AGRIBISNIS HUTAN RAKYAT DAN USAHA PENDANAANNYA - investasi pohon

Blog investasi pohon - Blog yang menguraikan mengenai pohon/kayu dalam kerangka hutan rakyat dengan berbagai hal mulai dari investasi, produksi dan pemasaran serta kelembagaannya

Post Top Ad

Tuesday, April 26, 2016

AGRIBISNIS HUTAN RAKYAT DAN USAHA PENDANAANNYA

Oleh :
Devy Priambodo Kuswantoro
Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

ABSTRAK
Usaha agribisnis hutan rakyat merupakan peningkatan nilai usaha tani hutan yang saat ini masih dilakukan secara tradisional. Orientasi bisnis akan membuka peluang pengembangan usaha sekaligus menciptakan investasi. Modal sebagai faktor utama kelemahan usaha hutan rakyat selama ini dapat dipenuhi dari skim pendanaan maupun kredit investasi yang dapat berjalan lancar apabila terjalin komitmen dan kerja sama seluruh pihak terkait. Dalam skim pendanaan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) di waktu yang lalu banyak ditemui permasalahan yang berujung pada rendahnya pengembalian kredit. Pengusahaan hutan rakyat berbasis usaha bersama dalam kesatuan unit manajemen berbasis kelestarian dengan peningkatan kapasitas kelompok tani, peran perbankan, kebijakan pemerintah dan peran serta mitra terkait dapat membantu pendanaan usaha agribisnis hutan rakyat yang benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Kata kunci: Hutan rakyat, kredit, pendanaan, usaha bersama


I. PENDAHULUAN

            Pada dasarnya pola pikir masyarakat petani adalah menanami lahan miliknya dengan tanaman yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhannya. Perilaku turun-temurun yang merupakan ciri kehidupan agraris. Demikian pula dengan usaha kehutanan yang disebut hutan rakyat. Petani menanami lahan miliknya dengan tanaman kehutanan berupa pohon penghasil kayu maupun tanaman buah yang suatu ketika dapat dipanen tanpa memikirkan istilah maupun program-program kehutanan yang berkenaan dengan hutan rakyat. Pola pikir yang demikian sebetulnya merupakan kreasi budaya petani yang menurut Suharjito (2000), berkembang dari interaksi dengan lingkungan dan tercermin dalam pola tanam (struktur dan komposisi jenis tanaman) hutan rakyat saat ini.
            Hutan rakyat saat ini telah berkembang dari sekedar menutupi lahan miliknya menjadi suatu usaha yang makin menuju pada bisnis. Kendati budidaya hutan rakyat umumnya bukan merupakan pilihan utama bagi masyarakat karena lebih mementingkan pada usaha pertanian yang lebih singkat dan cepat menghasilkan, namun usaha hutan rakyat tidak lagi dipandang sebelah mata. Perkembangan ini menurut Suharjito (2000) dipengaruhi oleh adanya pasar yang makin terbuka dan berkembang untuk kayu rakyat, baik untuk kayu pertukangan maupun kayu bakar. Bukti saat ini, hutan rakyat menempati posisi yang makin strategis sebagai pemasok bahan baku untuk industri perkayuan di Jawa pada umumnya. Di Jawa Barat saja berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Jawa Barat, produksi kayu rakyat tahun 2006 mencapai 1.336.006,30 m3 dengan produksi tertinggi dari Kabupaten Ciamis sebesar 440.319,94 m3 yang dipasarkan di Jawa Barat sampai ke Jepara dan daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
            Hasil kayu rakyat yang beredar saat ini kebanyakan dari hasil usaha perhutanan dan konservasi tanah yang dilakukan pemerintah maupun usaha swadaya. Meskipun sudah diketahui usaha hutan rakyat memberikan kontribusi pada kesejahteraan petani, namun masih banyak petani yang belum mau melangkah ke usaha bisnis hutan rakyat. Belum tergeraknya masyarakat untuk melakukan usaha agribisnis hutan rakyat disebabkan oleh beberapa kendala permasalahan yang terutama adalah permodalan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diulas mengenai pendanaan agribisnis hutan rakyat dengan tujuan untuk memberikan gambaran prospek hutan rakyat, baik kepada petani maupun pemodal dan strategi yang harus dibangun dalam kerangka agribisnis hutan rakyat. Adapun kasus-kasus yang digunakan untuk menelaah hal ini adalah pengusahaan hutan rakyat di Jawa pada umumnya. Harapannya adalah hutan rakyat mampu menjadi sektor usaha yang menjanjikan dan berpeluang  bisnis dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekaligus lestarinya usaha, hasil, dan lingkungan seperti visi misi pembangunan kehutanan.


II. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
AGRIBISNIS HUTAN RAKYAT

            Definisi hutan rakyat menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1997 adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon di atas tanah milik dengan luas minimal 0,25 hektar dan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan minimal 50% dan atau pada tanaman tahun pertama jumlah batang per hektar minimal 500 batang. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa amat jarang petani mempunyai bentuk hutan rakyat seperti definisi tersebut sehingga apa yang terlihat pada hutan rakyat pada umumnya adalah bentuk kebun kayu saja. Ada petani yang mempunyai lahan lebih dari 0,25 hektar akan tetapi penutupan lahan didominasi tanaman pertanian sedangkan pohon ditanam sebagai pembatas lahan maupun tanaman sela. Hardjanto (2000) menyatakan bahwa pola tanam seperti itu memang merupakan ciri usaha hutan rakyat khas Jawa disamping ciri lainnya seperti teknik budidaya yang apa adanya, pemeliharaan yang jarang dilakukan, usaha berdasarkan konsep "daur butuh", pendapatan dari hutan rakyat bukan pendapatan utama, dan lain-lain. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan atau sikap petani dalam usaha hutan rakyatnya. Hasil analisis SWOT yang telah dilakukan Hardjanto (2003) seperti tersaji pada Tabel 1 memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha hutan rakyat.

Tabel 1. Hasil analisis SWOT pengusahaan hutan rakyat
Kekuatan (Strength)
1.      Kebiasaan turun temurun
2.      Tabungan  bagi rumah tangga
3.      Perlindungan fungsi tata air
4.      Sumber penghasilan yang mudah
5.      Tidak memerlukan budidaya yang intensif
Peluang (Opportunity)
1.      Infrastruktur jalan desa yang baik
2.      Industri kayu yang tumbuh dengan cepat
3.      Permintaan pasar yang terus bertambah
4.      Banyaknya lahan terlantar
5.      Adanya perhatian dari pemerintah

Kelemahan (Weakness)
1.      Keterbatasan modal dan aksesnya
2.      Kepemilikan lahan yang sempit
3.      Keterbatasan teknologi pemanenan dan pasca panen
4.      Teknologi pembibitan yang belum dikuasai
5.      Keterbatasan informasi dan aksesnya
Ancaman (Threat)
1.      Makin besarnya permintaan akan kayu
2.      Pertumbuhan tenaga kerja
3.      Ketergantungan pada tengkulak
4.      Ketidakpastian pemanfaatan lahan terlantar
5.      Keterbatasan lahan untuk pengembangan

Sumber: Hardjanto (2003)

            Faktor kekuatan, peluang dan ancaman usaha hutan rakyat masih dapat disikapi secara positif dalam kerangka lebih memacu usaha hutan rakyat menuju pengembangan usaha agribisnis. Makin besarnya permintaan akan kayu dan pasar yang makin berkembang dapat disikapi dengan makin tertatanya manajemen usaha hutan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Mindawati et al. (2006), menyatakan bahwa hutan rakyat yang dikelola menurut teknik pengaturan kelestarian hasil maka hasil panen yang diperoleh harus sama atau lebih besar dari sebelumnya selama rentang waktu pengusahaannya. Dengan demikian, kontimuitas produksi akan terus dapat menyuplai permintaan pasar.
            Faktor kelemahan sebagai variabel faktor internal usaha hutan rakyat merupakan faktor-faktor klasik dan mendasar dalam usaha agribisnis. Keterbatasan modal usaha, teknologi, dan akses informasi ditambah luas lahan yang sempit telah menjadi pembatas usaha sebelum melangkah ke aspek bisnis (of-farm). Modal dalam arti dana tidak dapat dipungkiri merupakan hal vital dalam suatu usaha tak terkecuali hutan rakyat. Tanpa adanya uang dan hanya mengandalkan tenaga saja, sangat kecil kemungkinan suatu usaha akan berjalan dengan baik. Agar tanaman dapat menghasilkan produk dengan mutu yang baik diperlukan bibit yang berkualitas, pemeliharaan tanaman dan penerapan teknik silvikultur lainnya yang kesemuanya membutuhkan dana.


III. HUTAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI FINANSIAL

            Kebijakan dan program Departemen Kehutanan secara jelas berusaha untuk memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan. Pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberi manfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan fungsi lingkungan. Peningkatan pengusahaan hutan rakyat merupakan salah satu upaya menuju ke arah tersebut.
            Sebagai salah satu usaha perekonomian, diharapkan hutan rakyat mampu menjadi sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Hasil-hasil penelitian selama ini menunjukkan bahwa berbagai pola tanam hutan rakyat di Jawa telah mampu memberikan kontribusi pada perekonomian masyarakat desa seperti contohnya penelitian Prabowo (2000) pada hutan rakyat di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dengan pola tanam kayu campuran terdiri atas kayu jati dan mahoni yang memberikan kontribusi sebesar 37,88%. Diniyati et al. (2004) pada penelitiannya di Jawa Barat tepatnya di Desa Dukuh Dalam, Kabupaten Kuningan juga memperlihatkan hasil bahwa pola tanam agroforestri yang terdiri dari tanaman perkayuan (sengon, jati), tanaman buah (petai, pisang, jengkol), tanaman semusim (singkong, cabai, kacang) dan tanaman lain seperti tanaman obat (kapulaga, jahe), padi dan bambu telah mampu memberikan penghasilan rata-rata sebesar 37% pada rumah tangga petani. Kontribusi hutan rakyat yang tidak dilakukan pemeliharaan maupun tidak berprinsip kelestarian menurut beberapa penelitian yang dikumpulkan oleh Hardjanto (2000) memberikan kontribusi juga walaupun nilainya hanya kurang dari 10%. Oleh karena itu, pola pikir dan model pengusahaan selama ini yang menempatkan usaha hutan rakyat sebagai usaha sampingan dengan implikasi tidak dikelola secara benar sudah selayaknya diubah dan wajib dihilangkan karena akan menghambat penerapan agribisnis.
            Kriteria kelayakan finansial usaha dinilai dari perhitungan kriteria investasi. Hasil analisis kriteria investasi mampu menunjukkan apakah benefit (manfaat) bersih suatu usaha lebih besar atau lebih kecil daripada benefit bersih suatu investasi yang akan dapat menentukan layak tidaknya suatu usaha dilaksanakan (Choliq et al., 1999). Kriteria investasi yang dipakai adalah Net Present Value (NPV) yang menunjukkan kelebihan benefit dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan pada suatu tingkat bunga tertentu, Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio) yang menunjukkan berapa kali lipat benefit yang akan diperoleh dari cost yang telah dikeluarkan, dan Internal Rate of Return (IRR) yang menggambarkan kemampuan suatu usaha dalam mengembalikan bunga pinjaman serta untuk mengetahui prosentase keuntungan tiap tahun.
            Secara perhitungan finansial, usaha hutan rakyat sebagai usaha tahunan dengan daur yang biasanya lebih dari 5 tahun masih dianggap layak untuk diusahakan. Kajian yang dilakukan Suyarno (2004) terhadap pengusahaan hutan rakyat tumpangsari sengon di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, misalnya, disimpulkan layak secara finansial untuk dilaksanakan pada lahan seluas 0,1 ha atau lebih.  Pengusahaan hutan rakyat selama 5 tahun pada tingkat bunga 11,22% dapat memberikan manfaat ekonomis pada petani sebesar Rp. 885.904,00 atau sebanyak 3,10 kali lipat dari biaya yang telah dikeluarkan, dan tetap layak diusahakan sampai tingkat bunga kurang dari 44,99%. Dalam bentuk pola tanam agroforestri dengan berbagai jenis tanaman, Waskito (2000) dalam kajiannya di Desa Gunungsari, Kabupaten Boyolali menyebutkan bahwa pola agroforestri lebih layak dikembangkan daripada pola hutan rakyat murni ditandai dengan nilai NPV yang lebih besar pada tingkat suku bunga yang sama, begitu juga dengan nilai BCR dan rentang tingkat bunga (dilihat dari nilai IRR) yang lebih tinggi. Hasil perhitungan kelayakan finansial ini merupakan faktor penting dalam pengembangan agribisnis hutan rakyat dalam rangka mendapatkan kepercayaan investor dalam hal ini bank/lembaga perkreditan untuk memberikan modal usaha. Akan tetapi, analisis kelayakan finansial ini harus selalu diperbaharui mengingat terus berubahnya harga dan upah serta berubahnya tingkat suku bunga saat ini akibat keadaan moneter yang cepat berubah di Indonesia. Laporan Bank Indonesia Bandung (2007) menyebutkan bahwa selama tujuh tahun terakhir di Jawa Barat, suku bunga kredit investasi telah turun cukup signifikan dari sekitar 35% di tahun 2000 menjadi 24% di tahun 2007 dengan rata-rata 15% sampai dengan 21%. Implikasinya adalah dengan kondisi perekonomian dan moneter Indonesia yang cepat berubah, hasil analisis tidak bisa diterapkan lagi apabila nilai suku bunga yang berlaku mendadak berada di atas nilai IRR yang dihasilkan.


IV. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENDANAAN
HUTAN RAKYAT

            Pendanaan atau kredit pada umumnya seringkali menjadi unsur penting dalam agribisnis modern. Kredit tidak saja untuk menangulangi keterbatasan keuangan/modal tetapi juga sebagai bantuan tambahan untuk menerapkan teknologi modern yang dapat memperlancar proses kerja. Siagian (2003) menyatakan bahwa tujuan pendanaan di bidang agribisnis diantaranya adalah:     1) memperbaiki standar kehidupan petani dengan membantu meningkatkan produktivitasnya dalam rangka memperbaiki keuntungan; 2) memperbaiki kondisi infrastruktur untuk mendukung modernisasi dengan biaya ringan, dan                  3) memperbaiki segala penemuan yang bertujuan untuk menjadikan kegiatan pembiayaan sektor agribisnis menjadi dinamis dan tawaran yang menguntungkan bagi bank.
            Sudah umum diketahui bahwa usaha kehutanan skala rakyat jarang atau malah tidak dilirik oleh pemberi modal. Pemodal seperti enggan untuk memberikan suntikan dana. Sebetulnya hal ini tidak hanya terjadi di usaha kehutanan saja namun banyak terjadi pada usaha lain. Hal ini ternyata terkait dengan beberapa permasalahan dan pandangan pemodal terhadap usaha hutan rakyat yaitu usaha hutan rakyat memerlukan daur yang lama tidak seperti tanaman pertanian sehingga masa pengembalian kredit juga lebih lama dan tentunya lebih beresiko. Disamping itu pemodal melihat sebagian besar petani masih berorientasi pada tanaman pertanian/semusim dan kurang memperhatikan tanaman kehutanannya. Hal ini berimplikasi dengan kualitas hasil yang rendah sehingga menurunkan keuntungan dan kelayakan usaha.
            Dalam rangka pendanaan hutan rakyat, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan pada tahun 1997 telah meluncurkan skim pendanaan yang disebut Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR) dengan pola kemitraan antara petani dengan BUMN, BUMS, maupun koperasi seperti tertuang dalam SK Menhutbun nomor 49/Kpts-II/1997 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  meningkatkan mutu lingkungan, dan menunjang pemenuhan bahan baku industri. Adapun KUHR mempunyai masa kredit selama 10 tahun yang waktu pengembalian kredit paling cepat pada tahun 2006. 
            Kajian yang dilakukan oleh Forindo Bangun Konsultan (1999) dalam penyalurannya, KUHR mengalami beberapa kendala seperti: 1) ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kredit seperti yang tercantum dalam SK Menhutbun; 2) permasalahan dalam pengambil alihan kredit dari petani ke mitra; 3) perubahan biaya saprodi akibat kenaikan harga; 4) penggunaan kredit bukan untuk usaha hutan rakyat (contoh: usaha peternakan); 5) pencairan kredit yang lambat. Hasil kajian Irawanti et al. (2004) menyebutkan bahwa dalam penerapan KUHR di lapangan terdapat ganjalan yang berarti yaitu bahwa posisi petani lemah dan tidak mendapatkan penghargaan yang layak dengan indikasi seperti: 1) petani yang terlibat hanya dianggap sebagai pekerja (buruh) yang menerima upah karena seluruh paket kredit dimanfaatkan oleh mitra; 2) petani tidak menerima komponen kredit yang menjadi haknya dengan layak seperti komponen saprodi dan komponen pelaksanaan lainnya; 3) rendahnya komponen kredit yang dialokasikan untuk petani membuat petani kurang berminat untuk melanjutkan penanaman dan pemeliharaan sehingga realisasi fisik di lapangan menjadi rendah.
            Sebetulnya secara teoritis, skim KUHR sangat relevan dalam membantu usaha hutan rakyat secara agribisnis karena akan menciptakan usaha perhutanan rakyat pada daerah sentra industri pengolahan kayu sekaligus terbinanya partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam. Persyaratan dalam pemanfaatan KUHR dimana petani harus membentuk kelompok tani yang merupakan satu unit usaha yang dikoordinasi oleh mitra dan mempunyai industri pengolahan kayu yang jelas akses pasarnya. Hanya, pelaksanaan skim perkreditan ini harus jelas dengan komitmen yang benar.
            Pihak bank/lembaga keuangan dalam pendanaan usaha agro terutama kehutanan lebih sering bertindak sebagai penyalur saja yang mengambil komisi seperti halnya dalam KUHR. Bank tidak bertanggung jawab atas resiko kredit yang selama ini diambil oleh pemerintah. Kebiasaan seperti ini kerap terjadi pada usaha agro yang memerlukan waktu lama dengan tingkat pengembalian yang sering diprediksi macet. Kredit-kredit investasi setelah krisis moneter makin menunjukkan penurunan dan bahkan di tahun-tahun terakhir ini hanya sekitar 19,75% dan hanya separuh dari kredit konsumsi yang sangat meningkat (Bank Indonesia Bandung, 2007). Kecenderungan seperti ini membuat lembaga keuangan beralih pada kredit-kredit konsumsi yang lebih menguntungkan seiring naiknya suku bunga komersial. Sudah sepatutnya saat ini, lembaga keuangan merubah pola pelayanannya dan lebih memperhatikan usaha-usaha rakyat yang memerlukan investasi.
            Fungsi bank sebagai pelaksana yang juga bertanggung jawab atas pengawasan, pengembalian kredit, dan menanggung sebagian besar resiko atas kredit yang diberikan harus juga dilaksanakan untuk meningkatkan investasi di usaha seperti hutan rakyat ini dengan turut bertanggung jawab. Dengan model seperti ini, debitur usaha hutan rakyat yang ingin merubah pola pikir dan usahanya menjadi model agribisnis dapat belajar untuk bertanggung jawab dan ikut memikirkan keberlanjutan usahanya.
            Dalam rangka mendapatkan bantuan pendanaan usaha hutan rakyat, kerja sama dan sinergi semua pihak yang terkait dengan usaha hutan rakyat harus diwujudkan. Pihak yang terkait dapat dikelompokkan menjadi pelaksana, pemberi kredit, pemerintah, dan mitra lainnya. Suatu usaha tak terkecuali agribisnis hutan rakyat tidak akan mendapatkan dana dari luar yang cukup dan mampu bersaing dengan model investasi lainnya kalau tidak dilaksanakan secara profesional.
            Petani dan kelompok tani dalam hal ini sebagai pelaksana wajib meningkatkan teknik dan pengetahuannya mengenai agribisnis hutan rakyat dan manajemennya. Di Kabupaten Ciamis, misalnya, kelompok tani dengan fasilitasi dari ITTO telah berusaha memperkuat kelompok dengan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan hutan rakyatnya. Dalam hal ini peran penyuluh kehutanan, lembaga litbang, maupun LSM pendamping dalam membantu petani untuk meningkatkan teknologi dan kemampuan manajerialnya amat diperlukan. Model usaha skala kelompok tani juga mencerminkan kekokohan dan niat usaha bersama untuk memajukan perekonomian bersama. Hal ini cocok diterapkan terutama di Jawa dimana kepemilikan lahan setiap petani umumnya sempit sehingga dengan model kelompok tani maka dapat membentuk suatu unit manajemen hutan rakyat (UMHR) yang layak secara teknis dan ekonomis.
            Disamping penguatan kelembagaan, dibutuhkan juga kemampuan kelompok tani untuk memperhitungkan analisis usaha tani terutama analisis kelayakan finansial usaha hutan rakyatnya. Hal ini berpengaruh dalam pengajuan kredit karena selain dibutuhkan data mengenai usaha, rencana, dan jaminan, bank akan menilai kelayakan kredit berdasarkan 5 kriteria yaitu karakter dan sikap bertanggungjawab peminjam, kemampuan manajemen, permodalan, jaminan, dan analisis kondisi usaha yang nantinya akan dievaluasi dalam analisis finansial usaha (Bank Indonesia, 2007). Oleh karena itu, membantu kelompok tani dalam membuat analisis usaha dan membantu dalam pembuatan proposal kredit sesuai dengan persyaratan dari bank/lembaga keuangan sangat diperlukan. Penyuluh dan LSM pendamping dapat memberikan bimbingan mengenai hal ini.
            Bank sebagai pemberi kredit diharapkan dapat membuka diri terhadap penguatan usaha hutan rakyat ini karena kegiatan ini benar-benar suatu usaha pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sejak tanggal 4 Januari 2001, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan tentang Kredit Usaha Kecil (KUK) yakni melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil yang antara lain meliputi: 1) bank diajurkan menyalurkan dananya melalui pemberian KUK; 2) bank wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT); 3) bank wajib melaporkan pelaksanaan pemberian KUK dalam Laporan Bulanan Umum; 4) bank wajib mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat melalui Laporan Keuangan Publikasi; 5) plafon KUK disesuaikan menjadi Rp 500 juta per nasabah; 6) bank yang menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia; dan 7) pengenaan sanksi dan insentif  pencapaian kewajiban KUK dihapuskan (Bank Indonesia, 2007).
            Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan maupun dinas dan instansi pemerintah terkait berperan dalam pembuatan kebijakan yang kondusif. Dari segi pendanaan, pemerintah dapat pula menempatkan dana di perbankan dalam bentuk deposito abadi yang dalam hal ini dapat berasal dari dana reboisasi yang mana bunga deposito tersebut dan dana perbankan dengan komposisi tertentu mampu menciptakan sumber pendanaan jangka panjang berbunga rendah. Departemen Kehutanan sendiri telah membentuk badan khusus untuk menangani pendanaan ini. Fasilitasi pemerintah dapat melalui perbaikan infrastruktur seperti jalan dan membuka akses pasar yang memudahkan pemasaran hasil hutan rakyat.
            Mitra lain seperti industri pengolahan kayu seharusnya juga turut membantu dalam pemenuhan pendanaan agribisnis hutan rakyat ini karena akan membantu kontinuitas pasokan kayu untuk usahanya. Mitra dapat berperan sebagai pengelola dana ataupun sebagai penerima hasil hutan dengan harga yang layak sehingga kelestarian usaha agribisnis hutan rakyat tetap terjaga dan petani dapat mengembalikan kreditnya tanpa kesulitan.


V. PENUTUP

            Selama ini usaha hutan rakyat masih merupakan usaha individual dengan keberadaan kelompok tani yang kurang berdaya. Pola demikian menghambat pengembangan hutan rakyat ke arah usaha agribisnis yang akan berdampak pada pencapaian kelestarian usaha dan hasilnya. Prinsip kelestarian sangat mempengaruhi pihak-pihak yang akan memberikan investasi dan pendanaan bagi hutan rakyat. Oleh karena itu, kerja sama antar semua pihak terkait dan peningkatan profesionalisme dan jiwa usaha petani sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan pendanaan agribisnis hutan rakyat ini.


DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. 2007. Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit. Website: http://www.bi.go.id/sipuk/id/pmkr/index.asp. Diakses pada tanggal 15 November 2007.

Bank Indonesia Bandung. 2007. Statisik Ekonomi-Keuangan Daerah Jawa Barat 7(4): 1-136 April 2007. Seksi Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Bandung. Bandung.

Choliq, A., R.A.R. Wirasasmita, & S. Hasan. 1999. Evaluasi Proyek, Suatu Pengantar. Bandung. Pionir Jaya.

Diniyati, D., S.E. Yuliani, dan B. Achmad. 2004. Pola Tanam Hutan Rakyat di Desa Dukuh Dalam, Kecamatan Japara, Kuningan. Prosiding Ekspose Terpadu Hasil-Hasil Penelitian hal. 133 – 145. Pusat Litbang Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan. Yogyakarta

Forindo Bangun Konsultan. 1999. Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Hutan Rakyat dan Usahatani Persutraan Alam. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.

Hardjanto. 2000. "Beberapa Ciri Pengusahaan Hutan Rakyat di Jawa" dalam Hutan Rakyat di Jawa. Ed. Didik Suharjito. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat. Bogor.

----------. 2003.  Keragaan dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di Pulau Jawa.  Disertasi S-3  Program Pascasarjana IPB. Bogor. (tidak diterbitkan).

Irawanti, S., Sylviani, dan Epi Syahadat. 2004. Evaluasi Efektifitas Penyaluran dan Pemanfaatan Kredit Usaha Hutan Rakyat. Info Sosial Ekonomi     4(1): 37-48. Pusat Litbang Sosial Budaya dan Ekonomi Kehutanan. Bogor.

Mindawati, N., A. Widiarti, B. Rustaman. 2006. Review Hasil Penelitian Hutan Rakyat. Pusat Litbang Hutan Tanaman Badan Litbang Kehutanan. Bogor.

Prabowo, S.A. 2000. "Hutan Rakyat: Sistem Pengelolaan dan Manfaat Ekonomis (Kasus di Desa Sumberejo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah)" dalam Hutan Rakyat di Jawa. Ed. Didik Suharjito. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat. Bogor.

Siagian, R. 2003. Pengantar Manajemen Agribisnis. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Suharjito, D. 2000. "Hutan Rakyat: Kreasi Budaya Bangsa" dalam Hutan Rakyat di Jawa, Perannya Dalam Perekonomian Desa. Ed. Didik Suharjito. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat. Bogor.

Suyarno. 2004. Analisa Finansial Usaha Tani Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis. Skripsi S-1 Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti. Sumedang. (tidak diterbitkan).

Waskito, B. 2000. "Hutan Rakyat: Studi Kemungkinan Pengembangan (Kasus di Desa Gunungsari, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)" dalam Hutan Rakyat di Jawa, Perannya Dalam Perekonomian Desa. Ed. Didik Suharjito. Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat. Bogor.

Post Top Ad

Your Ad Spot