KONDISI PETANI HUTAN RAKYAT DAN PERAN LEMBAGA KELOMPOK TANI

Oleh:

Soleh Mulyana

Balai Penelitian Teknologi Agroforestri

Jl. Raya Ciamis-Banjar Km 4 Ciamis 46201 Tlp. (0265)771352 Fax (0265) 775866

e-mail: solehmulyana@yahoo.co.id

RINGKASAN

Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis dikenal sebagai wilayah penghasil komoditi produk hasil hutan rakyat pola agroforestry terutama kayu dan kapulaga. Keadaan ini seharusnya dinikmati serta dapat meningkatkan pendapatan para petani pengelola hutan rakyat pola agroforestri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik para petani serta peranan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat. Metode yang digunakan adalah snowball sampling, wawancara dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan tidak sedikit lembaga kelompok tani yang terbentuk karena tujuan tertentu semata atau tidak didukung kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Para petani skala kecil seringkali dituntut kebutuhan ekonomi sehingga komoditi yang dihasilkan harus segera di pasarkan secara perorangan karena belum diakomodir oleh lembaga. Keadaan ini menjadi peluang permainan harga oleh lembaga pemasaran yang menyebabkan posisi tawar rendah ditingkat petani. Peranan pemerintah melalui pembinaan dan penyuluhan sangat diperlukan untuk penguatan kelembagaan kelompok tani hutan rakyat (KTHR).  Kelembagaan KTHR yang kuat diharapkan dapat menciptakan kelompok yang mandiri dan berswadaya sehingga dapat berperan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: kondisi petani skala kecil, produk hasil hutan rakyat, posisi tawar rendah

                                                                                                                                                        I.          PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan rakyat pola agroforestri bagi para petani skala kecil yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Produk unggulan yang dikembangkan adalah kayu dengan tanaman bawah kapulaga. Komoditi tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan lokal merupakan salah satu sumber devisa negara terutama eksport ke Cina. Situasi ini seharusnya dapat meningkatkan posisi tawar petani, namun yang terjadi sebaliknya posisi tawar di tingkat petani masih tetap rendah. Keadaan ini terjadi diantaranya disebabkan oleh bentuk produk serta sistem pemasaran yang berlaku. Sebagaimana dikatakan Achmad et al. (2009), pemasaran komoditas hasil hutan rakyat masih menghadapi beberapa permasalahan yang antara lain: (1) dihasilkan oleh petani dalam unit kecil-kecil; (2) produksi tergantung pada musimdan kebutuhan sosial ekonomi produsen;  (3) produk yang dihasilkan tidak dapat secara langsung atau sulit melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir; (4) produk bersifat ruah atau memakan tempat (bulky); (5) untuk jenis-jenis tertentu produk hanya bisa dijual disuatu tempat tertentu. Selain itu rendahnya posisi tawar di tingkat petani bisa terjadi karena alur pemasaran yang terlalu panjang yang melibatkan beberapa lembaga pemasaran. Seiring dengan pernyataan Setyaningsih (2008) dalam Sundawati  et al. (2008) alur pemasaran suatu jalur atau hubungan yang dilewati oleh arus barang-barang, aktivitas dan informasi dari produsen ke konsumen melibatkan komponen yang membentuk suatu rantai pemasaran yaitu; produk, pelaku, aktivitas dan input.

Sebenarnya posisi tawar rendah di tingkat petani dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi dan peran lembaga kelompok tani hutan rakyat (KTHR), sehingga dapat melindungi, membantu serta mengakomodir kepentingan para anggotanya. Sebagaimana dikatakan Rintuh dan Miar (2005) keberadaan kelembagaan adalah tradisi dan pranata baru yang sesuai dengan tuntutan pemberdayaan dan modernisasi maupun organisasi kelompok yang mampu menghasilkan beragam produk yang dapat mengembangkan keunggulan kompratif (comparative advantage) atau keunggulan kompetitif (competitive advantage). KTHR dibentuk sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan kesejahteraan serta melindungi kepentingan para petani. Tidak sedikit KTHR yang telah terbentuk tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai atau terbentuk karena termotivasi supaya dapat menerima bantuan dari suatu keproyekan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik para petani serta peran lembaga kelompok tani hutan rakyat.

                                                                                                                                               II.        METODE PENELITIAN

A.   Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Kegiatan penelitian dilakukan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2014.

B.   Pengumpulan Data dan Analisis Data

Pendekatan penelitian menggunakan teknik snowball sampling penelusuran terhadap lembaga pemasaran yang terlibat dalam komoditi hutan rakyat (kayu dan kapulaga) berdasarkan informasi awal hasil wawancara dari para petani pengelola hutan rakyat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan koordinasi, observasi dan wawancara sedangkan data sekunder merupakan hasil berkoordinasi dengan instansi terkait.

1.    Koordinasi

Koordinasi dilakukan ke kantor Kecamatan diperoleh data sekunder mengenai gambaran umum keadaan wilayah serta masyarakat sekitarnya sedangkan dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) dan Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) mengenai keadaan lembaga kelompok tani serta pola pengelolaan hutan rakyat.

2.    Observasi

Kegiatan observasi terhadap lahan garapan para petani untuk mengetahui jenis tanaman yang dibudidayakan serta pola penanaman hutan rakyat.

3.    Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan dalam rangka mendapatkan data karakteristik para petani yang terlibat dalam pengelola hutan rakyat meliputi: umur, pengalaman, pendidikan, pola penanaman dan pemasaran. Jumlah responden ditentukan secara porpusive sampling yaitu petani hutan rakyat yang terlibat dalam lembaga kelompok tani sebanyak 60 orang.

4.    Analisis Data

Data primer dan sekunder yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.

                                                                                                                                    III.        HASIL DAN PEMBAHASAN

A.   Kondisi umum Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis

            Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas wilayah 271.252 ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.705.763  orang terletak pada titik koordinat 7⁰02’ dan 7⁰50’ lintang selatan dan 108⁰97’ dan 108⁰25’ bujur timur. Seluas 13.05% bagian terletak pada dataran rendah dengan ketinggian dari 0 m - 200 m, dan seluas  86,95 % merupakan bukit dan pegunungan dengan ketinggian 200 m - 2,168 m. Curah hujan 2.400 – 4.000 mm/tahun dengan suhu 18⁰ - 35⁰ C.  Batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Ciamis dan Kota Tasikmalaya, sebelah Timur Kabupaten Ciamis, sebelah Barat Kabupaten Garut dan Selatan Samudera Indonesia (BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2013). Sementara itu, Kabupaten Ciamis memiliki luas wilayah 244.479,18 ha, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 1.560.021 orang. Terletak pada titik koordinat 7⁰41’ dan 7⁰50’ lintang selatan dan 108⁰20’ dan 108⁰40’ bujur timur dengan ketinggian dari permukaan laut mulai 0 – 1.000 m, curah hujan 2.500 – 4.000 mm/tahun dengan suhu 18⁰ - 35⁰ C. Kabupaten Ciamis terbagi menjadi 36 kecamatan dengan batas – batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Majalengka, sebelah Timur Kota Banjar dan Jawa Tengah, sebelah Barat Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya dan selatan Samudera Indonesia (BPS Kabupaten Ciamis, 2013). Penggunaan dan peruntukan lahan di kedua kabupaten disajikan pada Gambar 1.

(Sumber: BPS Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis olah data 2014)

Gambar 1. Grafik Luas Penggunaan Lahan dan Peruntukannya.

Gambar 1 menunjukkan hutan rakyat (HR) atau ladang mencapai luas 42,2% (21,45% + 20,75%) dari luas wilayah kedua kabupaten menduduki urutan pertama yang paling luas berdasarkan peruntukannya. Pengelolaan HR sebagian besar merupakan lahan milik  sehingga Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis dikenal dengan hutan rakyatnya untuk wilayah priangan timur.

B.   Karakteristik Responden

1.    Pengelolaan Hutan Rakyat

Secara umum petani mengelola hutan rakyat secara agroforestri.  Jenis tanaman yang dibudidayakan sangat beragam mulai dari jenis tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan. Penanaman yang beragam pada lahan satu hamparan bertujuan agar kebutuhan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dapat terpenuhi. Sebagaimana dikatakan Hardjanto (2003) dalam Achmad et al.(2007) karakteristik produksi komoditi agroforestri ditandai dengan variasi produksi tahunan, variasi produksi musiman, konsentrasi geografis, dan variasi biaya produksi.

2.    Kondisi Responden

Responden merupakan anggota KTHR yang berasal dari tiga desa diperoleh data identitas para responden meliputi: umur, pengalaman usaha hutan rakyat, luas lahan garapan dan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi sosial ekonomi responden

1.  Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya
Umur (Th)	Jmlh (Org)	Pengalaman Usaha HR (Th)	Jmlh (Org)	Luas HR (Bata)	Jmlh (Org)	Pendi-dikan	Jmlh (Org)
30-35	-	0-5	-	100-250	2	-	4
36-40	2	6-10	3	251-300	3	SD	14
41-45	2	11-15	1	301- 350	2	SMP	2
46-50	3	16-20	2	351-400	3	SLTA	-
51-55	2	21-25	2	401-450	1	Sarjana	-
56-60	1	26-30	3	451-500	2
61-65	3	31-35	2	501-550	2
66-70	-	36-40	2	551-600	1
71-75	4	41-45	3	601-650	2
76-80	3	46-50	2	651 > Up	2
	20		20		20		20
2.    Desa Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya
Umur (Th)	Jmlh (Org)	Pengalaman Usaha HR (Th)	Jmlh (Org)	Luas HR (Bata)	Jmlh (Org)	Pendi-dikan	Jmlh (Org)
30-35	-	0-5	-	100-250	2	-	4
36-40	-	6-10	2	251-300	4	SD	11
41-45	2	11-15	1	301- 350	1	SMP	3
46-50	2	16-20	2	351-400	2	SLTA	2
51-55	3	21-25	2	401-450	2	Sarjana	-
56-60	2	26-30	3	451-500	3
61-65	4	31-35	2	501-550	2
66-70	-	36-40	3	551-600	1
71-75	4	41-45	3	601-650	2
76-80	3	46-50	2	651 > Up	1
	20		20		20		20
3.    Desa Cimanggu  Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Ciamis
Umur (Th)	Jmlh (Org)	Pengalaman Usaha HR (Th)	Jmlh (Org)	Luas HR (Bata)	Jmlh (Org)	Pendi-dikan	Jmlh (Org)
30-35	-	0-5	-	100-250	1	-	3
36-40	1	6-10	2	251-300	4	SD	9
41-45	-	11-15	1	301- 350	6	SMP	4
46-50	1	16-20	2	351-400	2	SLTA	3
51-55	3	21-25	3	401-450	2	Sarjana	1
56-60	2	26-30	3	451-500	1
61-65	6	31-35	3	501-550	1
66-70	3	36-40	3	551-600	-
71-75	3	41-45	2	601-650	2
76-80	1	46-50	1	651 > Up	1
	20		20		20		20

Sumber : data primer diolah (2014).

Responden merupakan anggota KTHR masing-masing sebanyak 20 orang: Saluyu sebanyak (66.7%) dari jumlah 30 orang, Budi Luhur IV sebanyak (44,44%) dari jumlah 45 orang dan Taruna Tani Karya sebanyak (57,14%) dari jumlah 35 orang. Para petani pengelola hutan rakyat didominasi oleh usia ≥ 55 tahun, dengan pengalaman mengelola hutan rakyat rata-rata ≥20 tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa kehidupan mereka sudah menyatu dengan hutan rakyat. Sementara  tingkat pendidikan umumnya hanya sampai tingkat SD atau sederajat sehingga pengetahuan dan kemampuan terbatas. Lahan garapan yang dimiliki tidak dalam satu hamparan namun terdiri dari beberapa tempat (blok) minimal seluas 30 bata atau setara dengan 420 m²(1 bata = 14 m²).

Menurut mata pencaharian atau pekerjaan serta bentuk produk hutan rakyat dipasarkan sebagaimana pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pekerjaan dan Bentuk Produk di Pasarkan.

1.    Desa Cisarua		Pekerjaan		Bentuk Produk di Pasarkan
No.	Jumlah Responden	Utama	Sampingan	Manglid	Kapulaga
1	2	3	4	5	6
1	12	Tani	Tani	Pohon masih berdiri di kebun secara perorangan, penentu harga pembeli	Setelah pemananen buah dalam keadaan basah secara perorangan, penentu harga pembeli
2	4	Tani	Buruh tani
3	1	Tani	Pedagang pengepul Kapulaga
4	1	Tani	Pedagang pengepul Kayu
5	1	Pedagang sembako	Tani
6	1	Tani	Penyiar kayu
2.    Desa Sodonghilir
No.	Jumlah Responden	Utama	Sampingan	Manglid	Kapulaga
1	15	Tani	Tani	Pohon masih berdiri di kebun secara perorangan, penentu harga pembeli	Setelah pemananen buah dalam keadaan basah dan kering secara perorangan, penentu harga pembeli
2	2	Tani	Buruh tani
3	1	Tani	Pedagang pengepul Kapulaga
4	1	PNS (Sekdes)	Tani
3.    Desa Cimanggu
No.	Jumlah Responden	Utama	Sampingan	Manglid	Kapulaga
1	14	Tani	Tani	Pohon masih berdiri di kebun secara perorangan, penentu harga pembeli	Buah basah  ke lembaga KTH yang telah terbentuk,  penentu harga lembaga KTHR
2	5	Tani	Buruh tani
3	1	Tani	Pensiunan (PNS)

Sumber: data primer diolah, 2014

Pengelola hutan rakyat didominasi sebagai petani dan buruh tani. Mengingat kebutuhan ekonomi dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan sehingga produk kayu dipasarkan masih berupa pohon berdiri di kebun namun tidak demikian dengan kapulaga yang dipasarkan setelah pemanenan. Kapulaga dipasarkan para petani anggota KTHR Saluyu IV dan Budi Luhur IV  umumnya masih dalam keadaan basah dan dilakukan secara perorangan langsung ke lembaga pemasaran (pengepul) di tingkat dusun atau desa, sedangkan di Desa Cimanggu melalui Lembaga Kelompok Tani yang telah terbentuk.

C.   Peranan Lembaga Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR)

Lembaga kelompok tani merupakan suatu wadah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Melalui wadah KTHR yang telah terbentuk diharapkan memudahkan dalam memberikan keterampilan serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Namun masih ditemui beberapa permasalahan dalam kelompok tani. Berdasarkan hasil diskusi diperoleh data peranan dan permasalahan yang dihadap KTHR disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 memperlihatkan anggota serta pengurus lembaga KTHR yang terlibat dalam diskusi diantaranya: Saluyu IV sebanyak 10 orang (33,33%), Budiluhur IV sebanyak 15 orang (33,33%) dan Taruna Tani Karya sebanyak 15 orang (42,85%). KTHR Saluyu IV terbentuk karena supaya warga setempat bisa ikut terlibat dalam kegiatan pengelolaan lahan pada Eks penebangan PT. Perhutani. KTHR Budi Luhur IV dibentuk sebagai persyaratan administrasi untuk menerima bantuan bibit penghijauan dan Gerhan dari pemerintah.

Permasalahan yang ada diantaranya adalah keterbatasan SDM yang ada menyebabkan lembaga yang telah terbentuk tidak berperan masimal. Selain itu belum memiliki AD/ART yang merupakan pedoman dan aturan bagi kelompok, dan administrasi tidak rapi dan lengkap.

Lain hal dengan KTHR Taruna Tani Karya yang terbentuk karena kesulitan untuk mendapatkan sayuran di daerah sekitarnya kemudian membentuk kelompok tani Cimanggu bergerak pemanfaatan lahan sekitar halaman rumah komoditi sayuran dan bumbu dapur. Keberhasilan yang dicapai tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi juga bisa dijual. Berawal dari sini kemudian petani membentuk KTHR Taruna Tani Karya yang bergerak di bidang pengelolaan hutan rakyat dengan komoditi kapulaga dibawah tegakan kayu. Kegigihan serta proaktif pengurus sementara ini dapat mengakomodir kepentingan dan keinginan anggotanya terutama komoditi kapulaga mulai dari pengelolaan pasca panen sampai ke pemasaran. Mengingat telah memiliki sarana pendukung mesin pengering dan kurang optimal dalam penggunaannya sehingga mengembangkan tanaman “Jahe Paris” dibawah tegakan selain tanaman kapulaga. KTHR Taruna Tani Jaya juga telah memiliki AD/ART serta administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kelompok tersebut aktif.

Ketiga KTHR dimana dua lembaga KTHR tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Keadaan tersebut dikarenakan faktor-faktor penghambat diantaranya: pengurus yang telah terpilih kurang proaktif serta kurang partisipasi anggota, tidak dilengkapi AD/ART selain itu administrasi tidak lengkap, keterbatasan tingkat pengetahuan dan kemampuan, pengurus yang terpilih cukup disegani namun keegoisannya tidak mau menerima saran dan masukan dari anggota, serta terbentuknya KTHR hanya bertujuan untuk menerima bantuan semata. Sebagaimana dikatakan Sutarto (2002) orang masuk ke dalam organisasi tentunya dengan tujuan tertentu yang diharapkan dapat menimbulkan kepuasan. Terbentuknya KTHRsecara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Menurut Mikkelsen et.al. (1995) keberadaan lembaga terbentuk berdasarkan partisipasi instrumental hanya untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan partisipasi transformasional yaitu ingin mandiri dan berswadaya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas  perlu adanya perhatian berbagai pihak yang terkait untuk dapat menguatkan kelembagaan yang telah terbentuk  dengan:

a.       Meningkatkan pertemuan antara petugas lapangan dengan kelompok tani

b.       Meningkatkan SDM petani baik itu pengetahuan dan keterampilan melalui diklat /kursus.

c.       Memfasilitasi pertemuan atau membuka peluang pemasaran dengan para stakeholder.

d.       Memfasilitasi dan meyakinkan lembaga keuangan untuk memberikan investasi permodalan.

e.       Melakukan kegiatan studi banding ke kelompok tani yang lebih maju.

                                                                                                                                    IV.       KESIMPULAN DAN SARAN

A.   Kesimpulan

Para petani pengelola hutan rakyat pola agroforestri skala kecil selalu dihadapkan pada posisi tawar rendah pada saat memasarkan produknya. Keadaan ini dikarenakan kebutuhan mendesak selain itu  pemasaran dilakukan secara perorangan bahkan komoditi yang dijual belum layak untuk dipasarkan. Selain itu keberadaan lembaga kelompok tani hanya sebagai persyaratan ke administrasian dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Terbatasnya tingkat pengetahuan dan kemampuan para petani baik pengurus maupun anggota, sehingga peranan kelompok tani yang telah terbentuk tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan ini terbukti dengan belum terakomodirnya secara umum kepentingan para anggota yang menghasilkan produk dalam skala kecil. Pada akhirnya memasarkan produk secara perorangan sekalipun dalam tingkat posisi harga rendah.

B.   Saran

Peranan petugas penyuluh lapangan yang merupakan ujung tombak pemerintahan instansi terkait masih sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM. Selain itu perlu keterlibatan berbagai stakeholder dalam penguatan kelembagaan kelompok tani diantaranya melalui pendampingan terhadap kelompok tani yang sudah terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad., B., Soleh M., T. Puspitodjati., Darsono,  dan N. Sutrisna 2009. Kajian Pemanfaatan dan Pemasaran Hasil Hutan Rakyat. Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Ciamis. Tidak diterbitkan.

Irwanto. 2006. Focused Group Discussion. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Mikkelsen, B. 1995. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan. Panduan Bagi Praktisi Lapangan. terjemahan Matheos Nalle. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Rintuh C., dan Miar. 2005. Kelembagaan dan Ekonomi. Edisi pertama.BPFE. Yogyakarta.

Sajogyo dan Pudjiwati.  2002. Sosiologi Pedesaan . Gajah Mada University Press.

Sundawati, L.,Dodik R. 2008. Pemasaran Produk-Produk Agroforestri. Kerjasama Fakultas Kehutanan-Institut Pertanian Bogor World Agroforestri Centre (ICRAF). Bogor

Sutarto 2002. Dasar-Dasar Organisasi. Gajah Mada University Press. . Yogyakarta