KAJIAN BIAYA DAN PENDAPATAN HUTAN RAKYAT YANG DIKELOLA PETANI PADA BEBERAPA POLA PENGEMBANGAN - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Friday, May 27, 2016

KAJIAN BIAYA DAN PENDAPATAN HUTAN RAKYAT YANG DIKELOLA PETANI PADA BEBERAPA POLA PENGEMBANGAN

Oleh :
Dian Diniyati dan Eva Fauziyah

ABSTRAK

                Manajemen yang digunakan pada pengembangan hutan rakyat pada umumnya adalah manajemen pemiliknya baik itu untuk aspek budidaya maupun  aspek  finansial, sehingga tidak jarang hasil/keuntungan yang diterima petani masih jauh dari standar yang diharapkan. Seperti pada aspek finansial banyak faktor yang tidak diperhitungkan yang menyebabkan keuntungan semu bagi petani. Untuk itulah maka kajian ini diperlukan untuk mengetahui besarnya biaya dan pendapatan pada semua pola pengembangan hutan rakyat, diharapkan hasilnya dapat memberikan informasi sehingga dapat menarik minat petani untuk terus mengembangkan hutan rakyat.  Kegiatan ini dilakukan di 4 desa yang dipilih secara acak pada bulan Agustus-Desember 2005.  Metode kajian yang dilakukan adalah metode survey dan wawancara terhadap responden terpilih. Selanjutnya analisa data yang digunakan adalah statistik deskriptif.  Hasil kajian diperoleh bahwa komponen biaya yang dikeluarkan petani terdiri dari: persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, tenaga kerja dan pemanenan, dan biaya yang paling besar dikeluarkan petani adalah untuk tenaga kerja pada  seluruh pola pengembangan.  Sedangkan pendapatan yang paling tinggi yaitu  pola GNRHL, dengan demikian keuntungan yang diperoleh petani yang paling tinggi  pada pola GNRHL.

Kata kunci : hutan rakyat, biaya, pendapatan, pola pengembangan


I. PENDAHULUAN

            Pembangunan hutan rakyat banyak dilakukan dengan berbagai macam pola baik itu secara swadaya, bantuan dari pemerintah maupun kerjasama dengan pihak swasta lainnya, dan persamaan yang utama dari semua kegiatan tersebut adalah pelibatan petani sebagai pelaksananya.  Sehingga tidaklah heran walaupun banyak bantuan yang diberikan akan tetapi tetap managemen yang dipakai adalah yang dimiliki oleh petani itu sendiri.  Demikian juga halnya dalam managemen pengelolaan hutan rakyat tidak digunakan sesuai dengan kaidah managemen yang baik sehingga hasilnya adakalanya kurang menguntungkan bagi petani, baik itu ditinjau dari segi budidaya maupun dari segi finansial.
             Managemen budidaya yang dilakukan oleh petani seperti penyediaan bibit, teknologi penanaman dan pemeliharaan masih dilakukan secara tradisional yaitu sesuai dengan pengetahuan yang diwariskan oleh pendahulunya, demikian juga dengan managemen finansial dilakukan secara managemen keluarga yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan banyak yang tidak diperhitungkan karena dianggap biaya tersebut merupakan pekerjaan sehari-hari petani yang harus rutin dilakukan, selain itu juga karena pola tanam yang dilakukan biasanya adalah pola campuran sehingga biaya yang dikeluarkan hanya untuk satu jenis tanaman tapi diperuntukan untuk seluruh tanaman yang ada dilahan tersebut,  seperti dikemukakan oleh Andayani W (2005) bahwa teori analisis biaya yang digunakan dalam studi pola usahatani kayu rakyat adalah konsep biaya bersama (joint cost concept).  Dengan demikian biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk mengolah hutan rakyatnya tergolong cukup kecil dan ini berdampak terhadap besarnya jumlah penerimaan.
            Padahal besarnya jumlah penerimaan ini merupakan salah satu pendorong petani untuk terus mengembangkan hutan rakyat, seperti disampaikan oleh Cahyono Andy S. Dkk (2005) bahwa salah satu alasan yang mendasari keputusan rumah tangga untuk mengembangkan hutan rakyat adalah keuntungan finansial yang dapat diperoleh.  Namun beberapa penelitian membuktikan tidak mendukung pendapatan tersebut.  Pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau sebagai tabungan merupakan pendorong utama pengembangan hutan rakyat.  Dengan demikian jelaslah bahwa perhitungan biaya dan pendapatan sangat diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai usaha hutan rakyat, karena adakalanya biaya dan pendapatan yang dihasilkan akan berbeda untuk setiap pola pengembangan. Maka kajian mengenai analisa biaya dan pendapatan perlu dilakukan sehingga dapat diketahui berapa besarnya biaya yang dikeluarkan oleh petani juga mitra serta pendapatan yang diterima untuk setiap pola pengembangan. Diharapkan hasilnya dapat memberikan suatu informasi tentang besarnya biaya dan pendapatan yang betul-betul dikelola oleh petani, sehingga dapat menarik minat petani dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap pengembangan hutan rakyat untuk terus membangun hutan rakyat.

II. METODOLOGI

A. Lokasi, Waktu dan Sampel Penelitian
            Penelitian ini dilakukan di empat desa yakni Desa Cisitu (Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut), Desa Cibugel,  Desa Buanamekar dan Desa Jayamekar (Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang).  Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember  2005.

B. Pengumpulan dan Analisa Data
            Pengumpulan data pada kegiatan penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan metode survei terhadap petani pemilik dan penggarap hutan rakyat yang terlibat dalam kegiatan kemitraan, selain itu juga dilakukan wawancara menggunakan quisioner yang telah disiapkan terlebih dahulu.  Jumlah petani yang dijadikan responden untuk masing-masing desa ditentukan sebanyak 10%.  Selain itu dikumpulkan juga data-data sekunder yang tersedia baik di desa, kecamatan atau instansi lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini.  Selanjutnya data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tujuan penelitian dan dianalisa dengan menggunakan statistik deskriptif.

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Hutan Rakyat pada Tiap Pola Pengembangan

1. Pola Pengembangan Hutan Rakyat Sistem Swadaya
            Kegiatan pembangunan hutan rakyat secara swadaya banyak dilakukan oleh petani termasuk di Kecamatan Cibugel, kegiatan ini tidak ada bantuan dari pihak manapun, melainkan murni usaha swadaya.  Sedangkan pola tanam yang dilakukan cenderung campuran antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian serta perkebunan, sehingga pada satu blok terdapat berbagai macam jenis tanaman, adakalanya petani tidak bisa membedakan mana hutan rakyat atau kebun rakyat, ini disebabkan tanaman penyusun keduanya sama demikian juga dengan jarak tanamnya. Untuk wilayah Kabupaten Sumedang tanaman kayu rakyat yang banyak dijumpai adalah tanaman suren, hal ini sesuai dengan pamor dari kayu suren yang berasal dari Sumedang tergolong kayu yang baik dan bagus.  Ciri lain dari hutan rakyat adalah  biasanya kegiatan ini dilakukan di lahan yang tidak dapat diusahakan untuk kegiatan lainnya, sehingga hanya cocok untuk ditanami tanaman kayu-kayuan namun demikian jenis tanamannya sangat bervariasi, dan tidak jarang meskipun lahannya tergolong ktritis akan tetapi tanaman keras yang ditanam tidak terlalu banyak.
2. Pola Pengembangan Hutan Rakyat Sistem Bapak Asuh Suren (BAS)
            Pola pengembangan sistem BAS muncul setelah diadakan loka karya tanggal 17-19 Juni 2002 di Desa Cibugel yang difasilitasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan     (BPTH) sebagai pelaksana program Indonesia Forest Seed Project (IFSP) yaitu kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Denmark, yang tujuannya untuk mengembangkan penyebarluasan benih unggul tanaman hutan, yang salah satunya tanaman suren.  Kelompok Tani Makmur yang ada di Cibugel mulai mengembangkan bibit suren untuk ditanam di lahan petani termasuk lahan desa seluas 50 ha, yang sudah tergolong kritis. 
            Lahan desa untuk program BAS tersebut telah digarap sejak tahun 1993 oleh 150 penggarap, namun sampai penelitian dilakasankan belum semua penggarap melaksanakan program BAS. Dari hasil peninjauan di lapangan, lokasi yang dijadikan hutan rakyat sistem BAS merupakan lahan yang terbuka dalam arti belum ada tanaman tahunan, umumnya hanya ditanami oleh tanaman semusim, sehingga kegiatan BAS tidak hanya bertujuan ekonomi/bisnis saja tapi lebih cenderung sebagai upaya mambantu petani dalam meningkatkan partisipasinya untuk merehabilitasi lahan. Setelah diluncurkannya program ini maka animo petani terhadap suren cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya petani yang mau mengangkut bibit dari lokasi pembibitan ke daerah penanaman, yaitu pegunungan dengan jarak yang harus ditempuh jauh dan mendaki.
            Pada sistem BAS, jenis tanamannya hanya 3 jenis yaitu suren, petai dan manii.  Tanaman suren merupakan tananam yang paling populer dan banyak dikembangkan di Kabupaten Sumedang.  Pemilihan jenis tanaman ini tentunya sesuai dengan kondisi lingkungan (fisik) dan kondisi sosial masyarakat.  Secara visual tegakan pada sistem BAS terutama suren pertumbuhannya cukup bagus.  Dilihat dari kerapatannya, suren memiliki kerapatan tertinggi yakni 459,52 pohon/ha dengan potensi 0,66 m3/ha.  Kondisi ini dimungkinkan karena pada BAS petani menanam dengan jarak yang diatur dan dilakukan pemeliharaan.
3. Pola Pengembangan Hutan Rakyat Sistem GNRHL
            Pola pengembangan sistem GNRHL yaitu pembangunan hutan rakyat pada lahan kritis dengan bantuan dari pemerintah, dimana bantuan diberikan kepada kelompok tani dan dilaksanakan pada satu hamparan, dari hasil wawancara dengan petani peserta GNRHL diketahui bahwa luasan lahan petani tidak dibatasi, yang terpenting lokasinya berada pada satu hamparan.  Kegiatan ini merupakan proyek dari pemerintah sehingga petani mendapatkan bantuan berupa : bibit, upah tenaga kerja dan pupuk, akan tetapi bantuan tersebut sifatnya hibah sehingga tidak perlu dikembalikan pada pemerintah.  
            Pola tanam pada GNRHL ditentukan jarak tanamnya dan ada bantuan pemeliharaan, sehingga kualitas tegakan seharusnya lebih baik dibandingkan dengan pola pengembangan lainnya.  Jenis tanaman yang ada di lokasi cukup bervariasi, namun jenis tanaman pokoknya sudah ditentukan pemerintah, tentunya berdasarkan kondisi lingkungan (fisik) dan keinginan masyarakat setempat. Diantaranya yaitu jenis pinus memiliki diameter cukup besar yaitu 42,5 cm dengan prediksi potensinya sebesar 4,73 m3/ha.  Sedangkan jati, manglid dan suren memiliki kerapatan tertinggi masing-masing sebesar 106 pohon/ha, 146 pohon/ha, dan 276 pohon/ha.  Tanaman lainnya yang ada di lokasi ini adalah tanaman buah-buahan seperti alpukat, nangka, rambutan dan lain-lain. 

B.  Analisa Biaya dan Pendapatan Hutan Rakyat

1.  Analisa Biaya
                Pembangunan hutan rakyat baik swadaya, GNRHL maupun BAS tidak terlepas dari biaya baik yang harus dikeluarkan sendiri maupun berasal dari mitra (bantuan), Sedangkan yang dimaksud dengan biaya usaha tani adalah semua biaya input yang dikeluarkan untuk pengelolaan lahan usaha dari sejak awal investasi sampai dengan tanaman siap panen (Awang, 2005).  Dari pengamatan lapangan diketahui bahwa pada pola swadaya maupun pola kemitraan BAS dan GNRHL, perhitungan biaya hanya dapat dilakukan sampai pada tahap pemeliharaan dimana biaya pemanenan masih nol, karena sebagian besar tanaman kayu yang ada belum masa panen. 
                Seperti hutan rakyat pada umumnya, kayu-kayuan merupakan komoditi utama penyusunnya.  Dari pengamatan lapangan diketahui bahwa suren, sengon dan manglid merupakan jenis yang dominan.  Pola usaha tani yang dikembangkan dalam pembangunan hutan rakyat dengan sistem tumpangsari tersebut pada umumnya terdiri dari: 1) pengadaan dan penanaman bibit, 2) pemeliharaan dilakukan setiap tahun, dan 3) pemeliharaan dilakukan bersamaan dengan tanaman lain (palawija/semusim).  Tanaman palawija yang ditanam diantaranya adalah jagung, kacang-kacangan, ubi kayu, tanaman buah, dan sebagainya. Rekapitulasi biaya pengembangan hutan rakyat pada berbagai pola pengembangan disajikan pada Tabel 1.   Adapun biaya yang dikeluarkan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
            a. Biaya persiapan lahan,- Persiapan lahan yaitu mulai dari pengolahan tanah yang dilakukan sekali dalam setahun, pada akhir musim kemarau (pada musim bero) atau beberapa minggu menjelang musim hujan (musim tanam pertama).  Pada musim tanam kedua, pengolahan tanah sudah tidak dilakukan lagi karena kondisi tanahnya masih baik dan belum memadat, kecuali akan menanam tanaman palawija.  Pengolahan tanah ini biasanya menggunakan cangkul dan alat lainnya.  Kegiatan persiapan lahan lainnya adalah membabat semak belukar, pembuatan gundukan atau bedengan-bedengan untuk ditanami tanaman palawija dan tanaman non kayu lainnya.  Sebagian petani memberikan pupuk kandang pada saat persiapan lahan tersebut yakni sesudah pengolahan tanah selesai dan semak-semak atau kotoran lain telah dibersihkan atau dibakar lalu ditaburi dengan pupuk kandang. 
            Lahan yang dimiliki petani swadaya merupakan lahan milik sendiri, dengan luasan yang relatif kecil dan tidak dalam satu hamparan.  Sehingga tidak ada biaya sewa lahan yang dikeluarkan petani.  Namun di desa Cibugel (Sumedang), ternyata petani mengeluarkan biaya untuk sewa lahan sebesar Rp 4.487/ha,- karena beberapa petani mengaku tidak memiliki lahan sendiri melainkan menyewa lahan dengan harga sewa yang berbeda-beda tergantung menyewa pada siapa.  Persiapan lahan sebelum penanaman atau kegiatan mengolah tanah, sebagian besar dilakukan sendiri dan tidak mengupahkan kepada orang lain karena luasan lahan relatif kecil.  Dengan demikian biaya untuk pengolahan lahan dianggap nol.
            Pada program BAS biaya yang dikeluarkan petani meliputi  sewa lahan sebesar Rp 19.956/ha .  Sedangkan untuk program GNRHL dari perhitungan diketahui biaya sewa lahan yang dikeluarkan petani sebesar Rp 1.329/ha/tahun (Desa Jayamekar) dan Rp 1.985/ha/tahun (Desa Buanamekar). Biaya sewa lahan/pajak yang dikeluarkan petani tidak sama meskipun luasan lahannya sama, hal ini tergantung pada lokasi lahan.

            b. Penanaman,-  Biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya untuk membeli bibit dan ajir.  Bibit merupakan hal yang sangat penting terutama kebutuhan bibit tanaman kayu-kayuan sebagai penyusun utama hutan rakyat. Biaya lainnya yaitu biaya untuk penyediaan ajir yang diperlukan untuk menjaga tanaman supaya tidak roboh atau rusak terkena angin. 
            Baik pada pola swadaya, BAS maupun GNRHL, ternyata setiap petani mengeluarkan biaya untuk pengadaan bibit.  Pada pola swadaya, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bibit adalah sebesar Rp 21.460 ha/tahun (Desa Cisitu) dan Rp 6.410 ha/tahun (Desa Cibugel).  Biaya ini sudah termasuk biaya angkut bibit tersebut.  Pada pola BAS, biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk bibit di Desa Cibugel sebesar  Rp 77.653/ha dan Rp 700.000 biaya yang berasal dari bantuan (mitra), sedangkan biaya ajir yang dikeluarkan petani sebesar Rp 66.568/ha (Desa Cibugel).  Pada program BAS, bibit kayu yang ditanam adalah bibit suren, yang dapat diperoleh secara gratis dari investor, namun sebagian petani yang lokasi penanamannya jauh maka mengeluarkan biaya angkut ke lokasi penanaman dan ini dimasukkan dalam kelompok biaya penanaman.
            Pada pola GNRHL, biaya yang dikeluarkan petani untuk pengadaan bibit di Desa Jayamekar sebesar Rp 0 dan biaya pembuatan ajir Rp. 41.855/ha, sedangkan biaya yang berasal dari bantuan (mitra) untuk pengadaan bibit sebanyak Rp 34 dan biaya ajir sejumlah Rp 5.645.  Biaya pengadaan bibit dan ajir yang dikeluarkan petani di Desa Buanamekar berturut-turut adalah Rp 14.916 dan Rp 11.067.  Pada kajian disini bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada program GNRHL tidak lengkap, disebabkan karena kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama sehingga petani lupa berapa bantuan yang diterima sedangkan data dari penyuluh tidak diperoleh. Bibit pada program GNRHL bermacam-macam diantaranya suren, manglid, tisuk, gmelina, dan sebagainya.  
            c. Pemeliharaan,- Dalam kegiatan pemeliharaan, pupuk merupakan komponen yang sangat penting, karena  bertujuan untuk memberikan unsur hara kepada tanaman sehingga menghasilkan tegakan yang baik dan berkualitas.  Banyak petani yang menggunakan pupuk kandang (organik) terutama pada saat melakukan pengolahan tanah sebelum penanaman, hal ini bertujuan agar tanahnya relatif lebih subur.  Meskipun pupuk kimia (anorganik) seperti urea dan NPK juga dibutuhkan.  Dari hasil wawancara dan perhitungan diketahui bahwa pola swadaya biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemupukan paling tinggi yaitu sebesar Rp 404.867/ha/tahun di Desa Cisitu dan Rp 93.269/ha di Desa Cibugel, sedangkan pola BAS biaya pupuk yang dikeluarkan petani sebesar Rp 22.515/ha, dan pada pola GNRHL biaya yang dikeluarkan petani di Desa Jayamekar sebesar Rp 23.428/ha dan biaya sebesar Rp 214.274/ha dikeluarkan petani di Desa Buanamekar. Rendahnya biaya pemupukan untuk tanaman kayu disebabkan karena petani sebenarnya tidak memupuk tanaman kayu melainkan tanaman palawija, sehingga perhitungan pupuk tanaman kayu cukup rendah.  Namun pada pola swadaya biaya ini tinggi dikarenakan periode penanaman tanaman palawija cukup intensif   sekitar 2 kali dalam setahun. 
            Selain pupuk, biasanya petani juga menggunakan pestisida untuk mengurangi atau memberantas serangan hama penyakit.  Namun demikian jumlah yang digunakan hanya sedikit, hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa penggunaan pestisida hanya pada pola Swadaya dan GNRHL.  Kegiatan pemeliharaan untuk tanaman kayu-kayuan hanya dilakukan sampai tahun ke-3, selanjutnya pemeliharaan baik pemupukan maupun pembersihan rumput dilakukan secara tidak langsung, bersamaan dengan pemeliharaan tanaman palawija.

            d. Pemanenan,-  Pada kajian kali ini biaya pemanenan untuk tanaman kayu-kayuan  adalah nol karena belum dilakukan kegiatan penebangan. Sedangkan biaya panen yang dikeluarkan selama ini adalah untuk tanaman palawija atau tanaman semusim lainnya.  Diperkirakan pemanenan kayu akan dilakukan pada tahun ke enam atau lebih.

            e. Tenaga kerja,- Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa biaya (upah) tenaga kerja merupakan biaya yang paling banyak dikeluarkan oleh petani dalam kegiatan pembangunan hutan rakyat  meski sebagian besar petani pada kenyataannya mengaku mengolah lahannya sendiri. Sehingga pada dasarnya biaya tersebut adalah 0 (nol) karena petani tidak menyuruh tenaga lain untuk mengerjakannya, dari wawancara diketahui bahwa untuk memelihara tanaman kayu-kayu tidak perlu waktu yang kusus karena dilakukan sebagai sambilan saja. Dengan kondisi yang demikian akan dihasilkan keuntungan yang tinggi bagi petani, akan tetapi sebenarnya keuntungan tersebut seharusnya dikurangi oleh biaya tenaga kerja, namun jika biaya tenaga kerja diperhitungkan kemungkinan keuntungan yang diperoleh akan rendah. Apabila keuntungan rendah akan menyebabkan berkurangnya minat petani untuk terus menanam tanaman kayu-kayuan.
            Pada kajian ini biaya tenaga kerja tetap diperhitungkan dengan kriteria bahwa biaya tersebut benar-benar dikerjakan dan dibayarkan. Biaya yang dikeluarkan meliputi kegiatan pembersihan, pembuatan lubang, penanaman, penyulaman, penyiangan, penjarangan, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit serta pemanenan.   Dari tahapan kegiatan tersebut biaya yang dikeluarkan baik pada pola swadaya, BAS, dan GNRHL yang paling besar adalah komponen biaya untuk pembersihan, dengan besarnya masing-masing untuk pola swadaya Rp 351.770 di Desa Cisitu dan Rp 172.650 di Desa Cibugel, untuk pola BAS biaya sendiri sebesar Rp 41.270, dan untuk pola GNRHL di Desa Jayamekar Rp 33.884 dan di Desa Buanamekar Rp 646.578.

Tabel 1.  Rekapitulasi biaya pada berbagai pola pengembangan pada luasan satu ha
Jenis Pengembangan
Swadaya
BAS
GNRHL
Lokasi
Cisitu, Garut
Cibugel, SMD
Cibugel, SMD
Jayamekar
Buanamekar

Biaya sendiri
Biaya sendiri
Biaya sendiri
Biaya Mitra
Biaya sendiri
Biaya Mitra
Biaya sendiri
Biaya Mitra
Persiapan lahan








a.
Sewa lahan
                -  
           4.487
          19.956
               -  
           1.329
               -  
           1.985
               -  
b.
Lain-lain
                -  
                -  
                -  
               -  
                -  
               -  

               -  
Penanaman








a.
Bibit
         21.460
           6.410
          77.653
       700.000
                -  
               34
          14.916
               -  
b
Ajir
                -  
                -  
          66.568
               -  
          41.855
          5.645
          11.067
               -  
c
Lain-lain
                -  
                -  
                -  
               -  
                -  
               -  

               -  
Pemeliharaan








a.
Pupuk
        404.867
         93.269
          22.515
               -  
          23.428
        87.009
        214.074
               -  
b.
pestisida
           8.850
                -  
                -  
               -  
           5.896
               -  
          64.958

c.
Lain-lain
                -  
                -  
                -  
               -  
                -  
               -  

               -  
Tenaga kerja




                  


                 
a.
Pembersihan
        351.770
        172.650
          41.270
               -  
          33.884
       164.274
        646.578
               -  
b.
Pembuatan lubang
         50.885
                -  
          11.318
               -  
          14.072
        13.548
           3.609
               -  
c.
Penanaman
        101.770
         31.838
           6.659
               -  
           3.066
        13.548
          61.350

d.
Penyulaman
                 -
                -  
           7.652
               -  
           1.887
        13.548
          19.848
               -  
e.
Penyiangan
         53.097
         53.846
          27.952
               -  
          16.981
       121.935
        166.005
               -  
f.
Penjarangan
         13.274
                -  
                -  
               -  
                -  
               -  
               -  
g.
Pemupukan
         55.752
         10.684
           5.987
               -  
           1.887
        13.548
          33.682
               -  
h.
Pemberantasan
                -  
                -  
                -  
               -  
                -  
               -  
                -  
               -  

hama dan penyakit




                  



i.
Pemanenan
                -  
                -  
          17.764
               -  
          13.758
               -  
     10.826.42
               -  
Total Biaya
     1.054.646
        373.184
        305.292
       700.000
        162.508
       433.091
     1.248.899
               -  
Sumber data: Diolah dari data primer, 2005

2.  Analisa Pendapatan
                Diversifikasi komoditi yang diusahakan petani di lahan milik secara nyata telah terbukti memberikan kontinuitas pendapatan yang signifikan bagi pemiliknya.  Selain biaya, dihitung pula pendapatan petani dari hutan rakyat (dengan komoditi bermacam-macam). Hasil rekapitulasi pendapatan responden dari hutan rakyat beserta diversifikasinya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.  Pendapatan rata-rata petani hutan rakyat pada tiap pola pengembangan 
               (Rp/ha/tahun)
No. 
Pola Pengembangan
Lokasi
Pendapatan Rata-rata (Rp/Thn)
1.
Swadaya
Cisitu, Garut
               1.542.000


Cibugel, Smd
               2.781.867
2.
BAS
Cibugel, Smd
               3.110.917
3.
GNRHL
Jayamekar
             12.636.000


Buanamekar
               4.139.667
Sumber data: Diolah dari data primer, 2005
           
            Dari tabel diatas diketahui bahwa pola pengembangan GNRHL di Desa Jayamekar mempunyai pendapatan rata-rata yang paling besar dibandingkan dengan pola pengembangan lainnya.  Hal ini disebabkan karena luas lahan yang digarap petani lebih luas dibandingkan pada sistem swadaya atau BAS.

3. Analisa Keuntungan
            Dari tabel analisis biaya dan pendapatan seperti diuraikan sebelumnya, dapat diketahui taksiran keuntungan yang diperoleh petani pada tiap-tiap pola pengembangan, seperti disajikan pada Tabel 3. 
Tabel 3.  Keuntungan nominal petani hutan rakyat pada tiap pola pengembangan
No.
Pola
Lokasi
Nilai Ekonomi (Rp/ha/thn)
Pengembangan
Pendapatan
Biaya
Keuntungan
1.
Swadaya
Cisitu, Garut
1.542.000
       1.054.646
487.354


Cibugel, Smd
               2.781.867
          373.184
      2.408.683
2.
BAS
Cibugel, Smd
               3.110.917
          305.292
      2.805.624
3.
GNRHL
Jayamekar
             12.636.000
          162.508
    12.473.492


Buanamekar
               4.139.667
       1.248.899
      2.890.767
Sumber data: Diolah dari data primer, 2005

            Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keterkaitan antara komponen biaya dan pendapatan hutan rakyat tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.  diketahui bahwa setiap pola pengembangan hutan rakyat yang sebagian besar ditumpangsarikan dapat memberikan pendapatan yang cukup baik, dengan keuntungan yang diperoleh cukup besar.  Meskipun dari tanaman belum menghasilkan, karena belum saatnya panen.  Pada sistem GNRHL terlihat keuntungan yang diperoleh sangat besar.  Hal ini disebabkan petani tidak mengeluarkan biaya yang banyak.  Sebagian besar biaya adalah bantuan dari pemerintah (subsidi).



 
















Gambar 1.  Rekapitulasi Pendapatan, Biaya dan Keuntungan
           


IV. KESIMPULAN

1.       Biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan hutan rakyat pada tiap pola pengembangan berbeda.  Biaya yang dikeluarkan petani pada pola swadaya lebih besar dibandingkan dengan kedua pola lainnya, hal ini disebabkan adanya bantuan dari pemerintah/investor pada pola BAS dan GNRHL.  Biaya untuk pembersihan lahan pada komponen tenaga kerja merupakan biaya yang paling besar dalam pembangunan hutan rakyat.
2.       Petani tetap mengeluarkan biaya untuk usaha hutan rakyatnya, walaupun tergabung dalam satu program bantuan pembangunan. Besarnya biaya yang dikeluarkan tersebut sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman semusim yang dipilih petani.
3.       Pendapatan yang diterima pada masa sekarang ini masih berasal dari tanaman lainya yang terdiri dari tanaman palawija dan perkebunan, sedangkan tanaman kayu belum menghasilkan disebabkan karena umur tanamannya masih muda.
4.       Keuntungan yang dihasilkan oleh setiap pola pengembangan hutan rakyat sangat dipengaruhi oleh luasan lahan serta jenis tanaman penyusunnya.



DAFTAR PUSTAKA

Andayani Wahyu.  2005.  Ekonomi Pengelolaan Hutan Rakyat. Aspek Kajian Pola Usaha Tani dan Pemasaran kayu Rakyat.  Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat Kelangkaan Air: Mitos Sosial, Kiat dan Ekonomi Rakyat.  Pustaka Hutan Rakyat.  Debut Press. Yogyakarta
Anonim. 2003.  Kabupaten Garut Dalam Angka.  Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.
Anonim. 2003. Data Statistik Dinas Kehutanan Kabupaten Garut Tahun 2003.  Pemerintah Kabupaten Garut. Dinas Kehutanan.
Anonim.  2004. Daftar Isian Potensi Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten  Sumedang Propinsi Jawa Barat.  Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Anonim. 2004. Daftar Isian Potensi Desa Buanamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten  Sumedang Propinsi Jawa Barat.  Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Anonim. 2004.  Daftar Isian Potensi Desa Cibugel Kecamatan Cibugel Kabupaten  Sumedang Propinsi Jawa Barat.  Pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Anonim. 2005.  Daftar Isian potensi Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat. 
Anonim. 2005.  Blanko Monev Pengelolaan SKSHH Di Kabupaten.  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumedang.  Sumedang.
Awang, SA.  2005.  Seri Bunga Rampai Hutan Rakyat.  Kelangkaan Air: Mitos Sosial, Kiat, dan Ekonomi Rakyat.  Debut Press.  Jogjakarta.
Cahyono Andy S, Nunung Puji Nugroho dan Nur Ainun Jariyah.  2005.  Tinjauan Faktor Kelayakan, Keuntungan dan Kesinambungan Pada Pengembangan Hutan Rakyat.  Info Sosial Ekonomi.  Socio Economic Info. Hal 99-107. Volume 5 No. 2.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan.  Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.  Departemen Kehutanan.  Bogor.

Sutardi, D.  2005.  Rencana Kerja Penyuluh Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2005. WKPKP Cibugel. Kecamatan Cibugel.  

Post Top Ad

Your Ad Spot