PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KAYU RAKYAT MASA DEPAN DI KABUPATEN CIAMIS - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Monday, May 30, 2016

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KAYU RAKYAT MASA DEPAN DI KABUPATEN CIAMIS

Oleh:
Subarudi


I. Pendahuluan

            Sistem pengolahan hasil hutan/kayu rakyat merupakan hal yang sangat strategis apabila ingin menciptakan produk-produk hasil hutan/kayu rakyat yang punya kuantitas dan kualitas tinggi dan kesinambungan produksi serta harga pasar yang layak untuk produk kayu tersebut. Jenis industri pengolahan kayu rakyat terdiri dari berbagai macam dari mulai industri penggergajian, industri moulding, industri kerajinan tangan, dan industri meubeler. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari instansi terkait dengan pengurusan industri pengolahan kayu rakyat tercatat di Kabupaten Ciamis terdapat sekitar 438 unit penggergajian yang tersebar di 22 wilayah kecamatan dan seluruhnya belum memiliki ijin usaha industri-IUI (Suherman, 2006).
            Saat ini Kabupaten Ciamis telah kedatangan beberapa investor yang tertarik untuk menanamkan investasi/modal di bidang industri perkayuan, namun keterbatasan Kabupaten Ciamis yang belum memiliki pola perancangan dan pengembangan industri kayu rakyat dikhawatirkan oleh banyak pihak bahwa kedatangan beberapa investor baru di bidang industri perkayuan malah akan mematikan investor-investor yang sudah ada dan telah berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
            Kekhawatiran tersebut sungguh beralasan karena kenyataannya hingga saat ini Kabupaten Ciamis belum memiliki rencana pengembangan industri kayu rakyat masa depan. Hal ini tercermin dari keberadaan unit penggergajian yang sudah demikian banyak karena kemudahan pemberian ijin pendirian unit penggergajian yang hanya didasarkan kepada rekomendasi dari desa dan surat tidak keberatan dari tetangga yang berdekatan dengan lokasi unit penggergaji. Oleh karena itu kajian tentang perancangan dan pengembangan industri kayu rakyat di Kabupaten Ciamis sangat diperlukan sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dan kebijakan yang terkait dengan pengebangan industri perkayuan di Kabupaten Ciamis. Kajian pengembangan industri kayu rakyat ini harus ditekankan kepada: (i) kegiatan inventarisasi industri kayu rakyat, (ii) analisa pasokan dan kebutuhan kayu (supply and demand), (iii) restrukturisasi industri kayu rakyat, (iv) penataan ulang dan pengembangan industri kayu rakyat, dan (v) langkah konkrit yang harus dilakukan oleh para pihak.


 II. Inventarisasi Industri Kayu Rakyat
             Kegiatan inventarisasi industri kayu rakyat ini sangat diperlukan sebagai langkah awal dan dasar perancangan dan pengembangan industri kayu rakyat di Kabupaten Ciamis di masa datang. Kegiatan inventarisasi industri kayu rakyat ini meliputi pendataan ulang dan pembenahan administrasi pelaporan industri kayu rakyat yang terkait dengan jumlah mesin-mesin dan peralatan yang dimiliki, tenaga kerja yang terlibat, kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi kayu, sistem perdagangan dan pemasaran produk kayu, dan daerah tujuan pengiriman produk kayu. Hasil inventarisasi ini dapat juga nantinya digunakan untuk membuat klasifikasi penggolongan industri kayu rakyat dalam sektor-sektor sebagaimana yang telah digunakan oleh industri perunggasan (Kompas, 12/08/2006). Pembagian sektor-sektor dalam industri kayu rakyat meliputi: (i) Sektor 1 untuk industri kayu rakyat komersial berskala besar dan terintegrasi, (ii) Sektor 2 untuk industri kayu rakyat komersial berskala menengah, (iii) Sektor 3 untuk industri kayu rakyat komersial berskala mikro dan kecil, dan (iv) Sektor 4 untuk industri kayu berskala rumah tangga.
            Hasil inventarisasi ini sangat berguna dan bermanfaat bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis serta Sekretariat Daerah untuk bersama-sama membenahi dan merancang pola pengembangan industri kayu rakyat yang sehat dan berkesinambungan sebagai upaya bersama untuk membuka peluang investasi, mencarikan sumber-sumber keuangan alternatif (pemberian kredit berbunga rendah), pembinaan dan pengendalian industri untuk masing-masing sektor industri kayu rakyat. Semua itu pada akhirnya akan bermuara pada penanggulangan pengangguran, peningkatan PAD, dan pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Ciamis.
            Mengingat pentingnya data dan informasi dari kegiatan inventarisasi ini maka semua pihak tanpa terkecuali harus mendukung dan membantu pelaksanaanya yang dapat saja dilakukan bersama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis, Dinas Perindag Kabupaten Ciamis, dan APKR Ciamis serta pemilik industri kayu rakyat karena semua pihak  berkepentingan dengan hasil akhir dari kegiatan inventarisasi tersebut.
            Sikap beberapa pemilik industri kayu rakyat yang belum sepenuhnya melaporkan jumlah tenaga kerja, mesin dan peralatan, asal bahan baku, dan jumlah produksinya kepada pemerintah harus dirubah karena menyalahi prinsip keadilan, tranparansi, dan akuntabilitas yang dituntut dan telah menjadi persyaratan utama baik dalam rangka mendapatkan dana kredit maupun dalam rangka masuk ke sistem perdagangan internasional.

 III. Analisa Pasokan dan Kebutuhan Kayu
             Berdasarkan data yang dikumpulkan dari instansi terkait dengan pengurusan industri pengolahan kayu rakyat tercatat di Kabupaten Ciamis terdapat sekitar 438 unit penggergajian yang tersebar di 22 wilayah kecamatan dan seluruhnya belum memiliki ijin usaha industri-IUI (Suherman, 2006). Hasil pengamatan dan pencatatan di lapangan serta perhitungan menunjukkan bahwa 1 unit industri penggergajian memiliki kapasitas produksi riil kayu gergajian sekitar 100-200 m3 per bulan atau sekitar 1.100-2.200 m3 per tahun (11 bulan kerja dalam 1 tahun) sehingga seluruh industri penggergajian yang ada memerlukan bahan baku sekitar 688.285 – 1.375.571 m3 (400 unit x 2.200 m3/th/unit x 1/0,7), dimana rendemen penggergajian diasumsikan sebesar 70 % (Subarudi, 2006).
Jumlah kebutuhan kayu bulat untuk industri penggergajian tersebut belum termasuk pengiriman kayu bulat ke luar daerah Ciamis seperti Surabaya, Bandung, Semarang, dan Banten. Padahal data produksi kayu yang tercatat sesuai dengan dokumen pengangkutan kayu yang ada pada tahun 2005 hanya sekitar 325.000 m3 sehingga pasokan kayu lainnya berasal dari kayu yang tidak jelas asal usul sumbernya. Berdasarkan hasil tersebut diatas, Subarudi (2006) mengusulkan perumusan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pasokan kayu tersebut, diantaranya: inventarisasi industri kayu yang ada, restrukturisasi industri penggergajian (tidak ada lagi ijin baru dan relokasi unit penggergajian), pembuatan rencana induk pengembangan industri kayu rakyat ke depan, dan penerapan jatah (kuota) tebangan serta pelarangan pengiriman kayu bulat ke luar daerah Ciamis.

 IV. Restrukturisasi Industri Kayu Rakyat

            Strategi jangka pendek yang harus dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pasokan bahan baku kayu harus diarahkan kepada pembatasan jatah tebangan, peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas peredaran kayu rakyat dan restruktursasi industri kayu rakyat. Strategi tersebut lebih berorientasi kepada terwujudnya keseimbangan yang nyata antara kemampuan pasokan bahan baku dengan kebutuhan kayu oleh industri kayu rakyat. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan adalah komitmennya untuk tidak mengeluarkan ijin-ijin baru untuk pendirian unit-unit penggergajian sebelum kegiatan restrukturisasi industri kayu rakyat dilakukan.
            Restrukturisasi industri kayu rakyat di Kabupaten Ciamis dapat dilakukan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Subarudi (2001) dalam tulisannya tentang Pola Restrukturisasi Industri Perkayuan Nasional. Kegiatan restrukturisasi yang diusulkan dilakukan dengan menetapkan terlebih dahulu kriteria dan indikator  untuk menyaring industri-industri yang ada dengan hasilnya berupa: (i) industri yang harus dipertahankan, (ii) industri yang dipertahankan dengan bersyarat, dan (iii) industri yang harus ditutup karena sudah benar-benar pailit. Oleh karena itu, penyusunan kriteria dan indikator di bawah koordinasi APKR Ciamis dengan melibatkan para pihak seperti masing-masing pelaku usaha, peneliti, akademisi, birokrat dari instansi pemerintah sangat diperlukan sebagai langkah awal penyusunan kebijakan pengembangan industri kayu rakyat dan langkah nyata dalam jangka pendek.
            Penutupan industri kayu rakyat dapat dilakukan dengan mensyaratkan bahwa semua bahan baku kayu yang diolah harus tercatat dan resmi, jika tidak diindahkan akan dilakukan peringatan I, dan disusul dengan peringatan II, serta penutupan industri tersebut karena tetap tidak mengindahkan surat peringatan I dan II. Hasil restrukturisasi terutama untuk klasifikasi industri yang dipertahankan dengan persyaratan dapat dilakukan dengan pendekatan: (i) penurunan tingkat produksi (down sizing), (ii) pemindahan lokasi pabrik (relocation), (iii) penyempurnaan teknologi produksi (reengineering), dan (iv) penambahan modal usaha (recapitalization). Mengingat kegiatan restrukturisasi industri kayu rakyat ini berdampak terhadap penutupan industri dan perubahan manajemen serta kinerja industri kayu rakyat, maka kegiatan restrukturisasi ini harus dipersiapkan terlebih dahulu peraturan dan perundangan sebagai acuan bagi aparat pelaksana di lapangan.



 V. Penataan Ulang dan Pengembangan Industri Kayu Rakyat

            Hasil kegiatan inventarisasi dan restrukturisasi industri kayu rakyat akan digunakan untuk melakukan penataan ulang dan pengebangan kawasan industri kayu rakyat. Penataan industri kayu rakyat ini tidak semata-mata melakukan penataan kawasan lokasi industri kayu rakyat dan pembangunan infrastruktur pendukungnya (hardware), tetapi juga pola-pola pembinaan dan pengendalian serta pengembangan dari industri-industri tersebut (software).
            Penataan kawasan industri kayu rakyat dilakukan dengan melakukan penyesuaian antara jumlah industri kayu yang ada dengan kemampuan daerah tersebut dalam memasok bahan baku kayu yang lestari. Hal ini terkait dengan jangka waktu operasional dan kelayakan bisnis dari industri tersebut sehingga penetapan kriteria pengeluaran ijin industri baru di wilayah tertentu tidak saja mempertimbangan kedekatan/jarak lokasi industri tersebut dengan sumber bahan baku (teori bisnis), melainkan juga kedekatan lokasi industri tersebut dengan lokasi industri sejenis (etika bisnis) yang sudah ada di wilayah tersebut.
            Melihat keterkaitan yang erat antara pasokan bahan baku dengan jangka operasional bisnis, maka industri-industri kayu rakyat sangat perlu melaksanakan pola-pola kemitraan dengan petani pemasok kayu yang ada dalam radius 1 km dari lokasi pabrik dengan sistem bagi hasil yang proporsional berdasarkan beban kerja, peran dan kontribusi dari kedua belah pihak. Disamping melaksanakan pola kemitraan dengan petani hutan rakyat, perusahan industri juga diwajibkan membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dengan program pengentasan kemiskinan yang didanai dari alokasi 5 % dari keuntungan perusahaan sebagai upaya mewujudkan penyaluran biaya sosial perusahaan (social corporate culture).
            Penataan industri kayu rakyat juga dapat dilakukan dengan mendudukan kewenangan dari masing-masing instansi pemerintah di Kabupaten Ciamis dalam pengeluaran ijin sehingga semua pihak menyadari posisi, peran dan fungsinya dalam kerangka pengembangan industri kayu rakyat masa depan.
            Pembuatan Raperda baru dalam pemberian ijin, pembinaan dan pengendalian industri kayu rakyat, dimana perijinan industri dengan kapasitas diatas 6.000 m3 per tahun menjadi kewenangan Pusat (Dephut) dan dibawah 6.000 m3 menjadi kewenangan propinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) sesuai dengan aturan main dalam PP No. 34/2002. Semestinya Dinas Kehutanan Provinsi membuat perda tentang pengurusan dan pengendalian industri kehutanan yang menyatakan bahwa untuk perijinan industri yang memiliki kapasitas dibawah 2500 m3 per tahun menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten untuk mempermudah pemantauan dan pengendalian industri-industri tersebut (Subarudi, 2006).

 

 VI. Langkah Konkrit Yang Harus Dilakukan Oleh Para Pihak

            Adapun langkah konkrit yang harus dilakukan dan menjadi komitmen serta konsekuensi logis dari para pihak yang terkait dengan pengembangan industri kayu rakyat,diantaranya:
1.       Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dilakukan bersama-sama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis (cq. Bidang Bina Usaha Kehutanan), Dinas perindag Kabupaten Ciamis (cq. Bidang Bina Industri Kecil dan Menengah), dan APKR Ciamis di bawah koordinasi dan tanggung jawab Disperindag Ciamis.
2.       Pelaksanaan analisa pasokan dan kebutuhan kayu industri kayu rakyat dilakukan bersama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis, Proyek ITTO, dan Balai Litbang Kehutanan Ciamis di bawah koordinasi dan tanggung jawab Balai Litbang Kehutanan Ciamis.
3.       Pelaksaaan kegiatan restrukturisasi industri kayu rakyat dengan penyusunan kriteria dan indikator serta klasifikasi industri kayu rakyat di bawah koordinasi dan tanggung jawab APKR Ciamis.
4.       Penataan ulang dan pengembangan industri kayu rakyat dilakukan bersama-sama antara Dinas Kehutanan Kabupaten Ciamis, Dinas perindag Kabupaten Ciamis, dan APKR Ciamis di bawah koordinasi dan tanggung jawab Disperindag Ciamis.
5.       Masing-masing hasil kegiatan inventarisasi, analisa pasokan dan kebutuhan kayu, restrukturisasi industri kayu rakyat harus didiskusikan secara terbuka dengan para pihak termasuk LSM (konsultasi publik) untuk mendapatkan bahan masukan penting dan berharga dalam upaya penyempurnaan masing-masing kegiatan.
6.       Hasil perbaikan dari konsultasi publik tersebut menjadi bahan penyusunan “Rencana Induk Pengembangan Industri Kayu Rakyat di Kabupaten Ciamis” yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman utama dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan industri kayu rakyat seperti kegiatan menarik investor, mencari sumber pendanaan murah/kredit, kerjasama dan kemitraan bisnis, dan penataan pasar serta pengurusan perijinan yang mudah dan murah.


VII. Penutup

            Demikian uraian singkat tentang perancangan dan pengembangan industri kayu rakyat masa depan di Kabupaten Ciamis yang diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir dan orientasi para pihak untuk bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mewujudkannya. Jika rumusan pengembangan industri kayu rakyat di Kabupaten Ciamis terlaksana oleh  niat luhur para pihak dan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan menjadi suatu karya, maka Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang memiliki model pengembangan dan pengaturan industri kayu rakyat sehingga Ciamis menjadi kabupaten model di tingkat regional (Provinsi Jawa Barat) dan nasional (seluruh wilayah Indonesia) kelihatannya hanya tinggal menunggu waktunya saja.
            Rasanya perlu juga merenungkan pernyataan Almarhum Achmad Bakrie (Pemilik Perusahaan Bakrie Group) bahwa “dalam hidup ini tidak selalu berpikir soal uang, uang, dan uang. Hanya seorang pengemis lah yang selalu berbicara tentang uang. Seorang produktif senantiasa bicara tentang suatu karya”. Pertanyaan yang muncul adalah sudah siapkah kita menjadi seorang produktif, atau malah kita lebih senang dan bangga mendapat predikat seorang pengemis? Jawabnya ada dalam hati kita masing-masing.

 DAFTAR PUSTAKA

Kompas. 2006. Restrukturisasi Industri Perunggasan. Harian Kompas, tanggal 8 Ahustus 2006.

Subarudi. 2001. Pola Restrukturisasi Industri Perkayuan Nasional. Majalah Informasi Iptek Populer: Sylvatropika No. 03 Nopember 2001. Badan Litbang Kehutanan, Jakarta.

Subarudi. 2006. Kajian Tata Usaha Kayu Hutan Rakyat: Studi Kasus di Kabupaten Ciamis. Tidak Diterbitkan. Proyek ITTO PD 271/04 Rev. 3 (F), di Kabupaten Ciamis.

Subarudi. 2006. Kerangka Acuan Pengembangan Hutan Rakyat Lestari Proyek ITTO PD 271/04 Rev. 3 (F). Makalah yang disajikan dalam Publik Konsultasi  Proyek ITTO PD 271/04 Rev. 3 (F), di Hotel Galeria Topaz, Bandung, Tanggal 8 Agustus 2006.

Suherman, E. 2006. Draft Rumusan Kegiatan Inventarisasi dan Restrukturisasi Kegiatan Pengolahan Kayu Rakyat. Bahan Diskusi Rapat ITTO, tanggal 2 Agustus 2006.






Post Top Ad

Your Ad Spot