust) dan tidak dapat dibangun tanpa menunjukkan kebenaran.  Sifat rasional manusia yang terbatas (bounded rationality) berpengaruh pada usaha membangun rasa saling percaya tersebut.  Oleh karena itu batas rasionalitas manusia harus diperluas melalui komunikasi dan ketersediaan informasi yang dapat dipercaya.
Vipriyanti (2007) menyebutkan bahwa beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa percaya secara nyata dan positif berhubungan dengan keberhasilan pencapaian indikator pertumbuhan ekonomi melalui proses produksi yang lebih efisien.  Sebaliknya, keberhasilan pemerintah mewujudkan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih baik dapat pula memperkuat rasa percaya sosial masyarakat.
b.       Norma (Share Value)
Norma-norma yang membentuk modal sosial dapat bervariasi dari hubungan timbal balik antara dua teman sampai pada hubungan kompleks dan kemudian terelaborasi menjadi doktrin.  Norma sebagai elemen penting dalam pembentukan modal sosial dinyatakan oleh Fedderke, et. al. (1999) dalam Alfiasari (2006) bahwa sebuah asosiasi (organisasi sosial) di dalamnya mengandung norma-norma berupa aturan-aturan informal dan nilai-nilai yang memfasilitasi adanya koordinasi diantara anggota dalam sebuah sistem sosial.  Hal ini menurutnya memungkinkan adanya tindakan-tindakan kerjasama dalam memudahkan pekerjaan guna mencapai keuntungan kolektif.
c.       Jaringan Kerja (Network)
Desgupta dan Serageldin dalam Vipriyanti (2007) mengasumsikan bahwa setiap orang mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa harus memilih.  Namun sesungguhnya, setiap orang memiliki pola tertentu dalam berinteraksi, melakukan pilihan dengan siapa berinteraksi, dan dengan alasan tertentu.  Jaringan kerja pada awalnya merupakan sistem dari saluran komunikasi untuk melindungi dan mengembangkan hubungan interpersonal.  Membangun saluran komunikasi ini membutuhkan biaya yang dikenal dengan biaya transaksi.  Keinginan untuk bergabung dengan orang lain, sebagian disebabkan oleh adanya nilai-nilai bersama.  Jaringan kerja juga berperan dalam membangun koalisi dan koordinasi.  Secara umum dikatakan bahwa dalam melakukan investasi dalam saluran tertentu disebabkan oleh adanya saluran tersebut terhadap kesejahteraan ekonomi individu.

Jaringan kerja menekankan pada pentingnya organisasi vertikal dan horizontal antara manusia serta hubungan inter dan intra organisasi tersebut.  Granovetter (1973) dalam Vipriyanti (2007) menyatakan bahwa jaringan kerja merupakan ikatan kuat antar masyarakat serta adanya tujuan bersama.  Pandangan ini juga menganggap bahwa lemahnya ikatan antar masyarakat (weak ties) yang menghubungkan berbagai organisasi sosial akan mendorong ikatan horizontal yang kuat (strong ties) menjadi dasar untuk mewujudkan keinginan kelompok yang terbatas. Pada Tabel 1 dapat dilihat definisi dan sumber modal sosial menurut peneliti yang berlainan.
III.  PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT

         Hutan rakyat merupakan hutan milik yang pengembangan dan pengelolaannya sepenuhnya berada pada tangan pemiliknya. Petani atau pemilik hutan rakyat sebagian besar belum maksimal dalam mengembangkan dan mengelola hutan rakyat.  Petani hutan rakyat masih membutuhkan bantuan terutama dari pemerintah untuk mengembangkan hutan rakyatnya, baik bantuan berupa dana maupun penyuluhan/pendampingan.
   Terkait dengan pendanaan hutan rakyat, sebenarnya pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan pada tahun 1997 telah meluncurkan skema pendanaan yang disebut Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) dengan pola kemitraan antara petani dengan BUMN, BUMS, maupun koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  meningkatkan mutu lingkungan, dan menunjang pemenuhan bahan baku industri.    Namun, fakta yang ada menunjukkan bantuan kredit untuk pengembangan hutan rakyat juga tidak serta merta meningkatkan segi luasan maupun kontribusinya padai petani.  Bahkan dari data yang ada sebagian besar kredit yang telah dikucurkan  mengalami sejumlah permasalahan seperti kemacetan pembayaran, penyalahgunaan dana dan lain sebagainya.
Kajian yang dilakukan oleh Forindo Bangun Konsultan (1999), menunjukkan dalam penyalurannya KUHR mengalami beberapa kendala seperti: 1) ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kredit seperti yang tercantum dalam SK Menhutbun; 2) permasalahan dalam pengambilalihan kredit dari petani ke mitra; 3) perubahan biaya saprodi akibat kenaikan harga; 4) penggunaan kredit bukan untuk usaha hutan rakyat (contoh: usaha peternakan); 5) pencairan kredit yang lambat.  Menurut hasil penelitian Irawanti et. al (2004) dalam KUHR posisi petani juga lemah dan tidak mendapatkan penghargaan yang layak dengan indikasi seperti: 1) petani yang terlibat hanya dianggap sebagai pekerja (buruh) yang menerima upah karena seluruh paket kredit dimanfaatkan oleh mitra; 2) petani tidak menerima komponen kredit yang menjadi haknya dengan layak seperti komponen saprodi dan komponen pelaksanaan lainnya; 3) rendahnya komponen kredit yang dialokasikan untuk petani membuat petani kurang berminat untuk melanjutkan penanaman dan pemeliharaan sehingga realisasi fisik di lapangan menjadi rendah.
Dari permasalahan KUHR tersebut, ada kecenderungan pemerintah tidak memiliki modal sosial kepercayaan terhadap petani.  Pemerintah lebih memilih mitra untuk memanfaatkan kredit tersebut tanpa memperhatikan bagaimana menumbuhkan rasa saling percaya diantara mitra dan petani supaya dapat terjalin kerjasama yang baik diantara keduanya. Akibatnya petanipun tidak mempunyai kepercayaan bahwa program ini bisa meningkatkan kesejahteraan mereka tapi hanya mensejahterakan mitra.  Tanpa adanya rasa saling percaya maka menyulitkan terjalinya kerjasama yang saling menguntungkan diantara petani dengan mitra dan pemerintah.  Disini terlihat bahwa modal uang sebesar apapun tidak menjamin keberhasilan sebuah program atau kegiatan apabila tidak disertai dengan modal lainnya  seperti modal manusia dan modal sosial. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa modal (uang) bukanlah segalanya dalam keberhasilan pengelolaan sumberdaya hutan termasuk pengembangan hutan rakyat, dan modal sosial memang berbeda sekali dengan modal finansial.  Disebutkan oleh Cernea (1988) dalam Syahyuti (2008) uang memang sangat dibutuhkan oleh siapapun, namun uang memberi sumbangan paling sedikit dalam memperbaiki sebuah proses.  Penunjang uang tidak pernah secara ampuh dapat menggantikan variabel bukan uang.
Modal sosial yang kuat baik kepercayaan, jaringan dan norma antar anggota masyarakat khususnya petani dalam kelompoknya akan menjadi pendukung dalam menyukseskan pembangunan hutan rakyat.  Kepercayaan antar petani akan menjadi perekat kuat untuk bersama-sama meningkatkan pengembangan hutan rakyat. Sebagai contoh bentuk kepercayaan antar petani diantaranya adalah percaya ketika memberikan pinjaman uang untuk membeli bibit atau keperluan lainnya untuk menanami lahannya. Casson dan Godley (2000) dalam Vipriyanti (2007) mendefinisikan rasa percaya sebagai menerima dan mengabaikan kemungkinan bahwa sesuatu akan tidak benar.  Rasa percaya memudahkan terjalinnya kerjasama dan semakin tebal rasa saling percaya semakin kuat kerjasama yang terbangun antar individu sehingga hal ini akan menekan biaya transaksi dan dapat menghemat penggunaan sumberdaya. 
Kerjasama juga dapat dibangun oleh kekuatan jaringan sosial.  Jaringan sosial yang kuat akan memudahkan petani memperoleh bantuan dari teman atau tetangganya atau lebih jauh lagi memperoleh bantuan/ perhatian dari instansi terkait.  Masyarakat yang tingkat modal sosialnya tinggi cenderung akan bekerjasama, gotong rotong dan saling menghargai satu dengan lainnya, sehingga tanpa menunggu uang yang banyak petani juga bisa membangun dan mengembangkan hutan rakyat. 
Norma dalam masyarakat juga akan menjadi bagian penting bagi pengembangan hutan rakyat. Keberadaan aturan umum, norma-norma/sanksi membuat individu-individu percaya untuk berinvestasi pada aktivitas-aktivitas kolektif/kelompok, dan percaya bahwa orang lain juga akan melakukan hal yang sama.  Selain dibentuk oleh aturan-aturan tertulis misalnya dalam organisasi sosial, dalam menjalin kerjasama dalam sebuah interaksi sosial juga terkait dengan nilai-nilai tradisional.  Nilai-nilai sosial seperti ini sebenarnya merupakan aturan tidak tertulis dalam sebuah sistem sosial yang mengatur masyarakat untuk berprilaku dalam interaksinya dengan orang lain (Fukuyama, 2007). 
Norma informal maupun formal yang disepakati dan dipercayai oleh semua anggota masyarakat baik yang berkaitan dengan kegiatan hutan rakyat secara langsung ataupun tidak, akan menjadi acuan bagi masing-masing individu dalam berinteraksi sehingga tidak menimbulkan permasalahan, yang akan mendorong ketidakharmonisan dalam masyarakat/kelompok tersebut.  Keharmonisan dalam sebuah masyarakat atau kelompok tentu akan berpengaruh terhadap kinerja masyarakat/kelompok. Masyarakat di pedesaan biasanya mempunyai ikatan kekeluargaan yang masih cukup tinggi dan masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, sikap menjaga komitmen, pemenuhan kewajiban, ikatan timbal balik dan yang lainnya masih kuat dipegang teguh.  Dalam konteks pengembangan hutan rakyat, hal ini bisa dimanfaatkan diantaranya terkait dengan nilai kepercayaan dalam sharing permodalan sesama petani hutan rakyat.
Dalam masyarakat saat ini juga ada kecenderungan kurang termotivasi untuk menyukseskan sebuah program dan selalu mengukur nilai uang yang akan diperoleh dari program yang dilaksanakan.  Hal ini salah satunya disebabkan karena kebanyakan program-program pengembangan masyarakat yang dilakukan pemerintah dirancang untuk menyelesaikan masalah dibandingkan dengan upaya-upaya berbentuk menanamkan aset/investasi pengembangan komunitas.  Investasi modal sosial merupakan bidang kerja sektor publik sehingga harus dilakukan oleh pemerintah.  Investasi sosial yang strategis dilakukan pada tingkat masyarakat komunitas (RT/RW/desa) karena anggotanya mempunyai interaksi sosial yang intensif, mampu membangun norma-norma sosial yang dipercaya dan dihormati.  Hal lainnya adalah perhatian pemerintah seringkali lebih terpusat pada modal finansial/dana/uang, padahal potensi yang ada di masyarakat jauh akan lebih mendukung program pemerintah bila digali dan dikembangkan lebih jauh. Potensi ini diantaranya adalah modal sosial yang telah diuraikan sebelumnya.  Modal sosial juga dapat berperan dalam banyak hal seperti dalam peningkatan aktivitas ekonomi, pembangunan wilayah, pengelolaan sumber daya hutan, ketahanan pangan dan lain-lain seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Beberapa Hasil Penelitian Modal Sosial yang Telah Dilakukan
Penulis
Hasil
Knack dan Keefe (1997)
Trust dan civic cooperation memiliki dampak yang kuat pada aktivitas ekonomi
Grootaert (1999)
-   Kekuatan pengaruh modal sosial hampir sama dengan modal kapital
-  Rumah tangga dengan modal sosial  yang lebih tinggi memiliki kemampuan mengakumulasi aset fisik dan tabungan
Glaeser, Laibson, Sacerdote (2001)
- Mobilitas memperlemah modal sosial
- Return to social skill yang lebih besar meningkatkan investasi modal sosial
- Pemilikan rumah meningkatkan modal sosial
- Jarak fisik memperlemah modal sosial
- Investasi human capitan berarti juga investasi dalam modal sosial
- Modal sosial memiliki komplementaritas interpersonal
Iyer, Kitson, Toh (2005)
-  Modal sosial memberi peran penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah
- Modal sosial tidak dapat berdiri sendiri, hanya berperan bila dikombinasikan dengan modal lainnya
Saputro (2006)
- Kepercayaan yang terjalin dalam masyarakat adat  terhadap masyarakat lain dan terhadap aturan adat di Kasepuhan Banten Kidul dalam pengelolaan sumberdaya hutan telah menjadikan hutannya relatif lestari
- Norma-norma yang telah mengikat antar mereka juga memberikan kesempatan luas bagi masyarakat luas untuk mengelola hutan mereka secara lestari
- Jaringan yang terbentuk dari hubungan interpersonal maupun jejaring yang dilakukan dengan pihak luar juga memberikan kontribusi positif dalam menjaga kelesratian hutan
Alfiasari (2007)
- Komponen modal sosial seperti kepercayaan rumah tangga dalam menjalin hubungan tanpa rasa saling curiga, jumlah hubungan sosial yang dimiliki rumah tangga memberikan pengaruh yang signifikan dalam ketahanan pangan rumah tangga.
Sumber: Alfiasari (2007), Saputro (2006), dan Vipriyanti (2007)


IV.  PENUTUP
Seperti pembangunan pada umumnya, pembangunan hutan rakyat tidak hanya memerlukan modal uang dan modal manusia saja tetapi juga memerlukan modal lain yakni modal sosial.    Penggalian modal sosial berupa kepercayaan, jaringan kerja dan norma menjadi bagian penting untuk mensukseskan pengembangan hutan rakyat, karena bila dikaji lebih dalam pada dasarnya masyarakat terutama di pedesaan memiliki modal sosial yang lebih tinggi. Pemerintah juga mempunyai tanggungjawab untuk memaksimalkan modal sosial yang dimiliki masyarakat. Perpaduan modal sosial dengan modal lainnya yang sinergi akan menjadi kekuatan bagi pengembangan hutan rakyat ke depan sehingga hutan rakyat bisa memberikan manfaat baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA
Alfiasari.  2007.  Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Miskin dan Peranan Modal Sosial.  Tesis Sekolah Pascasarjana IPB. Tidak diterbitkan.
Forindo Bangun Konsultan.  1999.  Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Hutan Rakyat dan Usahatani Persuteraan Alam.  Departemen Kehutanan dan Perkebunan.  Jakarta.
Fukuyama, F. 2007. The Great Discruptions, Hakekat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial (Terjemahan). Penerbit Qalam. Jakarta.
Irawanti, S., Sylviani, dan E. Syahadat. 2004. Evaluasi Efektifitas Penyaluran dan Pemanfaatan Kredit Usaha Hutan Rakyat. Info Sosial Ekonomi, Volume 4 No.1 : 37-48. Pusat Litbang Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.
Kartodihardjo, H., Murtilaksono, K., Pasaribu, H., Sudadi, U. dan Nuryantono, N.  2000.  Kajian Institusi Pengelolaan DAS dan Konservasi Tanah.  Kelompok Pengkajian Pengelolaan Sumberdaya Berkelanjutan (K3SB).  Bogor.
Pranadji, T.  2006.  Penguatan Modal Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan Agroekosistem Lahan Kering (Studi Kasus di Desa-desa (Hulu DAS) Ex Proyek Bangun Desa, Kabupaten Gunungkidul dan Ex Pertanian Lahan Kering, Kabupaten Boyolali.  Jurnal Agro Ekonomi Volume 24 No. 2, Edisi Oktober 2006:178-206. Bogor.
Productivity Commission.  2003.  Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications. Research Paper. AusInfo.Canberra.
Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, DR.  2004.  Social Capital dan Pengembangannya (Suatu Telaah Teoritis) dalam Diktat Perencanaan dan Pengembangan Wilayah.  Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.  Bogor.
Saputro, EG. 2006.  Modal Sosial Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan pada Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul.  Skripsi Departemen Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan IPB.  Tidak diterbitkan.
Syahadat, E. dan Subarudi.  2007.  Kajian Dampak Pelaksanaan Permenhut No P.55/2006 terhadap Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Rakyat.  Jurnal Penelitian Sosial dan  Ekonomi Kehutanan Vol. 4 No 2, Juni 2007.  Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.  Bogor.
Syahyuti. 2008. Social Capital. http:// www.geocities.com/syahyuti/social_capital.pdf. Diakses tanggal 4 Desember 2008.
Vipriyanti, NU. 2007.  Studi Sosial Ekonomi Tentang Keterkaitan Antara Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi Wilayah. Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB. Tidak diterbitkan.

Post Top Ad

Your Ad Spot