PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN PETANI - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Tuesday, May 3, 2016

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) DAN KONTRIBUSINYA BAGI PENDAPATAN PETANI

Oleh :
Ary Widiyanto


RINGKASAN

Pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di Jawa menyebabkan peningkatan dalam kebutuhan makanan dan pakaian, kebutuhan tenaga kerja, dan kepemilikan tanah yang lebih terbatas. Hal ini umum di kawasan hutan di Jawa. Keterbatasan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat memicu tekanan pada hutan, baik tanah maupun hasil hutan (pohon / kayu) terutama perambahan hutan dan konflik tenurial antara masyarakat sekitar hutan dan Perum Perhutani. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat adalah sebuah program yang disusun untuk menyelesaikan konflik tenurial dengan memberikan insentif ekonomi untuk masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan contoh salah satu program PHBM di  Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ciamis, yang secara administratif terletak di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar, Jawa Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, wawancara dengan pegawai Perhutani dan pengambilan data sekunder berupa laporan tahunan Perhutani. Hasil studi menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012, kontribusi langsung dan tidak langsung Perum Perhutani kepada masyarakat hutan sekitar 26,9 miliar dan 26,8 miliar, berturut-turut. Kontribusi ini memiliki hasil positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan sekaligus mengurangi konflik tenurial antara petani dan Perum Perhutani. 

Kata kunci: CBFM, kontribusi, pendapatan, petani


I.      PENDAHULUAN
Sejak tahun 1970-an, sistem pengelolaan hutan di pulau jawa telah berubah dari manajemen kayu yang berkelanjutan menjadi manajemen pengelolaan berbasis sumberdaya yang memprioritaskan hutan berkelanjutan dan masyarakat pedesaan. Sistem yang lama tidak cocok untuk mengelola hutan secara terus menerus karena tidak mampu menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang umumnya miskin. Masyarakat pedesaan ini tergerak untuk melakukan gangguan hutan.
Sistem baru yang dilakukan berdasarkan pendekatan sosial kehutanan dilaksanakan melalui banyak program: pendekatan kemakmuran (tahun 1971-1982), pembangunan masyarakat desa hutan (1982-1985), perhutanan sosial (1985-1995), pemberdayaan masyarakat desa hutan (1995-2000) dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (2000-sekarang) (Puspitojati, 2013). Namun, gangguan hutan masih berlangsung karena hutan produksi dikelola untuk kayu produksi hanya menyediakan pekerjaan terbatas di kawasan hutan.
Sabarnudin (2001) menyatakan bahwa over-exploitation, pembalakan liar dan perambahan hutan merupakan faktor yang mendukung proses perusakan hutan di Indonesia. Di Pulau Jawa, tingkat kerusakan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani telah mencapai hingga 320.000 ha pada tahun 2001 (Raharjo, 2005). Kondisi ini terjadi dengan adanya tabrakan kebijakan ekonomi dan sosial politik mengenai sumber daya hutan, yang akhirnya berujung pada masalah kemiskinan dan kesenjangan masyarakat hutan. Pertumbuhan penduduk yang cepat, terutama di Jawa menyebabkan peningkatan dalam kebutuhan makanan dan pakaian, kebutuhan pekerjaan, dan kepemilikan lahan lebih terbatas. Hal ini umum terjadi di kawasan hutan di Pulau Jawa. Keterbatasan faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat dapat memicu tekanan pada hutan, baik pada lahan maupun produk hutan (pohon/kayu ).
Pengelolaan hutan mempertemukan konflik kepentingan antara kewenangan pengelolaan hutan (pemerintah) dan masyarakat di sekitar hutan. Raharjo (2005) juga menyatakan bahwa ada konflik kepentingan hutan dan ekonomi konservasi dan kepentingan masyarakat di sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sesuai dengan Visi Perum Perhutani, sebagai pengelola hutan negara di Pulau Jawa, pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan secara adil, demokratis, efisien, dan profesional dalam rangka untuk memastikan suksesnya fungsi dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat.
Salah satu dari program Perhutani adalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM), bentuk kerja sama yang mengakomodir kesediaan perusahaan, masyarakat hutan dan stakeholder lainnya untuk berbagi sumber daya hutan sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan, harmoni dan kelestarian. Program PHBM adalah suatu bentuk konsep kehutanan sosial di mana komunitas hutan yang terlibat aktif dalam pengelolaam hutan. PHBM adalah salah satu bentuk manajemen hutan yang diharapkan untuk dapat bertindak sebagai jembatan antara kehutanan, dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan agroforestri di hutan produksi telah terbukti berhasil dalam meminimalkan gangguan hutan dan meningkatkan pekerjaan bagi masyarakat pedesaan. (Ediningtyas, 2007; Rachmawati, 2008; Budiarti, 2011). Di KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Ciamis Jawa Barat, PHBM melibatkan pemangku kepentingan di wilayah administratif kabupaten Ciamis dan kota Banjar, yakni pemda (dinas kehutanan dan perkebunan), Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan. Program ini telah berjalan secara intensif selama 5 tahun sejak tahun 2008. Tulisan secara spesifik akan fokus pada aspek ekonomi, yaitu kontribusi program pada pendapatan masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam program PHBM. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, wawancara dengan pegawai Perhutani dan pengambilan data sekunder berupa laporan tahunan Perhutani.

II.    PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) di KPH CIAMIS
Sistem agroforestry di Perum Perhutani secara resmi diterapkan mulai tahun 1990 sejak terbitnya Surat Keputusan Direksi No 671 tahun 1990 tanggal 6 Juni 1990. Surat Keputusan ini kemudian direvisi dengan SK Dewan Pengawas No.136 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). (KPH Ciamis, 2012b).
PHBM adalah sebuah istilah baru yang muncul sejak tahun 1990-an. Istilah ini sangat dipengaruhi oleh konsep PHBM yang dikembangkan oleh DENR Filipina sejak tahun 1995 (Awang, 2003). Menurut Awang (2000) konsep tentang PHBM harus bertumpu pada filsafat menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat dan hutan Perhutani dan menjamin keadilan sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat di pedesaan.
Mengedepankan peran kayu komersial, korupsi, dan pemerintah yang tidak efektif menciptakan masalah ganda dalam manajemen hutan, yaitu degradasi hutan dan kemiskinan. Masyarakat hanya menjadi objek pembangunan hutan. Mereka tidak memiliki peran untuk berpartisipasi dalam manajemen hutan. Guiang dkk (2001) berargumentasi bahwa manajemen hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan sebuah paradigma kuat yang berevolusi keluar dari kegagalan tata kelola hutan negara untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan dan terdistribusi secara merata dari akses ke dan manfaat dari hutan, karena PHBM mendukung penekanan pada kebutuhan mendesak untuk memberdayakan dan melibatkan masyarakat dalam manajemen hutan.
Dalam pelaksanaan program PHBM, ada tiga aspek yang harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan, yaitu lingkungan hidup , aspek sosial dan ekonomi. Pelaksanaan program PHBM didasarkan pada tiga aspek yang akan menentukan tujuan program, secara khusus yaitu kelestarian hutan dan masyarakat sejahtera. Salah satu faktor yang mendorong diberlakukannya PHBM di wilayah KPH Ciamis adalah terjadi penjarahan jati pada April 2008, di lahan seluas 15,20 ha Petak 83, RPH Cigugur, BKPH Cijulang KPH Ciamis yang merupakan petak rencana tebangan tahun 2008 (KPH Ciamis 2008). Melalui  berbagai upaya, termasuk dengan penegakan hokum oleh aparat keamanan akhirnya masyarakat bersedia mengembalikan areal hutan yang dirambah dan bahkan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan. Sebagai imbalannya, masyarakat mendapat kesempatan menanam kopi di bawah tegakan hutan. Kesediaan petani bekerja sama mengelola hutan lindung tersebut diwujudkan melalui perjanjian kerjasama pengelolaan hutan agroforestry bersama dengan masyarakat.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui proses yang panjang akhirnya masyarakat bersedia mengikuti program PHBM yang dilaksanakan dengan pola agroforestry, dimana tanaman milik warga ditanam dibawah tegakan hutan. Ketentuan mengenai budidaya tanaman dibawah tegakan serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam PHBM tercantum dalam Perjanjian Kerjasama PHBM.
KPH Ciamis merupakan salah satu di dalam program PHBM Perum Perhutani. PHBM memberikan alternatif melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga daya hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian hutan.
Hutan negara di kawasan KPH Ciamis adalah 29.857,12 ha. Daerah KPH Ciamis berlokasi di wilayah administratif Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. KPH Ciamis terbagi menjadi lima BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) yaitu BKPH Ciamis, BKPH Banjar Utara, BKPH Banjar Selatan, BKPH Pangandaran dan BKPH Cijulang.

Tabel 1. Luas Hutan dan Jumlah LMDH di KPH Ciamis                                  
No.
BKPH
Luas Hutan (ha)
Jumlah LMDH
1
Ciamis
5.776,15
36
2
Banjar Utara
3.117,99
15
3
Banjar Selatan
4.877,51
21
4
Pangandaran
6.785,59
16
5
Cijulang
9.299.88
14

Total
29.857,12
106
Sumber : Perum Perhutani KPH Ciamis (2012)

Saat ini LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) yang telah terlibat dalam program PHBM sebanyak 106 kelompok LMDH di KPH Ciamis. Saat ini di KPH Ciamis program PHBM sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Akan tetapi, hingga saat ini, belum diketahui apakah program tersebut sesuai dengan harapan masyarakat dan sebenarnya memberikan manfaat bagi mereka. Di samping itu, program ini membutuhkan pengelolaan kolaboratif antara Perum Perhutani dan masyarakat. Bagaimana hubungan mereka berlanjut dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam kerja sama itu, merupakan hal penting untuk dipertimbangan dan dipahami untuk menyukseskan program tersebut.


III.      KONTRIBUSI PHBM BAGI PENDAPATAN PETANI
Program PHBM di KPH Ciamis telah berlangsung selama 5 tahun sejak 2008. Sejak mulai berlangsungnya program, tidak banyak terjadi lagi gangguan terhadap hutan. Tidak ada lagi penguasaan/pendudukan wilayah hutan dan perebutan lahan oleh masyarakat. Kejadian yang masih terjadi hanyalah pencurian kayu kecil-kecilan dalam jumlah yang masih sangat terbatas (Kartawa, 2014).
Kondisi kondusif ini salah satunya dikaitkan dengan keberhasilan program PHBM di KPH Ciamis. Dengan adanya program ini, masyarakat menjadi merasa memiliki hutan, karena minimal dengan adanya dua faktor, yaitu: 1). Masyarakat sekitar hutan (yang diwujudkan dengan LMDH), berhak untuk memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam sesuai dengan lokasi oleh yang ditentukan oleh Perum Perhutani dan 2). Masyarakat memperoleh bagi hasil baik dari hasil kayu maupun non kayu yang diberikan oleh perusahaan (Perum Perhutani). Dengan dua faktor tersebut masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengamanan hutan, terutama yang berada di sekitar tempat tinggal, yang merupakan sumber penghidupan mereka.

Foto1076
Gambar 1. Salah satu contoh PHBM Jati-Pepaya di Desa Bangunharja, KPH Ciamis
                         (Sumber: Ary Widiyanto, 2014)

Perjanjian kerjasama PHBM dilakukan oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani hutan (KTH) dan sekaligus mewakili petani yang berpartisipasi dalam PHBM. Perjanjian kerjasama PHBM tersebut antara lain memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam PHBM (Anonim 2012c).
1.    Hak dan kewajiban perusahaan
Perusahaan (Perum Perhutani) berhak untuk (a) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan PHBM, (b) melakukan pengarahan, peneguran dan pencabutan hak pemanfaatan yang telah diberikan kepada petani, (c) mendapatkan bagi hasil kopi sesuai kesepakatan dan (d) mendapat bantuan dari petani untuk mengamankan hutan.
Kewajiban perusahaan adalah (a) mengalokasikan lahan yang dibutuhkan oleh petani, (b) mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati dan (c) melakukan pembinaan kepada petani.
2.    Hak dan kewajiban petani
Petani berhak untuk (a) memanfaatkan lahan di bawah tegakan, (b) mengajukan pendapat, saran dan usul tentang pelaksanaan PHBM, (c) mendapat pembinaan dan (d) mendapat bagi hasil kopi sesuai kesepakatan.
Petani berkewajiban untuk (a) memelihara tanaman pokok kehutanan, (b) membantu pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, (c) menyediakan bibit tanaman mereka sendiri dan sarana pendukung lainnya dan (d) memberikan sebagian hasil produksi kepada perusahaan dan pihak lain yang bekerja sama dengan besaran berbeda tergantung komoditas yang ditanam oleh petani. Sebagai contoh Besaran bagi hasil kopi adalah 15% untuk perusahaan, 2,5% untuk Pengurus LMDH, 80% untuk petani dan 2,5% untuk Pemerintahan Desa.
            Secara garis besar ada dua kontribusi yang diberikan oleh Perum Perhutani kepada masyarakat, yaitu kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung. Kontribusi tidak langsung merupakan kontribusi yang diberikan oleh Perhutani kepada petani berupa kebebasan untuk bercocok tanam di lahan Perhutani sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
Ada dua besaran kontribusi yang diterima oleh petani pada kategori ini. Jika yang ditanam petani adalah tanaman tumpangsari musiman (seperti padi, jagung, kacang-kacangan, singkong dan sebagainya), maka hasil produksinya 100% menjadi milik petani. Tetapi jenis ini memiliki kelemahan karena hanya maksimal dapat ditanam sampai dengan umur pohon utama mencapai 2-3 tahun. Setelah itu, jika tajuk/tutupan pohon sudah lebar maka tanaman-tanaman semusim yang umumnya membutuhkan banyak cahaya untuk pertumbuhan sudah tidak dapat ditanam lagi.
Jika yang ditanam petani adalah tumpangsari jenis buah-buahan atau tanaman yang dapat hidup dalam jangka waktu lama (seperti kopi atau tanaman buah-buahan) maka hasil produksi yang didapat 80% menjadi milik petani dan 20% menjadi milik perusahaan dan pengelola. Di KPH Ciamis terdapat empat jenis kategori tidak langsung yaitu yang berasal dari padi, jagung, kacang-kacangan dan lain-lain dengan nilai kontribusi lebih dari 1,7 milyar pada tahun 2011 dan 2012.
Kategori yang kedua adalah kontribusi langsung, yaitu kontribusi dari Perhutani yang diberikan kepada petani berupa uang bagi hasil (sharing) ataupun bantuan lain seperti upah pekerjaan, pupuk, peralatan, bantuan teknis, dan penyuluhan/pembimbingan. Perhutani mengelompokan kontribusi langsung ini menjadi empat kategori yaitu:
1.    Upah pekerjaan
Dalam melaksanakan kegiatannya, Perhutani menggunakan tenaga masyarakat lokal yang mereka beri upah. Pada tahun 2011 dan 2012, kegiatan Perhutani masing-masing menyerap sebanyak lebih dari 10 ribu tenaga kerja dan memberikan upah lebih dari 23 Milyar untuk setiap tahunnya. Meskipun tidak berlangsung secara terus-menerus sepanjang tahun, tetapi dengan jumlah tenaga kerja yang terserap dan upah yang diberikan cukup besar, hal ini cukup membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan sekaligus menggerakan ekonomi lokal daerah sekitar hutan.
2.    Bagi hasil produksi kayu
Jenis kayu yang ditanam oleh Perhutani dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Jati dan Kelas Rimba (Pinus, Mahoni). Bagi hasil jenis ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bagi hasil pada saat panen kayu (akhir daur atau perjanjian kerjasama) dan bagi hasil ketika dilaksanakan kegiatan penjarangan. Kontribusi bagi hasil kayu dapat memberikan tambahan pendapatan kepada petani sekitar hutan sebesar lebih dari 984 juta pada 2011 dan lebih dari 966 juta pada 2012.
3.    Bagi hasil produksi non kayu
Selain kayu, Perhutani KHP Ciamis juga mempunyai kelompok usaha non kayu, yang antara lain berupa getah pinus dan lebah madu. Jumlahnya tidak sebesar bagi hasil kayu karena jumlah lokasi kegiatan yang tidak begitu banyak.
4.    Kontribusi Lain
Kontribusi langsung jenis yang terakhir meliputi bantuan teknis, penyuluhan, peralatan dan sebagainya diluar tiga kategori yang pertama. Untuk meningkatkan ketrampilan dan keahlian petani dalam melaksanakan program PHBM, perlu diberikan bimbingan teknis, pelatihan ketrampilan, penyuluhan, dan bantuan peralatan. Nilai kontribusi atau bantuan dari kategori ini cukup besar, yaitu 479 juta pada tahun 2011 tetapi turun menjadi 352 juta pada 2012.
Secara keseluruhan, nilai kontribusi langsung dan tidak langsung yang diterima oleh petani dari Perhutani adalah lebih dari 26.9 milyar pada 2011 dan lebih dari 26.8 milyar pada 2012.
Secara rinci, kontribusi PHBM bagi pendapatan petani dapat dilihat pada Tabel 2.
Kontribusi PHBM.jpg

Berdasarkan evaluasi yang didapatkan melalui kegiatan wawancara terhadap jajaran pimpinan Perhutani KPH Ciamis, adanya kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap petani cukup membantu perekonomian masyarakat sekitar hutan. Dengan adanya rasa memiliki terhadap hutan sebagai sumber penghasilan (bagi sebagian petani merupakan sumber penghasilan utama), maka mereka akan turut berkontribusi dalam menjaga keamanan hutan, sehingga keamanan hutan meningkat dan konflik perebutan atau penguasaan lahan oleh masyarakat dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.
Perusahaan juga diuntungkan karena mereka tidak perlu mengeluarkan dana yang besar untuk kegiatan patroli dan pengamanan hutan. Selama kesepakatan kerjasama terus dijaga oleh kedua belah pihak (Perhutani dan petani), serta kedua belah pihak merasa diuntungkan atau tidak ada yang dirugikan, maka kerjasama ini dapat terus dilaksanakan karena petani tidak perlu “menguasai” lahan untuk dapat memperoleh penghasilan.

IV.      KESIMPULAN
Program PHBM yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani sejak 2008 berhasil mengatasi pendudukan lahan hutan oleh masyarakat sekaligus menekan angka pencurian dan penjarahan kayu di KPH Ciamis. Kunci sukses dari program ini adalah kesediaan masing-masing pihak untuk mentaati kesepakatan PHBM yang telah mereka buat.
Meskipun tidak dapat mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat sekitar hutan secara keseluruhan, program PHBM dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Sebagai salah satu sistim manajemen hutan, program PHBM di KPH Ciamis dapat ditiru dan dilaksanakan di wilayah lain di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

Awang, S.A. 2000. Hutan Desa : Peluang Strategi dan Tantangan. Jurnal Hutan Rakyat Volume 3 (November). Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Awang, S.A. 2003. Politik Kehutanan Masyarakat. Center for Critical Social Studies. Yogyakarta.

Budianti, S. 2011. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Terhadap Sistem PHBM di Perum Perhutani (Kasus di KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III, Jawa Barat. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Departemen Manajemen Hutan IPB, Bogor.

Carter, J. and Gronow, J. 2005. Recent Experience in Collaborative Management : A Review Paper. Center for International Forestry Research. Bogor.

Ediningtyas, D. 2007. Kemandirian Masyarakat Desa Sekitar Hutan Dalam Melakukan Usaha Agroforestri: Studi Kasus Usaha Agroforestri Tanaman Kopi di BKPH Pangalengan, KPH Bandung Selatan, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten. Thesis (Not Published). Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.

Guiang, E.S., Borlagdan, S.B., Pulhin, J.M. 2001. PHBM in Philippines : A Preliminary Assesment. Institute of  Philippine Culture.

KPH Ciamis.2008. PersRelease Perambahan Hutan di KPH Ciamis.

KPH Ciamis. 2012a. Laporan Bidang Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Tidak diterbitkan).KPH Ciamis. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

KPH Ciamis. 2012b. Profil KPH Ciamis 2012. KPH Ciamis. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

KPH Ciamis. 2012c. Perjanjian Kerjasama PHBM Tentang Pemanfaatan Lahan di Bawah Tegakan Dengan Budidaya Tanaman Kopi. KPH Ciamis. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

KPH Ciamis. 2013. Public Summary Planning and Monitoring (Tidak diterbitkan).KPH Ciamis. Perum Perhutani Unit III Jawa Barat.

Puspitojati,T. 2013. Agroforestry Forest Estate: Whole Rotation Of Social Forestry. BPTA Ciamis Badan Litbang Kementerian Kehutanan (Tidak Diterbitkan). Ciamis.

Rachmawati, E. 2008. Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan PetaniVanili Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Petani: Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Desa Padasari, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.Tesis ((Tidak Diterbitkan)). Sekolah Pascasarjana IPB, Bogor.

Raharjo, S.A.S. 2005. Evaluasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat : Studi Kasus di Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen. Tesis. Magister Perencanaan Kota dan Daerah. UGM. Yogyakarta.

Sabarnudin, S. 2001. Rekonsiliasi Nasional Untuk Menyelamatkan Hutan. Makalah Presentasi Kelompok Pada Konggres Kehutanan Indonesia III. Jakarta.

Sumardamto, P. 2012. Community Based Forest Management : An Implementation of Community Forestry Program in Gunungkidul Regency, Yogyakarta, Indonesia. Tesis. Magister Perencanaan Kota dan Daerah (Tidak Diterbitkan) UGM. Yogyakarta.






Post Top Ad

Your Ad Spot