PENTINGNYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Monday, April 25, 2016

PENTINGNYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Oleh:
Eva Fauziyah


 ABSTRAK

            Proses degradasi sumberdaya hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang cukup luas baik aspek biofisik lingkungan, ekonomi, dan sebagainya.  Mengingat besarnya dampak kerusakan hutan sehingga perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).  Aspek kelembagaan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan RHL namun mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya sehingga pelaksanaan RHL harus dilembagakan sesuai dengan potensi kelembagaan masyarakat.

Kata kunci: rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), kelembagaan, masyarakat


I.  PENDAHULUAN

            Proses degradasi sumberdaya hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang cukup luas baik aspek biofisik lingkungan, ekonomi, dan sebagainya seperti rusaknya ekosistem DAS, hilangnya kesempatan memanfaatkan berbagai produk hutan, hilangnya sumber pendapatan, dan sebagainya yang memberikan andil yang cukup besar terhadap musibah banjir, erosi, dan tanah longsor yang sering terjadi belakangan ini.
Laju kerusakan hutan Indonesia pada periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta ha/tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 meningkat cepat menjadi 3,8 juta ha/tahun.  Laju kerusakan tersebut diperkirakan semakin tidak terkendali pada periode 2000-2003 karena aktivitas illegal logging, penyelundupan kayu dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain sangat merajalela (Baplan, 2003).  
            Kerusakan ini terjadi baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.  Hal ini diantaranya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dalam pengelolaan hutan dan lahan, meningkatnya eksploitasi hutan secara berlebihan, maraknya perambahan hutan dan penebangan hutan secara illegal, kebakaran hutan yang sulit dikendalikan, dan sebagainya. 
            Mengingat besarnya dampak kerusakan hutan tersebut maka perlu dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) dimana pendekatan yang dilakukan harus bersifat strategis, komprehensif, sesuai dengan kondisi setempat, melibatkan seluruh stakeholders, mampu memberdayakan ekonomi rakyat, menjamin keseimbangan lingkungan dan hidrologis DAS, dan sebagainya.
            Beberapa permasalahan RHL selama ini diantaranya adalah: lemahnya kelembagaan, rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap hutan, masalah konflik sosial karena faktor keterbatasan aksesibilitas masyarakat tradisional dan lokal terhadap pemanfaatan sumber daya hutan menimbulkan persoalan tersendiri dalam kaitannya dengan formulasi pendekatan RHL, dan sebagainya. Adapun tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan.

II. REBILITASI HUTAN DAN LAHAN

            Rehabilitasi hutan dan lahan adalah segala upaya yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mempertahankan fungsi sumber daya hutan dan lahan agar daya dukung dan produktivitas hutan dan lahan serta peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan meningkat.  Tujuan rehabilitasi hutan dan lahan adalah terpulihnya sumberdaya hutan dan lahan yang rusak sehingga berfungsi optimal, memberikan manfaat kepada seluruh stakeholders, menjamin keseimbangan lingkungan dan tata air Daerah Aliran Sungai (DAS),  dan mendukung kelangsungan pembangunan kehutanan.
            Mulai tahun 2003, kegiatan RHL ditetapkan sebagai gerakan nasional melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL).  GNRHL merupakan gerakan moral dan merupakan kegiatan terkoordinasi yang mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan dengan menggunanakn DAS sebagai satuan/unit pengelolaannya.  Gerakan ini bertujuan untuk menanggulangi bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan/lahan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pengusaha, LSM, dan lain-lain).
            Salah satu sasaran gerakan ini adalah terbangunnya kelembagaan masyarakat, pada tahun 2005 seluas 700.000 ha dan tahun 2006 seluas 900.000 ha.  Gerakan ini berbeda dengan kegiatan reboisasi biasa, yaitu dengan adanya upaya penyiapan kelembagaan masyarakat agar mampu melaksanakan RHL dengan hasil dan manfaat yang optimal.  Salah satu aspek kegiatan gerakan ini adalah pengembangan kelembagaan usaha yang mendorong BUMN, BUMD dan koperasi untuk berperan aktif membina kelompok tani dalam meningkatkan kemandirian hingga pasca panen. 
            Program ini diarahkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.  Salah satu hal strategis gerakan ini diantaranya adalah adanya pelibatan banyak pihak, mencakup areal yang luas serta menelan biaya yang besar.  Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi yang harmonis dan dukungan dari semua pihak.


 III. PERMASALAHAN RHL

            Berdasarkan pengalaman pelaksanaan RHL selama ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah:
  1. Sistem perencanaan
Penetapan lokasi kegiatan masih bertumpu pada lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.  Hal ini terjadi karena kabupaten dan kota selama ini belum mempunyai master plan rehabilitasi hutan dan lahan sehingga penetapan lokasi masih terkesan tidak terencana dan belum ditetapkan berasarkan prioritas DAS/Sub DAS.
2.       Kelembagaan
Dari aspek kelembagaan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RHL diantaranya adalah kegiatan operasional yang berbasis proyek, kurangnya sosialisasi,  dan sistem perencanaan yang top down.  Lemahnya kelembagaan diantaranya diakibatkan oleh berbagai perbedaan kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, rendahnya rasa memiliki masyarkat terhadap hutan, dan sebagainya. 
  1. Sumberdaya Manusia 
Masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (masyarakat dan aparat) masih menjadi permasalahan klasik.  Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan RHL masih lemah, demikian pula dengan pemahaman aparat terhadap tradisi sosial budaya masyarakat setempat masih lemah sehingga kegiatan RHL kurang mendapat dukungan dan respon positif dari masyarakat


IV. PERLUNYA MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KAPASITAS
     KELEMBAGAAN MASYARAKAT

            Berdasarkan pengalaman penyelanggaraan RHL dahulu dan selama ini diketahui bahwa aspek kelembagaan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan RHL namun mempunyai kelemahan dalam pelaksanaannya.  Dalam aspek kelembagaan RHL, pelibatan masyarakat diatur melalui sistem keterlibatan yang menjamin pemanfaatan hutan yang adil.  Pelaksanaan RHL memang sewajarnya memprioritaskan keterlibatan masyarakat setempat karena masyarakat mempunyai potensi yang sangat strategis dan potensial sehingga masyarakat seharusnya diberi tangung jawab pengelolaan RHL melalui bantuan dan pendampingan baik bantuan teknis, fasilitasi dari pemerintah, LSM, dan pihak lain.
            Pelaksanaan RHL harus dilembagakan sesuai dengan potensi kelembagaan masyarakat.  Kegiatan membangun struktur kelembagaan tersebut harus disertai dengan menyiapkan kapasitas kelembagaaan yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, penyiapan mekanisme, tata hubungan kerja, perumusan pedoman penyiapan sumberdana dan sarana, pelatihan, dan sebagainya. 
            Hal penting lainnya terkait dengan kelembagaan adalah kelembagaan masyarakat yang dapat dilakukan melalui landasan kelembagaan lokal, input lokal, dan teknologi lokal yang disertai dengan pemberian insentif ekonomi, insentif pelayanan institusi, dan perlindungan yang jelas dari pemerintah terhadap upaya RHL yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh lembaga lokal dan masyarakat.
            Menurut Dephut (2003), ada tiga faktor yang dapat diidentifikasi dari pengaturan kelembagaan yakni: konherensi kepentingan dan aktivitas diantara para pihak, kekuatan lembaga lokal, dan manfaat untuk masyarakat lokal.  Pengaturan kelembagaan akan semakin mudah dilakukan jika ada kesamaan kepentingan diantara para pihak dan adanya kejelasan identitas serta besaran (ukuran) kelompok masing-masing para pihak.  Pengaruh kelembagaan sangat tergantung pada kekuatan yang dimilikinya atas berbagai aktor yang terlibat dalam RHL. 


V.  PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI

            Menurut Dephut (2003), tujuan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan RHL adalah agar masyarakat mempunyai kelembagaan yang cukup kuat sehingga hak-hak yang telah dipunyainya dalam pemanfaatan ruang kelola yang tersedia dapat didayagunakan secara optimal dan masyarakat memahami daya dukung sumberdaya alam, serta implikasinya dalam menjalankan hak dan kewajiban yang dimilikinya.
            Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya.  Sebenarnya masyarakat memiliki banyak potensi, baik dilihat dari sumberdaya alam yang ada maupun dari sumber-sumber sosial budaya.  Cara menggali dan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada di masyarakat inilah yang menjadi inti dari pemberdayaan masyarakat.
            Pemberdayaan masyarakat mendudukan masyarakat pada posisi pelaku (subjek) pembangunan yang aktif, bukan hanya penerima yang pasif.  Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenal kebutuhan-kebutuhannya. 
            Pemberdayaan sering didefinisikan sebagai power sharing/membangun kesadaran kritis masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses ke dan kontrol atas sumberdaya yang penting.  Menurut Usman (1998), ada tiga cara mencapai pemberdayaan yaitu melalui kebijakan dan perencanaan (mengembangkan dan mengubah struktur dan kelembagaan), melalui aksi sosial dan politik (menekankan pentingnya kekuatan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang efektif, dan melalui pendidikan dan kesadaran (proses pendidikan). 
            Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam RHL yang memerlukan proses yang terus-menerus dapat dilakukan diantaranya melalui: 1) mengatasi skeptisme dengan memberikan kesempatan yang luas dan tulus kepada masyarakat, dan 2) masyarakat mempunyai pemahaman mengenai arti penting dan manfaat RHL bagi masyarakat.      Sesuai dengan jiwa reformasi dan keterbukaan maka kebijaksanaan RHL juga berorientasi pada aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat (aspek ekonomi) dan aspek kelestarian hutan dan lahan (aspek lingkungan). Pemberian akses dan kesempatan kepada masyarakat setempat dalam kegiatan RHL, memberikan peluang dan menguatkan kelembagaan masyarakat untuk berperan setara dan bermitra dengan pelaku-pelaku lainnya menjadi hal yang sangat penting.

VI. PENUTUP
            Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal penting dan menjadi faktor penentu keberhasilan program RHL.  Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam RHL ini akan lebih baik lagi apabila didukung oleh partisipasi dari masyarakat setempat.  Diharapkan dengan adanya keterlibatan masyarakat setempat secara aktif, program RHL dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara nyata.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan.  2003.  Kebijakan Penyusunan Masterplan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.  Jakarta.

KKRL Kaltim, BRLKT Mahakam Berau, dan SFMP-Dephut GTZ.  2001.  Prosiding Semiloka: Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Peluang dan Tantangan dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan.  Samarinda, 8 Februari 2001.

Departemen Kehutanan.  2003.  Kebijakan Penyusunan Masterplan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.  Jakarta.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.  2002.  Rehabilitasi Hutan dan Lahan.  Jakarta.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.  2004.  Penyelenggaraan Gerhan.  Jakarta.


Usman, S. 1998.  Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Post Top Ad

Your Ad Spot