Sejarah Singkat Kehutanan Indonesia - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Thursday, May 26, 2016

Sejarah Singkat Kehutanan Indonesia

Sejarah Singkat Kehutanan Indonesia

Oleh:
Prof. Dr. Ir. Hasanu Simon

 (Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta )

Sejarah merupakan salah satu sumber informasi yang penting artinya untuk evalusasi dan perencanaan serta rekayasa pengelolaan hutan ke depan. Akan tetapi harus disadari bahwa menulis sejarah yang benar seringkali tidak mudah, karena informasi yang tersedia tidak lengkap, atau adanya informasi yang telah terdistorsi karena kepentingan tertentu atau karena kekhilafan dan kekurangan pemahaman penulis yang bersangkutan. Oleh karena itu agar diperoleh informasi sejarah yang benar, sebelum dimanfaatkan perlu adanya klarifikasi dan verifikasi yang sebaik-baiknya, agar pengambilan hikmah dari masa lalu tidak memberi lesimpulan yang menyesatkan.
            Dalam menggali informasi dari sejarah, mengambil jangka waktu yang panjang ke belakang akan memberi gambaran yang terbaik. Informasi tersebut selalu bersifat kompleks, kait-mengkait antara aspek satu dengan yang lain. Hubungan antara aspek satu dengan aspek lain dalam kurun waktu sejarah tidak selalu bersifat linier, melainkan dapat merupakan perubahan yang bolak-balik (spiral). Mempelajari hubungan antar aspek yang demikian harus dilakukan dengan sangat hari-hati, sebab kalau tidak kesimpulannya dapat menyesatkan.
            Latar belakang politik dan ekonomi maupun sosial budaya di balik terjadinya fenomena sejarah perlu diketahui dengan benar. Hal ini sangat penting dalam memepelajari sejarah kehutanan Indonesia karena ketiga aspek tersebut mengalami perubahan yang begitu ruwet, mengingat sejarah Indonesia mengalami perubahan yang besar dari waktu ke waktu. Pergolakan antar kerajaan sebelum kedatangan bangsa Belanda di Indonesia tahun 1596 begitu dinamik dan setiap peristiwa tidak tercatat dengan baik. Setelah kedatangan bangsa Belanda, pertentangan internal kerajaan di Indonesia masih begitu sengit, ditambah dengan campur tangan VOC sebagai organisasi dagang yang berkekuatan sebagai penguasa. Keadaan relatif stabil sewaktu pemerintah jajahan Hindia Belanda dapat memberi gambaran yang jelas karena setiap peristiwa terdokumen dengan baik. Masa pergolakan setelah kemerdekaan dan pergantian politik silih berganti sejak tahun 1945 cukup memberi gambaran yang ruwet tentang sejarah kehutanan Indonesia.
            Itulah hal-hal yang perlu disadari sebelum sejarah kehutanan Indonesia dibaca. Dengan pemahaman itu maka pembaca dapat menempatkan dirinya pada posisi yang tepat sehingga kebenaran maupun kesalahan yang terdapat dalam Bab Sejarah Kehutanan Indonesia ini dapat dideteksi dengan tepat dan benar. Semakin banyak informasi sejarah yang dimiliki oleh pembaca, akan semakin besar kemungkinannya untuk dapat menangkap yang benar maupun memahami yang salah dari apa yang disajikan di dalam bab ini.


a. Sebelum 1967

Tahun 1967 merupakan tonggak sejarah besar bagi kehutanan Indonesia. Sebelum itu, kegiatan kehutanan hanya terpusat pada hutan jati di Jawa, yang sudah mengalami penebangan kayu selama berabad-abad. Kerusakan hutan alam jati oleh VOC selama abad ke-17 dan 18 berhasil diperbaiki oleh pemerintah Hindia Belanda sepanjang abad ke-19. Selama paroh pertama abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda sudah mulai mempersiapkan pengelolaan hutan di luar Jawa. Batas-batas kawasan hutan sudah hampir seluruhnya dirancang di atas kertas dan untuk itu diterbitkanlah register kawasan hutan. Hukum adat yang sangat bervariasi juga sudah selesai dibukukan dengan judul Adat Recht sebanyak dua jilid yang masing-masing tebalnya mencapi sekitar 1000 halaman. Namun sebelum bangsa Belanda melaksanakan pengelolaan hutan besar-besaran di luar Jawa, balatentara Dai Nippon memaksa bangsa Belanda keluar dari Nusantara, dan peluang itu menyebabkan bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh kerajaan Belanda pada bulan Desember 1949 merupakan babak baru pemerintahan, termasuk pengelolaan hutan.
            Selama dekade 1950-an, kebijakan pengelolaan hutan hanya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Belanda. Sampai dengan tahun 1957, pejabat teras di Jawatan Kehutanan juga masih banyak ditempati oleh sarjana kehutanan bangsa Belanda. Pengelolaan hutan tanaman jati diteruskan tanpa inovasi, dan itu menyebabkan sedikit demi sedikit kualitas pengelolaan hutan di Jawa mengalami kemunduran. Di luar Jawa, penebangan kayu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan masyarakat yang masih menggunakan teknologi sederhana. Pemerintah membentuk Dinas Kehutanan, sebagai lanjutan organisasi Dienst vor Boschbeheer pada jaman pemerintah Hindia Belanda. Dengan organisasi itu, sampai dengan tahun 1967 hasil kayu bulat dari luar Jawa hanya mencapai satu sampai satu setengah juta meter kubik setiap tahun. Di Sumatera kegiatan penebangan masyarakat didorong oleh adanya perusahaan-perusahaan penggergajian yang pada umumnya milik orang China. Perusahaan penggergajian tersebut lebih terkenal dengan istilah panglong. Sepanjang dekade 1950 dan 1960 pasar kayu dari Kalimantan Barat dan Sumatera banyak mengalir ke Singapura. Oleh karena itu konsentrasi lokasi panglong terdapat di daerah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.
             Sejak tahun 1952, di Kalimantan Tengah (Sampit) dan Kalimantan Timur (Berau, Tarakan) ada perusahaan dengan skala produksi agak besar, yaitu Bruinzeel dari Negeri Belanda yang menebang kayu sekitar 300.000 m3/tahun. Perusahaan ini membikin pintu yang pernah menguasai pasar pintu untuk Amerika Latin dan Eropah Timur. Produksi dari Bruinzeel dan panglong itulah yang menghasilkan kayu bulat sebesar satu setengah juta per tahun tersebut. Namun selama bertahun-tahun produksi kayu bulat dari luar Jawa tidak pernah meningkat, karena kelangkaan sarana produksi, baik jalan dan alat angkutan, teknologi maupun tenaga terampil. Oleh karena itu Dinas Kehutanan yang dibentuk pemerintah juga hanya berfungsi mengawasi kegiatan penebangan tradisional tersebut. Dinas Kehutanan belum pernah berinisiatif untuk mengembangkan pengelolaan hutan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam yang melinpah itu.
             Pada tahun 1963, pada waktu pengelolaan hutan di Jawa dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PN Perhutani, beberapa daerah di Kalimantan ditetapkan menjadi bagian dari areal yang dikelola oleh PN Perhutani. Areal tersebut sebagian besar berdekatan dengan kawasan yang sebelumnya dikelola Bruinzeel. Untuk mengemban tugas itu, PN Perhutani membuat kerjasama dengan perusahaan Jepang untuk mendapatkan alat-alat modern seperti gergaji rantai (chain-saw) dan traktor berikut tenaga operatornya. Dengan demikian PN Perhutani dapat belajar menggunakan alat-alat modern dalam pengelolaan hutan, karena sampai saat itu kehutanan di Jawa masih bekerja dengan alat-alat tradisional. Namun karena belum mampu menghandel alat-alat modern tersebut, ternyata proyek kerjasama itu akhirnya dinyatakan tidak menguntungkan sehingga pada tahun 1972 PN Perhutani Unit Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah itu dilikuidasi dan organisasinya berturut-turut berubah status menjadi PT Inhutani I, PT Inhutani II dan PT Inhutani III. Pada waktu itu pengelolaan hutan di luar Jawa belum lama mengalami perubahan dengan masuknya para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
            Di samping penebangan hutan secara tradisional, sumber daya hutan yang amat luas di luar Jawa itu oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk bercocok-tanam padi dengan sistem perladangan berpindah (shifting atau swidden cultivation). Dari aspek efisiensi, sistem bercocok-tanam tradisional ini dianggap menguntungkan karena B/C ratio-nya dapat mencapai 200%. Demikian pula dari aspek lingkungan, sistem perladangan lebih menjamin tingginya keragaman hayati (biodiversity) dibanding dengan sistem pertanian sawah yang monokultur. Namun dari aspek produktifitas lahan, hasil padi dari perladangan berpindah pada umumnya hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan pangan keluarga peladang setiap tahun (SIMON, 1980).
            Selama beberapa abad, sistem perladangan berpindah dianggap mampu menjadi sandaran utama petani tradisional di luar Jawa. Tetapi sebenarnya sistem pertanian tersebut tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh kenyataan bahwa pertambahan jumlah penduduk di luar Jawa jauh lebih rendah dibanding dengan yang terjadi di Jawa. Dengan angka kelahiran yang sama, angka kematian anak di luar Jawa lebih tinggi dibanding dengan Jawa, sedang rata-rata angka harapan hidup lebih pendek. Aspek negatif yang lain, sistem perladangan berpindah menyebabkan lokasi pemukiman tidak dapat mengumpul sehingga biaya pelayanan umum menjadi mahal. Akibatnya pendidikan di kalangan masyarakat peladang tidak mengalami perkembangan secepat yang terjadi pada masyarakat pertaninan menetap.
            Walaupun lambat, jumlah penduduk di kalangan masyarakat peladang bertambah juga dari waktu ke waktu. Pertambahan jumlah penduduk di kalangan masyarakat peladang selalu menyebabkan terjadinya perpindahan lokasi pemukiman ke tempat lain. Pada saat kepadatan penduduk masih rendah, maka masyarakat peladang dapat bertempat tinggal di suatu tempat cukup lama, dapat mencapai ratusan tahun. Peladang dapat bercocok-tanam di tempat itu dengan mengambil rotasi lebih dari 80 tahun. Setelah dua-tiga kali dikerjakan, seluruh masyarakat tersebut lalu pindah ke daerah lain dengan membawa seluruh harta benda yang dimiliki. Perpindahan semacam ini pernah dialami suku Kenyah sampai dengan akhir dekade 1960-an, yang keluar dari pemukiman asalnya di daerah pegunungan Apo Kayan. Jadi di sini ada dua macam rotasi, yaitu rotasi mengerjakan ladang di suatu tempat dan rotasi berpindah lokasi atau jangka waktu tinggal di suatu tempat. Rotasi pertama dapat dinamakan rotasi internal, sedang yang kedua dinamakan rotasi eksternal.
            Dengan bertambahnya kepadatan penduduk, maka mencari tempat baru untuk bermukim menjadi semakin sulit. Setiap perpindahan lokasi pemukiman selalu didahului dengan survei oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai ilmu dan pengalaman mumpuni, yang seringkali dipimpin oleh kepala suku sendiri. Kalau belum diketemukan lokasi baru yang dianggap layak, maka perpindahan itu tidak dilakukan. Apabila lokasi baru tidak diketemukan, maka berarti rotasi eksternal hilang dan di lain fihak rotasi internal menjadi semakin pendek. Pada saat rotasi eksternal masih dapat berjalan normal, peladang selalu memilih hutan alam perawan untuk bermukim dan berladang. Walaupun pohon-pohon pada hutan alam perawan itu berukuran besar sehingga penebangannya memerlukan waktu lebih lama namun lebih disukai karena tanahnya lebih subur, lingkungan ekologisnya lebih baik, dan persediaan segala kebutuhan hidup lebih banyak (DOVE 1983). Waktu rotasi internal sudah berlangsung, pada rotasi kedua dan selanjutnya tentu saja peladang mengerjakan hutan sekunder untuk membuka ladang baru. Namun ketika panjang rotasi internal itu masih lebih dari 80 tahun, maka hutan sekunder yang ditebang sudah tersusun atas pohon-pohon berukuran besar. Jenis pohon yang menyusun hutan sekunder itu juga sudah mengalami beberapa kali suksesi sehingga kesuburan tanah sudah baik dan lingkungan ekologis sudah hampir mantap. Namun demikian hutan sekunder tetap berbeda dengan hutan primer sehingga oleh karena itu peladang mencoba untuk menemukan tempat baru setelah bermukim di suatu tempat selama beberapa ratus tahun, yang berarti sudah berpuluh generasi tinggal di tempat tersebut.
            Karena pertambahan penduduk terus berlangsung, maka kepadatan penduduk juga terus meningkat, sehingga di samping rotasi eksternal tidak ada lagi, rotasi internal menjadi semakin pendek. Akibatnya hutan sekunder yang tersedia semakin lama semakin muda umurnya, semakin kecil ukuran pohon-pohonnya, semakin kurang kesuburan tanahnya, dan semakin labil lingkungan ekologisnya. Karena kepadatan penduduk tidak merata, maka proses ini dapat berbeda beberapa abad antara daerah satu dengan daerah yang lain. Misalnya di Kalimantan Selatan terjadi lebih awal dibanding dengan daerah Kalimantan Tengah.
            Kalau rotasi internal menjadi pendek, maka peladang akan mencoba untuk mencari inovasi karena hasil ladang semakin tidak mencukupi kebutuhan dasar keluarga. Salah satu inovasi tersebut, yang bertepatan dengan program pemerintah, adalah pembangunan perkebunan karet rakyat yang mulai dilaksanakan pada akhir abad ke-19. Dari karet ladang inilah Indonesia menjadi salah satu penghasil karet alam di dunia. Akan tetapi karena faktor-faktor yang diperlukan tidak selalu terpenuhi maka di banyak tempat inovasi tersebut tidak terjadi. Akibatnya perladangan dengan rotasi internal yang pendek akan menghasilkan kemiskinan dan kenyataan telah menimbulkan terbentuknya padang alang-alang serta semak belukar yang luas. Sekali padang alang-alang sudah terbentuk maka daerah itu biasanya selalu dilanda kebakaran tahunan yang semakin merugikan peladang. Sampai dengan tahun 1967, propinsi yang sudah memiliki padang alang-alang luas adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan (SOEDARWONO HARDJOSOEDIRO 1969).
            Sumber daya hutan di luar Jawa yang begitu besar ternyata tidak memberi dampak yang nyata untuk membangun kemakmuran masyarakat. Penebangan kayu dengan modal rendah maupun perladangan tidak menghasilkan cukup banyak uang untuk membangun wilayah. Bahkan perladangan dengan rotasi internal yang semakin pendek telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan memusnahkan potensi sumber daya hutan. Sementara pemecahan untuk kedua masalah itu belum dapat dirumuskan, timbul kebijakan baru dari pemerintah untuk memberi kesempatan kepada pemilik modal, baik domestik maupun yang datang dari luar negeri, untuk menggali kekayaan dari hutan alam Indonesia yang sangat luas itu. Mulai tahun 1967 pemerintah memberi kesempatan kepada pemilik modal untuk menebang hutan di luar Jawa memberi Hak Pengusahaan Hutan.


b. Kehutanan di Jawa

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa telah melewati waktu yang amat panjang, khususnya untuk hutan jati. Secara garis besar, sejarah hutan jati di Jawa telah melampaui dua tahapan, yaitu ekstraksi kayu dan pengelolaan hutan tanaman. Selama tiga dasawarsa terakhir pengelolaan hutan jati di Jawa telah berupaya untuk mengikuti paradigma baru, yaitu kehutanan sosial, namun sejauh ini belum menunjukkan hasil yang nyata. Secara singkat sejarah hutan jati di Jawa adalah sebagai berikut:
1.       Ekstraksi Kayu: abad ke-8 sampai 19
a.       Konvensional: oleh kerajaan-kerajaan Jawa abad ke-8 sampai tahun 1650
b.       Modern: oleh VOC 1650-1800 dan Hindia Belanda 1808-1849
2.       Pengelolaan Hutan Tanaman:
a.       Persiapan: Tim MOLLIER 1849-1890
b.       Pelaksanaan:
v  Djatibedrijfs: 1890-1942: Jaman keemasan
v  Periode chaos: Pendudukan Jepang dan perang kemerdekaan, 1942-50.
v  Jawatan Kehutanan: 1950-1963: periode adem-ayem
v  PN Perhutani: 1963-1972: meningkatnya masalah sosial tak terdeteksi
v  Perum Perhutani: 1972-sekarang: potensi hutan terus menurun, jor-joran setor keuntungan uang oleh Direksi  ke Departemen Keuangan.
v  Keamanan tak terkendali: 1998-sekarang
3.    Percobaan social forestry: 1974-sekarang
a.       Persoperity Approach: 1974-1980
b.       PMDH dan Perhutanan Sosial: 1976-2000
c.       PHJO: uji-coba Fakultas Kehutanan UGM dan proyek setengah hati Direksi.
d.       PHBM: 2000-sekarang.

            Penebangan kayu jati atau ekstraksi (timber extraction) dari hutan alam jati di Jawa berlangsung lebih dari 10 abad. Dalam kurun waktu yang panjang itu hutan jati yang semula luasnya hanya 650.000 ha (Anonim 1986) itu telah memberi keuntungan ekonomi yang tinggi bagi penguasa, terutama ketika dilakukan oleh VOC dan pemerintah Hindia Belanda.
            Selama ekstraksi kayu masih dilakukan secara konvensional oleh penguasa kerajaan bangsa Indonesia sendiri, kerusakan hutan belum terlihat karena laju penebangan masih dapat diimbangi oleh permudaan yang hanya diserahkan kepada alam (permudaan alam, natural regeneration). Hal itu disebabkan karena pada waktu itu jumlah penduduk masih rendah dan teknologi belum berkembang. Walaupun ekspor kayu ke luar negeri sudah berlangsung, jumlahnya belum banyak karena kebutuhan masih relatif rendah dan kemampuan menebang masih sangat dibatasi oleh pengangkutan kayu dari bidang tebangan ke pelabuhan.
            Ketika bangsa Belanda dengan VOC-nya (berdiri tahun 1602) ikut dalam bisnis kayu jati ini, kapasitas menebang ditingkatkan. Alat-alat tebang yang lebih mutakhir untuk masa itu digunakan, misalnya gergaji tangan (hand-saw) dimasukkan untuk mengganti wadung (kapak). Dengan alat baru ini pekerjaan merebahkan pohon dan memotong batang maupun cabang menjadi lebih cepat dan rendemen meningkat.
            Dari segi pasar, VOC melihat ketrampilan penduduk Jawa yang sudah ahli membuat kapal dari kayu jati, dan telah digunakan untuk mengarungi samodra selama berabad-abad. Dengan memanfaatkan industri kapal yang telah lama berdiri di Jepara, Tuban dan Gresik, maka VOC membangun industri kapal di Amsterdam dan Rotterdam. Akhirnya jadilah dua kota pelabuhan besar di Eropa Barat, yang kemudian menjadi pintu gerbang masuk ke pedalaman Eropa Tengah melalui sungai Waal dan Rhein. Dengan industri kapal itu Negeri Belanda memperoleh devisa besar sebagai penjual sarana transport utama pada abad pertengahan tersebut. PELUSO (1993) mengibaratkan industri kapal bagi Negeri Belanda abad 17-18 itu seperti industri otomotif untuk Jepang pada pertengahan abad ke-20.
            Karena kayu jati telah memainkan peranan penting bagi perekonomian Negeri Belanda sejak pertengahan abad ke-17, maka salah satu misi penting yang harus dilaksanakan oleh DAENDELS, Gubernur Jenderal pertama pemerintah Hindia Belanda (1808-1811) setelah VOC bangkrut pada akhir apad ke-18, adalah membangun kembali hutan jati yang rusak akibat timber extraction modern oleh VOC selama 150 tahun itu. Untuk maksud tersebut DAENDELS harus belajar dari Jerman bagaimana membuat hutan tanaman yang baik. Jerman membangun hutan tanaman oak dari puing-puing kerusakan hutan akibat timber extraction oleh kerajaan Romawi selama 3 abad, dan kemudian dilanjutkan oleh para kongsi kayu yang sudah terbentuk sejak abad pertama Masehi tersebut.
            DAENDELS sendiri memang belum sempat menyaksikan keberhasilan itu, tetapi dia telah berhasil meletakkan dasar-dasarnya, antara lain dengan membentuk organisasi pengelola hutan yang dinamakan Boschwezen (SADIKIN DJAJAPERTJUNDA 2002). Setelah selama 20 tahun (1810-1830) tidak mengalami perkembangan yang berarti, masalah pembangunan hutan jati di Jawa justru terabaikan oleh adanya program baru yang hingar-bingar, yaitu program cultuur-stelsel, progam pembangunan perkebunan. Program baru ini berhasil dengan baik, yaitu mendatangkan banyak devisa bagi negara, menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, dan mendorong pembaharuan pertanian karena introduksi pengairan dan banyak jenis tanaman pertanian baru yang masuk. Oleh karena itu hutan jati tidak lagi menerima tekanan sosial ekonomi yang berat dari masyarakat sehingga pertumbuhan alami dapat berlangsung dengan baik. Akibatnya, ketika tim MOLLIER dibentuk pada tahun 1849, kondisi hutan jati justru menjadi penuh dengan tegakan (full-stocked) walaupun sebagian kualitasnya tidak bagus.
            Karena pada pertengahan abad ke-19 itu kondisi perekonomian pemerintah Hindia Belanda telah membaik karena memperoleh pendapatan dari perkebunan, maka pembangunan kehutanan telah dapat dimulai lagi. Selama itu praktek timber extraction memang tidak sepenuhnya berhenti. Kayu jati masih diperlukan untuk membangunan perumahan dan melanjutkan pembuatan kapal, akan tetapi volumenya menurun dibanding dengan era VOC. Ketika DAENDELS berkuasa, salah satu rekomendasinya adalah mengurangi jatah tebangan kayu jati tinggal separuh dibanding dengan era VOC. Rekomendasi ini cukup berpengaruh untuk mengurangi laju kerusakan hutan, walaupun pengurangannya tidak mencapai separoh tebangan.
            Tim MOLLIER berhasil dengan baik dalam mempersiapkan pembangunan hutan tanaman jati yang baik, namun memerlukan waktu yang cukup panjang. Hasil konkrit tim ini adalah keluarnya rancangan Undang-undang Kehutanan Jawa-Madura pada tahun 1965 dan rancangan penetapan batas kawasan hutan negara pada tahun 1870 yang diumumkan dalam Domeinverklaring, bagian dari Undang-undang Agraria (Agrarische wet). Setelah dilengkapi dengan tumpangsari sebagai sistem permudaan oleh BUURMAN yang melakukan percobaan tahun 1873-1883, dan konsep Houtvesterij yang diajukan oleh BRUINSMA, maka pada tahun 1890 berdirilah organisasi Djatibedrijfs di bawah Dinas Kehutanan (Boschwezen). Secara resmi konsep Houtvesterij baru diterima oleh pemerintah pada tahun 1892.
            Dengan konsep Houtvesterij tersebut, pada tahun 1898 Djatibedrijfs berhasil menyelesaikan Rencana Perusahaan yang pertama untuk Bagian Hutan Kradenan Utara. Setelah itu penataan Bagian Hutan demi Bagian Hutan terus dikerjakan, dan seluruh kawasan hutan jati dapat diselesaikan pada tahun 1932, yaitu Bagian Hutan Gunung Kidul (SOEDARWONO HARDJOSOEDIRO 1977). Untuk menunjang pengembangan pengelolaan hutan tanaman jati, pada tahun 1913 didirikan organisasi Lembaga Penelitian Kehutanan (LPH), yang embrionya sudah dibuat oleh Tim MOLLIER. Organisasi ini giat mempersiapkan segala instrumen pengelolaan yang dibutuhkan oleh hutan jati. Pada tahun 1932 diumumkan tabel normal hutan tanaman jati, mengadopsi hasil karya WULFF VON WULFING yang melakukan penelitian untuk program doktornya tahun 1926. Pada tahun 1935 diumumkan Petunjuk Teknik Pembuatan Tanaman pada Hutan Jati, mengadopsi tulisan BUURMAN De Djaticultuur tahun 1883, setelah apa yang tertulis di dalamnya memperoleh pembenaran dari penelitian COSTER, juga untuk program doktor tahun 1932. Kemudian pada tahun 1937 diumumkan Petunjuk Teknik Penjarangan, mengadopsi penelitian program doktornya HART tahun 1928. Ketiga petunjuk teknik tersebut menjadi bagian Petunjuk Penyusunan Rencana Perusahaan Tetap (Definitive Bedrijfs Plan) yang diumumkan pada tahun 1938, yang terkenal dengan sebutan Instruksi 1938.
            Dengan diselesaikannya Instruksi 1938, maka tugas Djatibedrijfs dengan LPH-nya dianggap selesai. Instruksi 1938 merupakan puncak hasil karya Djatibedrijfs, yang berhasil membangun hutan tanaman jati di Jawa. Luas kawasan hutan jati yang semula hanya 650.000 ha meningkat menjadi sekitar satu juta hektar, dan pada umumnya dalam kondisi yang sangat bagus. Oleh karena itu, ditinjau dari segi hardware maupun software yang telah dihasilkan, Djatibedrijfs telah menunjukkan hasil karya terbaiknya sehingga merupakan jaman keemasan kehutanan Indonesia hingga sekarang.
Kalau dikaji lebih mendalam, kunci keberhasilan Djatibedrijfs adalah:
1.       Dibangunnya organisasi perencanaan mandiri dan profesional sejak tahun 1892 yang dinamakan Brigade Planologi. Organisasi ini bertanggung-jawab langsung kepada Menteri Pertanian, tidak kepada Boschwezen, apalagi kepada pimpinan Djatibedrijfs.
2.       Etos kerja rimbawan tinggi, jiwa korsa kuat dan kejujuran dikontrol ketat melalui moral rimbawan, organisasi dan sistem administrasi yang teratur rapi.
3.       Djatibedrijfs selalu merespons positif setiap inovasi yang muncul, dengan memelihara hubungan baik dengan perguruan tinggi. Antara tahun 1919-1935 telah dihasilkan 11 Doktor yang melakukan penelitian pada hutan di Jawa, dan semuanya menghasilkan karya yag monumental.
4.       Dengan dibentuknya LPH pada tahun 1913, walaupun sebelumnya kegiatan penelitian sudah dilaksanakan, maka penelitian dapat dirancang secara berkesinambungan dengan hasil-hasil antara lain seperti telah disampaikan di atas.

            Kiprah Djatibedrijfs berakhir pada tahun 1942 ketika Belanda harus meninggalkan Indonesia karena digusur oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang. Selama periode 1942-1949 pengelolaan hutan jati di Jawa dilaksanakan dalam situasi perang sehingga tidak ada inovasi baru. Setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda akhir tahun 1949, pengelolaan hutan di Jawa dilaksanakan oleh Jawatan Kehutanan. Dalam tanggung-jawab Jawatan Kehutanan inipun, yang berlangsung hingga tahun 1963, tidak ada inovasi yang muncul. Pada periode tersebut sebenarnya pengelolaan hutan jati di Jawa telah menghadapi problem baru, yaitu meningkatnya tekanan masalah sosial ekonomi masyarakat terhadap kawasan hutan. Akan tetapi masalah ini belum sempat diantisipasi oleh Jawatan Kehutanan karena dampak negatifnya belum nampak nyata. Itulah sebabnya SIMON (1999) menamakan periode 1950-63 itu dengan istilah adhem-ayem, merasa tenang karena tidak menghadapi masalah. Dampak meningkatnya masalah sosial ekonomi masyarakat ini sebenarnya sudah dapat dilihat pada meningkatnya intensitas penebangan, tersedianya tenaga tanaman yang lebih banyak, dan meningkatnya intensitas pencurian kayu pertukangan.
            Karena tidak diantisipasi, maka ketika PN Perhutani menggantikan peranan Jawatan Kehutanan pada tahun 1963, pencurian kayu sudah mulai berat dan kegagalan dalam membuat tanaman sudah muncul di mana-mana. Issue Konggres Kehutanan Dunia VI di Seattle tahun 1960, yang mengambil tema Multiple Use of Forest Land, pun ditangkap keliru oleh para pengambil keputusan di lingkungan Jawatan Kehutanan maupun PN Perhutani. Hutan serba guna sebagai semangat dalam Konggres Kehutanan Dunia VI tersebut diartikan dengan merubah jenis tanaman di daerah-daerah yang jatinya sudah rusak lalu diganti dengan jenis cepat menghasilkan seperti murbei, kayu putih, dan kesambi untuk memelihara kutu lak. Dari tiga jenis pengganti jati itu, dua mengalami gagal total, dan yang masih bertahanpun, yaitu kayu putih, tidak mampu mencapai produktifitas yang tinggi. Pembangunan hutan kayu putih di tempat jati yang sudah rusak bukanlah membuat hutan serba guna, melainkan hanya mengganti jenis yang tetap tunggal.
            Dari tahun ke tahun masalah sosial ekonomi terus meningkat, tekanan terhadap lahan hutan terus bertambah, dan Perhutani tetap bertahan dengan paradigma timber management yang sebenarnya ingin direvisi oleh tema konggres Multiple Use of Forest Land, Hutan Serba Guna. Karena tema itu ditangkap keliru oleh praktisi, maka dalam Konggres Kehutanan Dunia VIII di Jakarta tahun 1978 lebih ditegaskan lagi dengan tema Forest for People. Tema ini dielaborasi lebih lanjut dengan perubahan paradigma pengelolaan hutan dari konvensional (conventional forestry strategy) menjadi kehutanan sosial (social forestry strategy). Perhutani mencoba untuk mewujudkan pengelolaan hutan dengan paradigma baru tersebut, tetapi hingga kini belum menunjukkan hasil nyata.
            Sebelum implementasi paradigma baru dapat diwujudkan, hutan jati di Jawa sudah keburu hancur oleh penjarahan yang terjadi tahun 1998 sampai sekarang. Namun penjarahan sebenarnya bukan satu-satunya sebab kerusakan hutan di Jawa. Di atas telah dikatakan bahwa sejak dasawarsa 1950-an pencurian kayu pertukangan di hutan jati telah meningkat, karena perubahan masalah sosial tidak diantisipasi tepat pada waktunya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perhutani gagal melanjutkan misi Jawatan Kehutanan untuk mempertahankan aset perusahaan berupa kondisi hutan tanaman yang bagus (full-stocked). Selama ditangani oleh Perhutani, cadangan tegakan di lapangan terus menurun, degradasi hutan terus berlangsung, konflik dengan masyarakat meningkat, dan akibatnya dari jangka ke jangka etat volume menurun.
            Sekarang pertanyaannya, mengapa Perhutani gagal dalam mengelola hutan tanaman jati di Jawa? Dari pengalaman selama 41 tahun (1963-2004) mengelola hutan jati, kegagalan Perhutani tersebut disebabkan karena:
1.       Perencanaan tidak berkembang, tidak mandiri, dan oleh karena itu profesionalisme menurun. Di era Perhutani perencanaan menjadi bagian dari Direksi, sehingga keputusan perencanaan harus tunduk di bawah kemauan Direksi. Di tingkat Unit, Biro Perencanaan juga harus mengikuti kemauan Kepala Unit. Selama ditangani oleh Perhutanilah ada tebangan suplisi, yang berarti mengkhianati asas kelestarian. Di bidang teknik perencanaan sendiri, yang mestinya sudah lebih maju, pembaharuan SOEDARWONO tidak berlanjut. Hingga sekarang pun Perhutani masih menganut sistem perencanaan yang paling kuno, yaitu perencanaan instruktif.
2.       Barangkali karena pengaruh global, dalam era Perhutani etos kerja, jiwa korsa dan kejujuran mengalami kemerosotan. Dengan dalih untuk kepentingan perusahaan, keuntungan uang dari tebangan diletakkan pada posisi paling tinggi, sedang pekerjaan tanaman justru berada pada gengsi yang paling rendah.
3.       Dengan dalih kepentingan perusahaan pula maka hubungan Perhutani dengan dunia luar, termasuk dengan Perguruan Tinggi, menjadi kurang akrab. Penelitian tidak terbuka untuk umum karena banyak rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Akibatnya selama ini inovasi menjadi miskin, dan kalau ada inovasi pun cenderung ditolak bila sifatnya bertentangan dengan kebijaksanaan umum Direksi. Bagi pejabat Perhutani sendiri aturan dan pemikiran yang diikuti hanya yang berasal dari Direksi atau Kepala Unit. Kata-kata Pak Dirut atau pak Kanit tidak ubahnya sebagai sabda “Dewa” yang pantang ditolak, tanpa ditelaah lebih dahulu benar-tidaknya kata-kata tersebut. Kata-kata “mengamankan kebijakan pimpinan” adalah sikap “mutlak” setiap pejabat Perhutani, setidaknya sampai tahun 2000.
4.       Dalam era Perhutani, program penelitian seperti pada jaman LPH tidak dapat berkembang. Di tingkat Direksi memang ada Sub-Divisi Renbang, tetapi misinya hanya untuk mencari pembenaran terhadap kebijakan Direksi. Oleh karena itu selama era Perhutani tidak ada hasil penelitian yang monumental seperti hasil karya LPH dulu.
5.       Karena menganut sistem sentralistik itu, dimana Direksi adalah segala-galanya, maka perkembangan sosial ekonomi masyarakat tidak diantisipasi dengan tepat. Direksi pun menutup mata akan meningkatnya konflik sosial yang sebenarnya memerlukan pemecahan konkrit. Adanya konflik sosial selalu diputuskan bahwa rakyat mulai mbalelo, yang kadang-kadang malah diembel-embeli sebagai sisa-sisa kekuatan G30S PKI yang harus ditumpas.
6.       Seperti halnya Multiple Use of Forest Land, perubahan paradigma pengelolaan hutan yang ditawarkan oleh Konggres Kehutanan Dunia VIII tahun 1978 tidak cepat ditangkap. Percobaan social forestry yang dilakukan oleh Perhutani tetap bertumpu pada pandangan timber management dengan prosedur perencanaan instruktif. Dengan perencanaan instruktif yang bersifat top-down tidak mungkin paradigma social forestry dapat dikembangkan, karena paradigma ini memerlukan pendekatan perencanaan bottom-up.


c. Awal Era HPH

Setelah memperoleh kemerdekaan tahun 1945, Indonesia masih disibukkan dengan perang kemerdekaan karena Belanda masih ingin kembali menguasai negara luas bekas jajahannya itu. Setelah Negeri Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Koverensi Meja Bundar (KMB) pada akhir tahun 1949, maka segera program pembangunan disusun oleh pemerintah. Namun hal itu tidak dapat berlangsung dengan lancar karena sistem politik nasional belum terbentuk. Kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam partai-partai politik yang jumlahnya mencapai sekitar 50 buah itu masih memperjuangkan ideologi masing-masing, yang satu dengan yang lain perbedaannya sangat tajam, terutama antara kelompok agama dan kelompok komunis. Untuk meredam perbedaan itu Presiden SOEKARNO mengemukakan gagasan membentuk Nasakom (singkatan untuk maksud perpaduan antara kelompok Nasional-Agama-Komunis), tetapi gagasan ini tidak dapat menyelesaikan masalah. Pertentangan memperebutkan dominasi politik itu berbuntut dengan pemberotakan bersenjata, sehingga dari tahun 1950-1965 situasi keamanan negara belum kondusif untuk melakukan pembangunan ekonomi. Puncaknya pada tahun 1965 Partai Komunis Indonesia (PKI) melukakan perebutan kekuasan (coup de tat) dengan menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Kegagalan  coup de tat PKI itu berakibat vatal buat partai terbesar keempat tersebut menurut pemilihan umum tahun 1955. Akibatnya PKI dibubarkan oleh Presiden SOEHARTO dan lalu terjadi perubahan sistem politik nasional yang sangat signifikan.
            Dengan pergantian sistem politik nasional pada tahun 1965 itu, setelah Presiden SOEKARNO digantikan oleh Presiden SOEHARTO, kebijakan Indonesia untuk menutup diri dari pengaruh modal dari barat ditiadakan. Pada tahun 1966 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA), kemudian disusul dengan keluarnya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun berikutnya. Untuk menyesuaikan dengan kedua undang-undang itu, maka pada tahun 1967 juga dikeluarkan Undang-Undang Pokok Kehutanan. Pada waktu itu keluarnya tiga macam undang-undang tersebut tidak mengundang protes masyarakat, bahkan disambut gembira karena masyarakat luas mengharapkan agar pemerintah baru segera melakukan pembangunan ekonomi nasional yang sejak merdeka terbengkalai. Pada tahun 1966 pendapatan per kapita Indonesia sangat rendah, yaitu hanya US$80/tahun. Begitu miskinnya Indonesia pada saat itu sampai terjadi kekurangan pangan di beberapa daerah kritis sehingga menimbulkan penyakit busung lapar (HO, honger oedim). Kondisi jalan sebagai prasarana angkutan darat sangat buruk, inflasi sangat tinggi, produksi pangan tidak mencukupi, bahan sandang sulit diperoleh dan mahal.
             Berangkat dari kondisi seperti itu maka Presiden SOEHARTO akan melakukan pembangunan ekonomi. Baru saja program itu akan dimulai, kritik yang dilontarkan oleh sebagian masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah Presiden SOEHARTO itu adalah kekhawatiran tidak seimbangnya pembangunan ekonomi dengan pembangunan spiritual, masalah korupsi dan penyelewengan, serta tidak meratanya hasil pembangunan sehingga memicu terjadinya konflik sosial. Tetapi tujuan untuk memperoleh uang untuk membiayai pembangunan ekonomi nasional disetujui oleh hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Karena kendala untuk mengelola hutan di luar Jawa adalah kelangkaan modal dan tenaga terampil, maka modal asing dianggap pemecahan yang tepat. Pada tahun 1967 terjadi perdebatan seru di Bappenas maupun Departemen Pertanian (pada waktu itu Kehutanan berstatus Direktorat Jenderal), siapa pelaksana pengelola hutan di luar Jawa. Sesuai dengan pengalaman Belanda di Jawa, pelaksana pengelola hutan dapat Jawatan Kehutanan atau diserahkan kepada swasta. Dalam perdebatan tahun 1967 itu pilihan jatuh pada yang kedua, dengan harapan akan terbentuk enterpreneur tingkat menengah ke bawah yang nantinya dapat berperan sebagai agen pembangunan nasional di segala bidang.
            Karena sumber daya hutan Indonesia sangat besar dan potensinya tinggi, maka dalam beberapa kali pidato Presiden SOEHARTO selalu mengatakan bahwa hasil dari hutan saja sudah cukup untuk membayar hutang luar negeri yang akan dicari untuk membiayai pembangunan nasional. Hitungan ini sebenarnya tidak salah. Kalau penguasa kehutanan Indonesia konsisten dengan tujuan-tujuan di atas dan mampu mewujudkannya di lapangan, harapan Presiden SOEHARTO itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Mengapa hal itu tidak terwujud, akan dibahas dalam paragraf berikutnya nanti.
            Setelah kata sepakat di Bappenas maupun Departemen Pertanian dicapai, mulailah ditawarkan ke luar negeri kesempatan untuk menanam modal di bidang penebangan kayu dari hutan tropika Indonesia. Pada waktu itu pejabat Direktorat Jenderal Kehutanan yang dikomandani oleh SOEDJARWO masih ragu, apakah ada pemilik modal yang tertarik, mengingat minimnya informasi dan sarana-prasarana pengelolaan hutan yang tersedia di luar Jawa. Keraguan ini semakin besar karena setelah beberapa tahun ditawarkan, masih sedikit sekali peminat yang datang ke Indonesia. Akan tetapi Prof SOEDARWONO HARDJOSOEDIRO dari Fakultas Kehutanan UGM sejak awal sudah menganggap lucu kalau tidak ada pemilik modal asing yang tertarik untuk bekerja di bidang kehutanan Indonesia, mengingat di negara lain hutan sudah lama ditebang, bahkan sudah rusak. Dus, dunia sudah kekurangan kayu, padahal di lain fihak permintaan terus meningkat, baik untuk bahan baku industri maupun untuk konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu Prof SOEDARWONO memperingatkan Direktorat Jenderal Kehutanan agar mempersiapkan dan menata dengan baik organisasi yang diperlukan, khususnya masalah perencanaan dan pengawasan. Tetapi peringatan Prof SOEDARWONO ini nampaknya dianggap tidak penting dan Direktorat Jenderal Kehutanan tetap skeptis dengan minat para pemilik modal.
            Keraguan Direktorat Jenderal Kehutanan tersebut membawa implikasi yang cukup banyak. Dalam menawarkan sumber daya hutan Indonesia kepada pemilik modal di luar negeri, pimpinan Direktorat Jenderal Kehutanan membuat rancangan yang mudah dan persyaratan ringan untuk menarik kesediaan calon investor. Hal ini dapat dikatakan bahwa sumber daya hutan Indonesia dijual murah kepada pemilik modal asing. Oleh karena itu peringatan Prof SOEDARWONO bukan saja tidak dianggap penting, melainkan justru bertentangan dengan upaya untuk menarik minat pengusaha.
            Dibarengi dengan lemahnya technical know-how yang dimiliki oleh rimbawan Indonesia pada akhir dekade 1960-an, maka peraturan-perundangan yang dipersiapkan untuk menyongsong penebangan kayu di luar Jawa kurang memadai dengan bobot persoalan yang akan dihadapi. Sejak abad ke-17 rimbawan Jerman telah mampu mewujudkan bentuk operasional asas kelestarian hasil yang wacananya telah muncul pada abad ke-9 (SIMON 1999). Syarat untuk menciptakan pengelolaan hutan yang berlandaskan asas kesletarian di antaranya adalah pemanenan yang teratur berdasarkan etat tebangan yang dihitung dengan teliti, dan permudaan kembali areal bekas tebangan yang mesti berhasil. Kedua unsur pekerjaan penting itu dikemas dalam sistem perencanaan yang baik. Oleh karena itu terjaminnya pengelolaan hutan yang baik sangat ditentukan oleh kualitas sistem perencanaan yang dipakai.
            Dalam menyongsong penebangan kayu di luar Jawa, bahkan sampai HPH sudah berjalan sampai sekarang, sistem perencanaan hutan yang memadai sehingga mampu memenuhi persyaratan pengelolaan hutan berlandaskan asas kelestarian belum terbentuk. Sistem permudaan untuk membangun kembali areal bekas tebangan masih tetap belum dapat dirumuskan sampai sekarang. Sistem inventore hutan juga belum menghasilkan taksiran dengan kecermatan yang memenuhi persyaratan untuk menghitung etat, dan perhitungan etatnya sendiri masih jauh dari harapan untuk mewujudkan asas kelestarian.
            Dengan persiapan seperti itu, para pemilik modal mulai berdatangan. Pada awalnya memang tidak banyak yang berminat, tetapi mulai tahun 1972 jumlah pemilik modal yang ingin beroperasi di kehutanan Indonesia sudah banyak. Produksi kayu bulat nasional yang pada tahun 1967 hanya dua juta meter kubik, namun pada tahun 1970 sudah meningkat menjadi 11 juta m3, bahkan pada tahun 1978 hampir mencapai 20 juta m3. Sebagian besar pemilik modal yang kemudian menjadi pemegang HPH itu datang dari Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, sebagian lagi berasal dari Malaysia, Philipina, dan Amerika Serikat. Tetapi semuanya melakukan hal yang hampir sama, yaitu menebang kayu kemudian dijual ke luar negeri dalam bentuk kayu bulat. Sebagian besar kayu bulat Indonesia itu dijual ke Jepang untuk bahan baku industri kayu lapis.
            Hutan tropis Indonesia didominasi oleh keluarga Dipterocarpaceae. Salah satu jenis keluarga Dipterocarpaceae yang dominan adalah meranti (Sjorea spp.), khususnya meranti merah. Sampai dengan akhir dekade 1970-an, hanya meranti merah inilah yang ditebang untuk memasok bahan baku industri kayu lapis. Sesuai dengan peraturan, atau lebih tepatnya sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan kayu lapis, hanya meranti merah dengan diameter di atas 60 cm saja yang ditebang. Peraturan TPI (Tebang Pilih Indonesia) menyebutkan diameter terkecil yang boleh ditebang adalah 50 cm. Oleh karena itu pada awal beroperasinya HPH, hutan bekas tebangan (logged over area) tidak kelihatan rusak karena jumlah pohon yang ditebang per hektar hanya berkisar antara 10-15 pohon saja. Kesan kerusakan hanya terjadi di sekitar jalan sarad, dan itupun dalam waktu dua tahun sudah akan tertutup oleh vegetasi yang amat lebat, yang tumbuh secara alami. 

Post Top Ad

Your Ad Spot